Swara Pendidikan (Depok) — Dorongan kuat untuk mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Depok kembali mengemuka. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara para aktivis pendidikan dan Komisi D DPRD Kota Depok yang digelar pada Rabu, 25 Juni 2025 di Ruang Bamus, Gedung DPRD Kota Depok.
Eman Sutriadi, Koordinator Masyarakat Advokasi Pendidikan sekaligus Ketua Gerakan Depok Bersatu (GEDOR), menegaskan bahwa pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan pendidikan adalah bagian penting dalam mewujudkan visi “Bersama Depok Maju”. Menurutnya, kritik terhadap pelaksanaan program pemerintah, khususnya di sektor pendidikan, merupakan langkah strategis dalam memastikan kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pendidikan harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai ada warga Depok yang putus sekolah hanya karena sistem penerimaan murid baru yang tidak berpihak pada keadilan,” tegas Eman.
Ia menilai bahwa prinsip-prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan non-diskriminatif dalam pelaksanaan SPMB selama ini masih sebatas retorika. Eman mendorong DPRD, khususnya Komisi D, untuk mengambil peran aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi implementasi kebijakan pendidikan, terutama dalam proses seleksi dan penerimaan siswa baru.
Pernyataan Eman diamini oleh Ketua Komisi D serta para anggota dan aktivis pendidikan yang hadir. Mereka sepakat bahwa optimalisasi SPMB merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera dibenahi demi menjamin akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh anak di Kota Depok.
“Pengawasan terhadap SPMB bukan hanya soal teknis seleksi, tapi menyangkut hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak,” ujar salah satu anggota Komisi D.
RDP ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara masyarakat sipil dan legislatif dalam mendorong perbaikan tata kelola pendidikan. Diharapkan, masukan dari para aktivis dapat menjadi pijakan dalam perumusan langkah-langkah konkret yang berpihak pada kepentingan publik, terutama dalam menjamin tidak ada anak Depok yang tertinggal dari pendidikan hanya karena sistem yang belum berpihak. **
Gus JP
