Swara Pendidikan.co.id (DEPOK) – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2021 sudah dibuka. Sesuai peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021, ada beberapa jalur penerimaan yang dapat ditempuh calon peserta didik baru.
Jalur zonasi menjadi salah satu jalur yang memiliki proporsi kuota terbesar hingga 50 persen untuk jenjang SMP dan SMA. Namun aturan zonasi ini kerap menimbulkan masalah lantaran jumlah sekolah negeri yang masih minim. Sebut saja di Depok misalnya.
Data Dinas Pendidikan Kota Depok mencatat, setiap tahunnya ada sekira 36 ribu lebih lulusan SD, sementara jumlah SMP Negeri di Depok hanya ada 26 SMP Negeri dan 15 SMA saja ditambah 4 SMK Negeri.
Mirisnya bukan hanya tidak merata, tetapi juga timpang jumlahnya dengan lulusan SD di 11 kecamatan. Artinya setiap tahun lulusan SD di Depok yang berkesempatan mengenyam pendidikan di SMP Negeri jumlahnya tidak kurang dari 7 ribu siswa saja.
Untuk mengantisipasi pemerataan pendidikan khususnya mengisi ketersediaan sekolah yang belakangan ini kerap dikeluhkan masyarakat, khususnya saat zonasi PPDB. Disdik Kota Depok akan membangun tujuh rintisan Sekolah Menengah Pertama (SMP) baru.
Tujuh sekolah rintisan tersebut antara lain,
- SMP 27 Cimanggis (PPDB di SMPN 7 belajar di SDN Pasir Gunung Selatan 3)
- SMP 28 Cimanggis (PPDB dan belajar di SMPN 8)
- SMP 29 Cipayung (PPDB dan tempat di SMPN 9)
- SMP 30 Panmas (PPDB di SMPN 19 belajar di SDN Depok Baru 5)
- SMP 31 Cilodong (PPDB dan belajar di SMPN 6)
- SMP 32 Sukmajaya (PPDB di SMPN 4 belajar di SDN Mekarjaya 6)
- SMP 33 Sukmajaya (PPDB dan belajar di SMPN 3)
Kabar dibangunnya tujuh rintisan SMP baru itu juga sudah tersebar dikalangan sekolah swasta di Depok.
Ketua Yayasan Peduli Guru Kita (Pegita), Ali Wartadinata yang dikonfirmasi Swara Pendidikan, mengaku juga sudah mendengar kabar tersebut.
“Iya saya juga sudah mendengar dari sejumlah guru swasta. Namun saya belum tahu persisnya. Baru besok saya akan cari tahu kebenaran kabar tersebut,” ujar Ali Wartadinata. Rabu (9/6/21) malam.
Ali sendiri juga mengaku cukup terkejut dengan rencana disdik membangun tujuh rintisan SMP baru disejumlah titik.
Pasalnya menurut dia pendirian sekolah negeri yang tiba-tiba itu apakah sudah difikirkan matang-matang rencana strategisnya.
Termasuk juga pendanaan dan program-program pemerintah Kota Depok secara jangka panjang.
Misalnya, pembiayaannya, infra strukturnya, sarana prasarananya, guru-gurunya, dan juga biaya gurunya.
“Semua itu kan ditanggung pemerintah. Termasuk juga guru honorer yang ada di sekolah negeri tersebut. Nah, apakah pemerintah Kota Depok sudah menyiapkan anggaran yang memenuhi dan mencukupi semua kebutuhan operasional tersebut,” papar Ali.
“Kalau belum ada perencanaan yang matang, dikhawatirkan sekolah-sekolah baru itu justru malah membebankan kepada orang tua murid baru. Ini kan jadi problem juga nantinya,” imbuh Ketua Pegita Depok.
Dampak lain dari adanya sekolah negeri baru imbuhnya, tentunya juga akan berimbas bagi sekolah-sekolah swasta. Khususnya sekolah negeri yang berdekatan dengan sekolah swasta, pasti akan terimbas secara langsung.
Karena itu tentunya ini perlu kerja keras bagi sekolah swasta untuk meningkatkan kualitasnya. Artinya, kalau mau tetap diminati masyarakat, sekolah swasta harus punya kualitas, punya ciri khas tersendiri.
“Memang tidak dipungkiri, secara garis besar masyarakat sekarang lebih condong memilih sekolah negeri dibanding swasta. Sebab seluruh pembiayaan di sekolah negeri ditanggung oleh pemerintah alias gratis . Apalagi dimasa sulit seperti ini,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Depok, Mohammad Thamrin yang dikonfirmasi Swara Pendidikan terkait benar tidaknya informasi pendirian tujuh rintisan SMP baru disejumlah wilayah melalui pesan whatsapp, dibalas singkat, “Darimana itu mas?” dan belum bersedia menjawab. (Agus)
