Swara Pendidikan.co.id (DEPOK) – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020 telah usai. Kendati demikian masih ada ratusan calon siswa baru yang tidak tertampung di SMA dan SMK Negeri di Depok. Sementara kuota penerimaan di Negeri sudah sangat maksimal. Apabila dipaksakan, sekolah akan kesulitan dalam proses kegiatan belajar mengajar.
Itu sebabnya Cabang Dinas Pendidikan wilayah 2 berencana membangun 2 unit SMA Negeri baru di Depok. Yaitu SMA Negeri 15 dan SMA Negeri 16.
“Insha Alloh, rencananya tahun depan. Untuk lokasi, satu diwilayah Barat dan satu lagi di wilayah Timur,” ungkap Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan wilayah 2 Aang Karyana kepada Swara Pendidikan terkait tingginya animo masyarakat terhadap sekolah negeri.
Aang berharap, jika nanti harus ada lahan untuk pembangunan SMA baru, masyarakat tidak mematok harga jual lahan dengan harga tinggi, karena semuanya demi kebaikan bersama.
Aang menambahkan. “Secara kelembagaan sebenarnya sudah ada SMA N 4 dan SMA N 5 Terbuka. Kalau perubahan nomenklaturnya keluar cepat, bisa saja tahun ini kedua SMAN tersebut menjadi SMA N 15 dan SMA N 16, karena kepala sekolahnya sudah definitif. Walaupun berubah menjadi SMA reguler, SMA Terbuka tetap masih ada,” papar Aang.
“Untuk pendirian sekolah baru, kita juga terus koordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Barat, khususnya Dinas Pendidikan, dan pihak-pihak terkait,” tambahnya.
Diakui Aang, jumlah SMA dan SMK Negeri di Depok yang hanya 18 unit (14 SMAN dan 4 SMKN) memang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduknya. Kendati banyak sekolah swasta, tetapi tetap saja animo masyarakat terhadap sekolah negeri, tinggi.
Aang mencontohkan, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi jumlah SMA dan SMK Negerinya cukup banyak. Dua kali lipat dari jumlah SMA dan SMK yang ada di depok. Hal ini terkait tingginya minat masyarakat terhadap sekolah negeri. Itu sebabnya mengapa pemerintah daerah Kota dan Kabupaten Bekasi membangun sekolah baru. Katanya.
Aang yang dikenal ramah dengan awak media, mengaku kerap memberikan pemahaman bahwa negeri dan swasta sama saja, tetapi tetap saja mindset masyarakat sulit dirubah.
“Mungkin orang tua punya alasan sendiri mengapa tetap memilih negeri, dan tentunya ini tidak bisa kami paksakan,” pungkasnya. (Agus)
