SEKOLAH SWASTA HARUS BISA BERSINERGI DENGAN PEMERINTAHAN KOTA

by syahrul
0 Komentar 332 Pembaca
Ketua PGRI kota Depok Syamsudi Al Azhari.

Ketua PGRI kota Depok Syamsudi Al Azhari.

Swara pendidikan.co.id – (Panmas – Depok)

Tingginya animo para orang tua siswa yang menginginkan anaknya didaftarkan kesekolah negeri sulit dipungkiri, hal itu menjadi tantangan bagi sekolah swasta untuk terus memperbaiki mutu pendidikan dan melaksanakan amanat peraturan untuk menampung siswa dari kalangan yang tidak mampu hal itu diungkapkan Ketua PGRI kota Depok Syamsudin Alazhari usai mengikuti halal bihalal PGRI Panmas Selasa (26/7/2016).

“Sekolah swasta harus bisa sejalan dengan pemerintahan kota Depok terkait penerimaan siswa dari kalangan tidak mampu selain pembiayaan bersumber dari dana BOS juga dibantu pemerintahan kota Depok ditahun ajaran 2016 ini,”ungkap Syamsudin.

Itukan sudah cukup untuk operasional sekolah kalau hanya menerima 20% dari kalangan yang tidak mampu bila digratiskan, dari jumlah total penerimaan siswa baru,”pungkas.

Selain itu Syamsudin yang juga menjabat Kepsek SMA PGRI menambahkan selain penerimaan siswa dari kalangan tidak mampu untuk digratiskan, sekolah swasta haruslah memiliki semangat kompetisi untuk memajukan sekolahnya. “Kondisi animo masyarakat yang tinggi untuk mendaftar disekolah negeri juga menjadi tantangan dan tuntutan zaman, artinya orang tua kiwari juga menilai perkembangan tentang mutu sekolah karena itu sudah selayaknya perbaikan dan peningkatan mutu disekolah swasta secara intens dan terarah baik masing – masing disekolahnya maupun terorganisir melalui perkumpulan sekolah – sekolah  swasta,”imbuhnya.

Ia menandaskan kota Depok telah berhasil menekan angka siswa putus sekolah dengan berbagai program pendidikan semisal paket A,B dan C yang telah digelar beberap tahun lalu, karena itu pihak sekolah swasta harus bisa bersinergi dengan program pendidikan yang telah dilakukan pemerintah melalui Dinas Pendidikan.

“Kuncinya jangan ada lagi siswa tidak bersekolah sebab kewajiban pendidikan selama 12 tahun menjadi tanggung jawab semua stake holder, hanya memang perlu dirumuskan secara bersama – sama agar tidak terjadi salah tafsir,”tandas mantan Kepala UPT Pendidikan TK/SD Pancoranmas. (Syahrul)

 

Baca juga

Tinggalkan Komentar