Swara Pendidikan.co.id (Depok, Jawa Barat) – Akhirnya dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal Propinsi Jawa Barat dipastikan akhir Agustus 2016 bakal cair. Hal itu diakui ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta propinsi Jawa Barat, Bambang Sutrisno saat dikonfirmasi wartawan Swara Pendidikan melalui selulernya beberapa waktu lalu.
“Benar, kepastian itu kami dapat usai meminta penjelasan langsung Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Asep Hilman Jumat kemarin (5/8/16) terkait tersendatnya penyaluran dana BPMU Propinsi Jabar ke Sekolah-sekolah swasta,” aku Bambang.
Bambang menambahkan, puhaknya juga sudah banyak menerima keluhan dari pihak sekolah swasta sehubungan belum cairnya dana BPMU sejak bulan Januari hingga Juli ini.
“Keterlambatan ini dikarenakan masalah data yang kurang sesuai dan perlu kehati-hatian,” kata Bambang mengutip pernyataan Kepala Dinas Pendidikan propinsi.
“Insya Alloh, janji beliau paling lambat akhir Agustus sudah bisa cair,” sambungnya.
Bambang juga membenarkan tersendatnya dana BPMU akibat adanya laporan LSM, namun dirinya enggan berkomentar banyak. “Maaf saya tidak tahu dari LSM mana, dan saya tidak bertanya hal tersebut kepada Kadisdik saat pertemuan kemarin,” ujar Bambang kepada Swara Pendidikan.
Menurut Ketua BMPS Propinsi itu, Hasil pertemuan ini, juga sudah dia sampaikan kepada seluruh Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara S/M Swasta Anggota Induk BMPS Prov Jabar, dan Pengurus BMPS Kab/Kota perihal pencairan dana BPMU Propinsi.
Dia juga sudah menyampaikan kepada seluruh Kepala Sekolah swasta kab/kota se Jawa barat sagar dalam pengajuan data siswa harus sesuai dengan jumlah Peserta didik yang ada, dan tidak fiktif.
Sementara itu Swara pendidikan coba menghubungi Ketua BMPS Kota Depok, H. Acep Azhari via selulernya terkait tersendatnya dana BPMU untuk sekolah swasta se Kota Depok. Acep hanya menjawab singkat, “Sudah pak,” ujar Acep yang tengah mendampingi tim sepakbola Persikad bertanding di Cilegon.
Acep Azhari yang memegang banyak jabatan juga mengaku dirinya sudah mendapatkan informasi dari BMPS propinsi. Namun Acep enggan berkomentar saat ditanya upaya BMPS kota Depok untuk memperjuangkan agar seluruh sekolah swasta dibawah naungan BMPS kota bisa mendapatkan dana BPMU. Acep Hanya menjawab, “Maaf saya lagi nyetir nih,” jawabnya singkat.
Kepala bidang Menengah dan Jurusan (Kabid Menjur) Dinas Pendidikan kota Depok, Tatik Wijayanti yang Beberapa kali dihubungi melalui telepon tidak dijawab, begitupun sms tidak dibalas.
Perlu diketahui bahwa Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) merupakan pendamping BOS Pusat yang sumber anggarannya berasal dari APBD propinsi, bertujuan untuk membantu Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan memenuhi biaya operasional sekolah.
Adapun besarannya untuk SMK Negeri Rp 300 ribu/siswa/tahun, SMK swasta, Rp 500 ribu/siswa/tahun, SMA Negeri Rp 200 ribu/siswa/tahun, SMA swasta, Rp 400 ribu/siswa/tahun, MA Negeri Rp 200 ribu/siswa/tahun, dan MA swasta Rp 400 ribu/siswa/tahun. (gus)
