Swara Pendidikan.co.id – (Depok)
Menyikapi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada sebagaimana perubahan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang mengatur sanksi pidana sekaligus mensikapi terbentuknya Satgas Anti Politi Uang yang langsung dinaungi Bareskrim Polri, pihak LBH Senapati mendukung deklarasi Tim Anti Money Politik (Tampol).
Sebelumnya para relawan Tampol yang hadir dari kalangan mahasiswa dan aktifis mengungkapkan berbagai modus kecurangan politik yang masih terjadi menjelang Pilkada 2018 dan itu patut diawasi secara serius agar pelaksanaan Pilkada dapat berlangsung dengan jujur dan bertanggung jawab.
Diskusi yang berlangsung dibilangan Kafe Jalan Raya Bogor Minggu Sore (11/3/2018) menyimpulkan berbagai kasus dan modus kecurangan politik.“Sebagai catatan ditahun 2018 yang dilansir dari media kasus OTT yang terungkap oleh Satgas Anti Politi Uang dikota Garut yang melibatkan Komisioner KPU dan Ketua Panwaslu dan OTT Walikota Kendari oleh KPK yang diduga uang hasil korupsi untuk mendanai kampanye merupakan bukti kecurangan politik secara massif terus menggerogoti,”ungkap Jamal Ketua Relawan Tampol.
Dikatakan pula oleh Ketua LBH Senapati Donny Sudrajat bahwa kecurangan politik saat ini merupakan bentuk kejahatan yang sanksi hukumnya harus ditegakkan agar memberikan efek jera bagi para pelaku dan mencegah pelaku politik berbuat curang.
“Modus kecurangan politik akan melahirkan regenerasi para koruptor baru dan ini merupakan penyakit bagi bangsa ini, apabila masyarakat berdiam diri maka kehancuran bangsa ini sudah diambang pintu,”kata Donny.
“Karena itu perlawanan terhadap kecurangan politik harus menjadi perjuangan bagi relawan Tampol bersama semua warga pemilih agar harapan bangsa memiliki pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab dapat terwujud,”tegas Ketua LBH Senapati.
Sebagai langkah awal hasil deklarasi Relawan Tampol akan menyoroti semua pasangan Pilkada 2018 yang berani mengkampanyekan anti korupsi sebagai program unggulannya.(Syahrul)
