Swara Pendidikan.co.id (DEPOK) – Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pendidikan tengah merintis program sekolah gratis bagi siswa miskin dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM) yang ditampung disekolah swasta mulai dari jenjang SD sampai SMP termasuk MI dan MTs yang ada diwilayah kota Depok.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Mohammad Thamrin usai menjadi pembicara utama diacara sosialisasi dan musyawarah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2018/2019 yang dihadiri seluruh kepala sekolah SMP swasta se Depok di gedung PGRI kota Depok. Kamis (5/7/18). Rencananya program sekolah gratis bagi siswa miskin ini akan digulirkan awal tahun pelajaran 2018/2019.
“Penyusunan anggaran bagi program sekolah gratis SD dan SMP swasta ini nantinya hanya diperuntukan bagi siswa-siswi dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM) di sekolah swasta,” jelas Thamrin kepada SP.
“Anggarannya kita ambil dari BOS APBD kota. Jika selama ini BOS APBD peruntukannya umum saja sekarang peruntukannya kita rubah untuk membiayai siswa miskin saja. Juknisnya kita akan rubah dan nantinya pertanggungjawaban penggunaan BOS APBD kita buat beda. Sehingga kedepannya kita punya anggaran APBD lebih terarah,” papar Thamrin.
“Teknisnya, kita sesuaikan kesanggupan sekolah swasta. keinginan sekolah swasta berapa, kemampuan kita berapa. Nanti kita cari titik temunya. Nanti dana BOSnya tinggal dikalikan saja. Jika hanya sanggup menampung 10 siswa miskin, ya tinggal dikalikan. Misalnya limit costnya Rp 2 juta per siswa, maka dikalikan saja Rp 2 juta x 10 siswa. Tapi ini baru sebatas usulan dan tentunya kita juga perlu masukan dari swasta. Yang terpenting swasta sudah siap dulu menerima siswa miskin,” kata Thamrin.
Thamrin mengancam, jika nantinya ada pihak swasta menolak menampung siswa miskin, maka otomatis dana BOS APBD nya tidak dapat. “Begitupun dengan guru swastanya,” ancamnya.
Pencabutan BOS APBD menurut Thamrin bukan tanpa alasan. Karena selama ini transparansi dalam pengalokasian dana BOS APBD maupun APBN untuk siswa miskin kurang transparan.
Thamrin menilai, selama ini sekolah swasta menerima dana sekian tetapi ada atau tidaknya siswa miskin disekolah tersebut tidak jelas laporannya. Padahal, di Juknis APBN jelas 20 persen alokasi dana BOS untuk siswa miskin, begitupun di BOS APBD.
“Sekarang lapaoran yang BOS APBD untuk siswa miskinnya mana? tidak ada progressnya sama sekali. Bahkan sekolah swasta yang bagus, kadang kala orangtua yang kurang mampu sulit masuk,” tandasnya.
“Nah dengan cara seperti ini kita terbantu dengan mengatasi siswa miskin. keinginan saya berbagilah di masalah PPDB ini. Sekolah-sekolah swasta siap menggratiskan anak-anak miskin disekolahnya. Dengan harapan anak miskin dimanapun dia sekolah diwilayah Depok sudah tidak ada biaya. Selama ini kan image disekolah negeri saja yang gratis, pingin saya sekolah diswasta juga gratis 100 persen,” harap Thamrin.
Kepala Dinas Pendidikan kota Depok, M. Thamrin kembali mengajak kepada pihak swasta agar ikut berbagi terhadap permasalahan yang ada di depok ini, terutama mengatasi permasalahan siswa miskin. “Jangan sampai swasta jalan sendiri, pemda hanya dibebani siswa miskin. Jadi marilah kita atasilah bersama,” tutupnya. (gus)
