Swara Pendidikan (Jepara) – Unit Pengelola Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (UPK BKAD) Kecamatan Mayong menggelar pelatihan Manajemen Keuangan dan Usaha bagi kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Kamis (9/4/2026), di lokasi Wisata Tengah Sawah (WTS), Kecamatan Mayong.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi keuangan serta memperkuat tata kelola administrasi kelompok guna mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Camat Mayong, Muh. Taufik, S.STP., M.M, memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa penguasaan administrasi yang baik menjadi kunci utama dalam membangun transparansi dan kepercayaan, baik antar anggota kelompok maupun kepada UPK sebagai lembaga pemberi pinjaman.
“Harapan kami, kelompok wanita simpan pinjam ini semakin tertib administrasi. Dengan hasil yang baik dan transparan, sesama anggota bisa saling memahami. Administrasi itu penting sebagai bukti pertanggungjawaban kita kepada UPK,” ujar Taufik.
Ia menambahkan, peningkatan kapasitas anggota secara berkelanjutan akan berdampak pada kesehatan keuangan UPK. Jika UPK berkembang dan memperoleh keuntungan, manfaatnya akan kembali ke masyarakat dalam bentuk bantuan sosial maupun program pemberdayaan.
Ketua UPK Mayong, Badrudin, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen untuk melanjutkan semangat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Menurutnya, fokus kegiatan tidak hanya pada penyaluran dana, tetapi juga pada pembentukan budaya manajemen usaha yang sehat.
“Kami ingin meneruskan agenda yang sudah bagus ini. Ibu-ibu yang sebelumnya kurang memperhatikan manajemen keuangan, laba rugi, hingga jejaring usaha, kini kita bimbing teknis administrasinya, terutama bagi kelompok baru yang mengakses pinjaman tahun ini,” jelasnya.
Selain memberikan edukasi manajerial, UPK juga berperan sebagai garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari praktik rentenir. Meski proses di UPK memerlukan kelengkapan administrasi, hal tersebut dinilai sebagai langkah edukatif agar usaha warga dapat terpantau dan dikelola dengan baik.
Dalam menghadapi tantangan minat masyarakat yang cenderung menginginkan proses instan, UPK tetap konsisten melakukan pendampingan. Bahkan, Badrudin menargetkan program ini dapat menjangkau setiap RT dan Dasawisma di seluruh Kecamatan Mayong guna mendorong inklusi keuangan hingga tingkat akar rumput.
Sebagai bentuk inovasi layanan, UPK Mayong juga memperluas akses dengan memfasilitasi pendaftaran kelompok BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat yang belum membutuhkan pinjaman modal.
“Harapan kami, masyarakat bisa mengakses lembaga keuangan yang benar, legal, dan ringan. Bagi yang belum butuh dana, kami fasilitasi dengan minimal dua program BPJS Ketenagakerjaan. Dengan begitu, setiap RT memiliki akses dan sinergi dengan UPK Mayong,” pungkasnya. (Nur Andika)
