Swara Pendidikan (Depok) – Tahun 2025 menjadi periode penting bagi dunia pendidikan di Kota Depok, ditandai dengan dinamika jumlah satuan pendidikan, kondisi ketenagaan guru dan tenaga kependidikan, hingga komposisi kepala sekolah baik di negeri maupun swasta. Portal Data Kemendikdasmen per 25 November 2025 merilis gambaran menyeluruh mengenai wajah pendidikan Depok yang kini dihuni 927 sekolah, lebih dari 12 ribu guru, dua ribu tenaga kependidikan, dan hampir 700 kepala sekolah.
Dengan angka-angka tersebut, terlihat bahwa Depok mengalami pertumbuhan layanan pendidikan yang pesat, namun juga menghadapi tantangan serius dalam pemerataan fasilitas, distribusi guru, dan kualitas pengelolaan sekolah.
1. Dominasi Sekolah Swasta dan Tantangan Pemerataan Fasilitas
Kota Depok memiliki 927 sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs, terdiri atas:
- 241 sekolah negeri
- 686 sekolah swasta
Artinya, 74 persen sekolah di Depok merupakan swasta, sementara hanya 26 persen yang dikelola pemerintah. Hal ini menunjukkan ketergantungan besar pada penyelenggara pendidikan non-pemerintah.
Sebaran Sekolah Negeri Masih Timpang
- Sukmajaya: 36 sekolah negeri
- Tapos: 34 sekolah negeri
- Cinere: hanya 8 sekolah negeri (paling sedikit)
Ketimpangan ini menandakan perlunya pemerataan pembangunan satuan pendidikan negeri, terutama di wilayah barat Depok seperti Cinere dan Limo.
Sekolah Swasta Mendominasi di Semua Kecamatan
- Sawangan: 85 sekolah swasta
- Cimanggis: 70 sekolah swasta
- Cinere: 30 sekolah swasta (paling sedikit)
Empat kecamatan menjadi sentra pendidikan terbanyak:
Sawangan (108), Tapos (105), Sukmajaya (100), dan Cimanggis (99).
2. Potret Guru Non ASN Non-S1: 1.073 Orang Belum Berkualifikasi Sarjana
Depok masih memiliki 1.073 guru Non ASN Non-S1, dengan persebaran tertinggi di:
- Pancoran Mas – 137 guru
- Sawangan – 136
- Sukmajaya – 113
- Cimanggis – 103
- Bojongsari – 97
Kecamatan dengan jumlah terendah:
- Cinere – 23
- Limo – 85
- Tapos – 108
Dominan di Jenjang SD
- SD: 693 guru (65%)
- SMP: 380 guru (35%)
Hanya 17 guru ASN yang belum S1, atau kurang dari 2 persen—menandakan bahwa hampir semua guru Non-S1 adalah Non ASN.
Temuan ini menegaskan perlunya:
- Program beasiswa S1 dan RPL
- Pemetaan kebutuhan guru
- Dukungan mutu bagi sekolah swasta
3. Tenaga Guru di Depok: 74 Persen Berstatus Non ASN
Total guru di Depok mencapai 12.184 orang, terdiri dari:
- 3.183 guru ASN (26%)
- 9.001 guru Non ASN (74%)
Artinya, 3 dari 4 guru di Depok bukan ASN, memperlihatkan ketergantungan sangat besar pada tenaga honorer.
Sebaran Berdasarkan Jenjang
Guru ASN
- SD: 2.440
- SMP: 743
Guru Non ASN
- SD: 5.547
- SMP: 3.454
Kecamatan dengan Guru Terbanyak
- Pancoran Mas – 1.493
- Cimanggis – 1.411
- Sawangan – 1.247
- Sukmajaya – 1.151
Kecamatan dengan jumlah guru paling sedikit:
- Cinere – 404
- Limo – 594
- Beji – 945
Setiap kecamatan menunjukkan pola serupa: Non ASN selalu jauh lebih banyak dibanding ASN.
4. Tenaga Kependidikan: 98 Persen Non ASN
Kota Depok memiliki 2.086 tenaga kependidikan, terdiri dari:
- 36 orang ASN (1,7%)
- 2.050 Non ASN (98,3%)
Per Jenjang
ASN:
- SD: 4 orang
- SMP: 32 orang
Non ASN:
- SD: 1.028
- SMP: 1.022
Kecamatan dengan Tendik Terbanyak
- Pancoran Mas – 348
- Cimanggis – 244
- Sukmajaya – 270
- Sawangan – 148
Terendah: Cinere (95), Limo (112), Beji (159).
Ketimpangan ASN vs Non ASN tampak konsisten di semua kecamatan.
5. Kepala Sekolah: 68 Persen Non-ASN
Depok memiliki 687 kepala sekolah, terdiri dari:
- 223 ASN (32%)
- 464 Non-ASN (68%)
Kepala Sekolah ASN Terbanyak di:
- Sukmajaya – 34
- Tapos – 31
- Pancoran Mas – 27
- Cimanggis – 25
Paling sedikit:
- Cinere – 8
- Limo – 9
Kepala Sekolah Non-ASN Terbanyak di:
- Pancoran Mas – 67
- Sawangan – 50
- Cimanggis – 50
Total Kepala Sekolah Terbanyak (ASN + Non-ASN):
- Pancoran Mas – 94
- Sukmajaya – 82
- Tapos – 77
- Cimanggis – 75
- Sawangan – 70
Kesimpulan
- Pertumbuhan Satuan Pendidikan Tinggi, tetapi Sebarannya Belum Merata
Jumlah sekolah terus bertambah, terutama dari sektor swasta, yang menunjukkan tingginya kebutuhan layanan pendidikan. Namun pemerataan belum optimal. Kecamatan seperti Cinere dan Limo masih minim sekolah negeri, sehingga akses pendidikan yang setara belum sepenuhnya terpenuhi. - Sekolah Swasta Masih Menjadi Penopang Utama Pendidikan
Dominasi sekolah swasta terlihat di hampir semua jenjang. Hal ini menegaskan kuatnya peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan, sekaligus menunjukkan besarnya beban pemerintah untuk membangun Unit Sekolah Baru (USB). Implikasinya, masyarakat harus menanggung biaya lebih besar ketika mengakses sekolah swasta. - Daya Tampung Sekolah Negeri Belum Mencukupi
Kapasitas sekolah negeri masih terbatas dan belum mampu menampung seluruh peserta didik baru setiap tahun. Dampaknya, persaingan PPDB menjadi sangat ketat dan terdapat risiko siswa dari keluarga berpenghasilan rendah tidak tertampung. Percepatan pembangunan USB menjadi kebutuhan mendesak. - Guru dan Tendik Cukup secara Total, tetapi Distribusinya Belum Merata
Secara keseluruhan jumlah guru dan tenaga kependidikan cukup tersedia, namun persebarannya tidak seimbang. Ada sekolah yang kelebihan guru di mata pelajaran tertentu, sementara sekolah lain kekurangan guru mapel inti. Ketidakseimbangan ini berdampak langsung pada mutu proses pembelajaran. - Regenerasi Guru dan Kepala Sekolah Menjadi Tantangan Serius
Banyak guru dan kepala sekolah yang mendekati masa pensiun. Kondisi ini menuntut percepatan rekrutmen ASN/P3K serta penguatan pelatihan calon kepala sekolah. Tanpa pembinaan yang berkelanjutan, ada risiko terjadinya stagnasi inovasi di satuan pendidikan. - Kepemimpinan Sekolah Menjadi Faktor Kunci Kinerja Pendidikan
Data menunjukkan bahwa sekolah dengan kepala sekolah yang aktif dan visioner cenderung lebih inovatif, lebih cepat beradaptasi dengan kebijakan, serta lebih unggul pada Asesmen Nasional. Ini menegaskan bahwa kualitas kepemimpinan sekolah sangat menentukan mutu layanan pendidikan. - Kebutuhan Infrastruktur Pendidikan Masih Menonjol
Tantangan infrastruktur masih terlihat jelas: ruang kelas yang belum memenuhi standar, minimnya laboratorium dan perpustakaan, hingga akses internet yang belum merata di semua satuan pendidikan. Pemenuhan Standar Layanan Minimal (SLM) menjadi prioritas agar kualitas pembelajaran dapat meningkat secara seragam.
Penutup Kaleidoskop Pendidikan Kota Depok 2025
Kaleidoskop Pendidikan Kota Depok 2025 memberikan gambaran menyeluruh bahwa ekosistem pendidikan di Depok terus berkembang, namun masih menghadapi tantangan besar terkait pemerataan fasilitas, ketimpangan status kepegawaian, dan kualitas tenaga pendidik maupun kependidikan. Dominasi sekolah swasta menunjukkan tingginya kebutuhan layanan pendidikan, namun juga menegaskan perlunya percepatan pembangunan sekolah negeri agar akses pendidikan semakin inklusif dan berkeadilan. Dengan penguatan kepemimpinan sekolah, pemerataan guru dan tendik, serta percepatan pemenuhan infrastruktur sesuai Standar Layanan Minimal, Depok memiliki peluang besar untuk meningkatkan mutu pendidikannya secara berkelanjutan.
Gus JP : Sumber data: Diolah dari Portal Data Kemendikdasmen, per 25 November 2025.
