Swara Pendidikan.co.id (Depok) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023. Dilaksanakan secara tatap muka dan virtual di Ruang Rapat Dinas Pendidikan Kota Depok, Lantai 4, Gedung Baleka, Jumat (18/02/2022).
Renja Disdik Depok 2023 tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Sidik Mulyono, B.Eng.,M.Eng secara virtual.Dihadiri Kepala Bappeda Kota Depok Drs. Dadang Wihana, M.Si, Kepala Dinas Sosial Kota Depok dr. Asloe’ah Madjri dan Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinan Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Dr. Praptono, M.Ed.
Pada kesempatan itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Sidik Mulyono, B.Eng.,M.Eng membacakan sambutan Wali Kota Depok, KH. Mohammad Idris.
“Forum Renja Dinas Pendidikan Kota Depok merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” ujar Sidik Mulyono mengutip sambutan Wali Kota Depok.
“Diharapkan forum ini menghasilkan program dan kegiatan tahun 2023 yang mengarah pada tema “Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Merdeka Belajar Menuju Kota Depok Yang Maju, Berbudaya Dan Sejahtera”. Seperti mengembangkan Kurikulum muatan lokal yang mengenalkan budaya Kota Depok kepada pelajar sejak dini, pemenuhan sarana prasarana pendidikan serta peningkatan kualitas pendidik dan tenaga pendidik serta guru penggerak,” lanjut Sidik Mulyono.
Pada capaian kinerja daerah urusan pendidikan, papar Sidik, capaian APK SD/MI/SDLB/Paket A mengalami peningkatan pada 2021 dari target 100 persen dengan realisasi sebesar 102,92 persen.
Peningkatan tersebut terkait beberapa hal, seperti tersedianya sarana prasarana yang memadai, serta adanya siswa yang berdomisili di luar Kota Depok yang bersekolah di Depok. Adanya peningkatan jumlah penduduk usia 7-12 tahun sehingga mempengaruhi pembagi APK SD/MI/SDLB/Paket A.
Faktor lain yang mempengaruhi jumlah APK SD/MI/SDLB/Paket A meningkat karena ada beberapa anak yang belum berusia 7 tahun, namun sudah bersekolah di jenjang Sekolah Dasar.
Capaian APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B mengalami peningkatan pada tahun 2021 dari target sebesar 84,12 persen dengan realisasi sebesar 93,93 persen. Hal Ini dikarenakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan secara optimal. Hal ini juga tidak lepas dari peran serta masyarakat dalam mendukung proses belajar mengajar anak didiknya di sekolah.
Peningkatan kualitas pendidikan kesetaraan melalui penyelenggaraan program kesetaraan Paket A, B, C, Life Skill dan Paket C Plus serta peningkatan akses pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan harapan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang saat ini baru terealisasi sebesar 55,54 persen.
Sidik Mulyono juga menyampaikan beberapa hal yang menjadi kendala belum tercapai APK PAUD di Kota Depok disebabkan kesadaran orang tua untuk memasukkan anaknya dalam jenjang PAUD formal masih rendah, terlebih di masa pandemi Covid-19.
Sebelumnya Ketua Panitia renja Disdik 2023, Sutarno, SE, MM menyampaikan bahwa forum renja Dinas Pendidikan Kota Depok tahun 2023 bertujuan untuk menjaring masukan gagasan dan usulan dari para stakeholders dan lembaga dinas/instansi terkait dalam rangka menyusun dan merencanakan program kerja pembangunan pendidikan untuk tahun anggaran 2023.
Sutarno mengatakan bahwa kegiatan ini juga untuk menyelaraskan program dan kegiatan dinas pendidikan dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan, mempertajam indikator serta target program dan kegiatan dinas pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas pendidikan, menyelaraskan program dan kegiatan dinas pendidikan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam renstra dinas pendidikan, serta menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk dinas pendidikan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, H. Wijayanto, AP.Msi, menjelaskan rencana kegiatan dan anggaran di tahun 2023. Terdiri dari 3 program, 12 Kegiatan dan 305 sub kegiatan dengan Pagu Anggaran di tahun 2023 sebesar 21,5 % dari total APBD.
Kadisdik juga menyampaikan, di awal pemimpin Dinas Pendidikan pada September 2021 belum ada satupun sekolah di Depok yang ikut dalam Program Sekolah Penggerak.
“Saat itu saya beradaptasi dengan program dan arahan pusat, beradaptasi dengan koindisi Depok, rupakan memang kita harus mencobanya. Kami menawarkan dan mensosialisasikan PSP ini ke semua satuan pendidikan. Dan baru di akhir tahun 2021. Alhamdulillah dari 170 sekolah yang kita ikutkan dalam Program Sekolah Penggerak, 56 sekolah terpilih yang di seleksi langsung oleh pemerintah pusat. Dari PSP kemudian kita mendorong guru untuk mengikuti Program Guru Penggerak (PGP). Alhamdulillah di tahun 2022 ini Kota Depok mendapatkan untuk PGP sebanyak 150 orang. Semoga saja semunya bisa lolos,” papar Wijay.
Kegiatan prioritas di tahun 2023
- PTM Terbatas (100% atau 50%sesuai level dan PJJ
- Penyusunan kurikulum penyesuaian
- Pemenuhan SPM pendidikan bagi peserta didik
- Kajian bagi rencana pembangunan SMP/Madrasah
- pemberian bantuan pendidikan siswa miskin SD/MI Rp 2juta/siswa/tahun
- pemberian bantuan pendidikan siswa miskin SMP/MTs Rp 3juta/siswa/tahun
- Pemberian insentif guru swasta Rp150 ribu/siswa/tahun
- Peningkatan program PAUD Holistik integrative
- Peningkatan sarana sekolah olah raga, kelas olah raga, kelas seni,dan kelas inklusi
- Penambahan dua unit SKB di wilayah Sukmajaya dan Sawangan
- pelacakan anak putus sekolah dari jenjang PAUD hingga SMP
- Peningkatan kualitas pada UPTD SPNF SKB
Empat isu strategis juga menjadi fokus Disdik di tahun 2023,
- Aksesibilitas Layanan Pendidikan,
- Peningkatan Kualitas dan Mutu Pendidikan,
- Relevansi Pendidikan,
- Penyelenggaraan Tata Kelola Pendidikan yang Akuntabel.
Beberapa saran dan masukan dari stakeholder Dinas Pendidikan.
Dewan Pendidikan
- Disdik perlu menyiapkan resources terkait program guru dan sekolah penggerak
- Disdik depok perlu menyiapkan kanjian terkait kurikulum merdeka belajar
- Disdik perlu meningkatkan literasi digital untuk guru dari jenjang PAUD-SMP
- Disdik perlu berkolaborasi jalin kemitraan dengan kampus guna meningkatkan mutu pendidikan
- Pembenahan terkait PPDB Depok yang harus transparan, dan profesional
- Anggaran untuk peningkatan kompetensi guru negeri dan swasta. terutama yang swasta.
- Adanya pembinaan untuk komite sekolah
- Konsultasi psikolog gratis untuk jenjang PAUD karena tidak semua PAUD memiliki psikolog
BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta)
- Sebuah perencanaan akan baik ketika di awali dengan riset dan di akhiri dengan riset pula. BMPS belum melihat kegiatan yang diawali dengan risetnya. Termasuk juga Bapeda yang menyampaikan indikator-indikator terkait masyarakat yang sejahtera/bahagia.
- BMPS ucapkan terimakasih atas rekomendasi yang diberikan kepada BMPS untuk pendirian izin sekolah swasta. Disebutkan bahwa anggota BMPS Kota Depok sebanyak 450 yayasan dan kemungkinan akan terus bertambah.
- Dalam pendirian sekolah swasta. BMPS menilai layak tidaknya diberikan izin atau dicabut izinnya, kewenangannya ada ditangan pengawas dan penilik. Tetapi sekarang peran pengawas dan penilik tidak lagi memiliki kewenangan tersebut, sehingga yang terjadi sekarang ini registrasi perizinan berulang-ulang.
- BMPS menolak adanya pendirian sekolah baru.
- Terkait PKKS dan akreditasi, BMPS meminta agar dilibatkan
- BMPS juga menyoroti masalah izin memimpin yang setiap dua tahun harus diregistrasi ulang. BMPS juga mempertanyakan dasar hukumnya. Pasalnya di Jabar hanya diberlakukan di Depok dan jika memang tetap diberlakukan mohon waktunya jangan terlalu singkat.
- BMPS mengusulkan, agar Disdik mengeluarkan kebijakan, syarat untuk masuk SD harus punya izajah PAUD, dan syarat untuk masuk SD sudah harus bisa Calistung (membaca, menuilis dan berhitung)
Dinas Sosial
Usulan Dinsos terkait program KDS, bantuan sosial pendidikan jenjang SMA yang saat ini (tahun 2022) dilimpahkan ke Dinas Sosial. Dinsos berharap di tahun 2023 nanti, kewenangannya dikembalikan ke Disdik.
Dinsos mendorong agar disdik memperhatikan “manusia silver” yang kebanyakan anak-anak usia produktif, khususnya mereka yang putus sekolah dikarenakan tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, terutama bantuan sosial pendidikan.
Komisi D
Berdasarkan data, penyumbang terbesar penganggguran adalah anak-anak lulusan SMK karena itu pelu penyesuaian kurikulum di jenjang SMK, karena output lulusan SMK adalah mendapat pekerjaan.
Komisi D juga mengusulkan adanya program walikota menyapa sebulan sekali. (tim redaksi)
