Swara Pendidikan.co.id (DEPOK) – Menanggapi keresahan keluarga ekonomi tidak mampu (KETM) yang anaknya tidak diterima saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun pelajaran 2018/2019 di SMP negeri. Ketua Badan Musyawarah Sekolah Swasta (BMPS) kota Depok, H. Acep Al Azhari angkat bicara.
“Siswa miskin dari kalangan KETM yang tidak diterima di SMP negeri tidak perlu khawatir, sekolah swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Depok siap menampung tanpa dipungut biaya sepeserpun,” ujar H. Acep kepada SP disela acara sosialisasi dan musyawarah bersama Dinas Pendidikan, BMPS, Dewan Pendidikan, PGRI kota Depok serta kepala SMP dan MTs swasta se kota Depok dalam rangka mengoptimalkan akses layanan pendidikan bermutu bagi keluarga ekonomi tidak mampu (KETM) di Gedung PGRI Kota Depok, Kamis (05/07/18).
Dikatakan Ketua BMPS kota Depok, tidak tertampungnya siswa miskin di SMP negeri terkendala terbatasnya daya tampung di negeri.
“Dari data PPDB yang masuk ke Dinas Pendidikan kota Depok, lulusan dari kelompok KETM berjumlah 3800 siswa. Sementara SMP negeri hanya mampu menampung siswa miskin sebanyak 1500 siswa. Masih ada 2300 siswa yang belum tertampung. Tentunya ini menjadi perhatian kita bersama untuk segera dicarikan solusinya. Jangan sampai gara-gara miskin, lantas mereka harus putus sekolah. Dosa sekali kita,” papar H. Acep.
Karena itu, kami dari BMPS, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SMP Swasta se kota Depok, Dewan Pendidikan, dan PGRI kota Depok duduk bersama menyikapi yang 2300 siswa ini. Kata H. Acep. Dan tadi, kami sepakat sekolah swasta yang ada dikota Depok siap menampung kuota siswa miskin sesuai dengan kesanggupan masing-masing sekolah. Sambungnya.
“Alhamdulillah dari pihak swasta sudah ada yang siap untuk menampung siswa miskin. Ada yang siap menampung 50 siswa, 75 siswa, bahkan ada yang siap sampai 100 siswa miskin, ” lanjut H. Acep bersyukur.
“Ini bukti bahwa peran sekolah swasta tidak main-main terhadap dunia pendidikan di kota Depok, karena mereka juga ikut bertanggungjawab terhadap nasib dan masa depan anak-anak kurang mampu,” imbuhnya.
Acep juga memberikan apresiasi kepada Kepala Dinas Pendidikan kota Depok, Mohammad Thamrin yang terbuka dan transparan kepada pihak swasta, duduk satu meja berdiskusi mencari solusi terhadap hal-hal yang menjadi tanggungjawab bersama.
Berita Terkait : Siswa Miskin di Sekolah Swasta Akan Digratiskan
“Tadi Kadisdik M. Thamrin juga menjelaskan dana operasional untuk membiayai siswa miskin yang ditampung di swasta, akan diambil dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sumbernya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota Depok. Sebab kata Thamrin tadi, selama ini BOS APBD pengelolaannya diserahkan ke sekolah masing-masing. Kedepannya sudah tidak begitu lagi. BOS APBD nantinya hanya untuk membiayai siswa miskin. Bukan berarti itu ditiadakan atau dihentikan tetapi penggunaannya dialihkan. Dengan perubahan ini tentunya BOS APBD lebih jelas, terarah dan tepat sasaran. Dan itu saya sepakat,” kata H. Acep menjelaskan sumber anggaran untuk pembiayaan siswa miskin.
Terkait dengan dengan ancaman Disdik untuk menghentikan BOS APBD bagi sekolah swasta yang tidak bersedia menampung siswa miskin. H. Acep menilai, ini konsekuensi yang harus diterima. Tinggal bagaimana sekolah-sekolah swasta menyikapinya, karena BOS APBD nanti hanya untuk siswa miskin. “Kalau mereka menolak berarti disekolah tersebut tidak ada siswa miskinnya,” ujar H. Acep.
“Ayolah sama-sama kita membangun. Walaupun anda sudah memiliki sekolah besar, tetap tanggung jawab anak-anak yang kurang beruntung nasibnya menjadi tanggung jawab kita bersama,” ajak H. Acep kepada para pengelola sekolah swasta. Sambil berharap semoga di kota Depok tidak ada sekolah yang menjadi menara gading terhadap masyarakat sekitarnya. (gus)
