swarapendidikan.co.id – Nama Dewi Arilaha mungkin sudah tidak asing lagi di kalangan non governmental organization (NGO), lembaga pemerintah dan lembaga internasional.
Selain aktif di bidang kebijakan publik, client service, dan komunikasi lebih dari 24 tahun, pegiat kebijakan publik ini juga pernah menjadi produser lapangan di berbagai media global seperti New York Times, PBS, France24 TV, dan ZDF TV Germany.
Selain itu, Dewi juga bekerja dengan sejumlah organisasi pembangunan internasional, di antaranya, UK DFID, USAID, DFAT, GIZ juga berbagai badan di bawah Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).
Dalam kerja komunikasi, Dewi juga kerap memerankan fungsi sebagai penasihat komunikasi, relations and engagement lead, moderator, fasilitator dan penerjemah.
Di tingkat nasional, Dewi bersama pemerintah dan pemangku kepentingan, terlibat dalam pemecahan beragam masalah. Konsepnya adalah menawarkan alternatif pendekatan serta metode pemecahan yang tepat dan realistis.
Berbekal pengalaman inilah, Dewi Arilaha mendirikan Nitisara Indonesia sebagai co-founder. Sebuah lembaga pemikiran dan dialog kebijakan, yang bertujuan untuk memberi dampak bagi pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
Fokusnya adalah membangun relasi antara pengetahuan dengan perubahan kebijakan dan perubahan masyarakat. Harapannya, bersama Nitisara ia dapat terus berkontribusi pada upaya perbaikan di masyarakat.
Webinar Kongres Kebudayaan Desa
Tidak heran jika Dewi diminta hadir bukan hanya sebagai peserta, tetapi juga tampil sebagai moderator pada Webinar Kongres Kebudayaan Desa bertajuk “Reformasi Birokrasi: Merumuskan Tata Birokrasi Desa yang Compatible untuk Tatanan Indonesia Baru.”
Bersama dengan sejumlah narasumber. Di antaranya: Drs. H. Jufri Rahman, M.Si. (Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB), Masri Amin (Pegiat Pembaharuan Desa, Aceh Tenggara), Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro (Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Kemendagri), Mathius Awoitauw, S.E, M.Si (Bupati Jayapura) serta Wahyudi Anggoro Hadi (Kepala Desa Panggungharjo). Selasa (7/7/21)
Dikatakan Dewi, pada webinar tersebut, ia mengajak para pembicara itu untuk mendalami tata birokrasi desa yang cocok untuk tatanan Indonesia baru. Hal ini penting, pasalnya pemanfaatan TI diharapkan menjadi salah satu pilar demokratisasi yang mempermudah publik mengawasi kinerja birokrasi. Dengan begitu, ungkapnya, birokrasi bisa menjadi lebih peka terhadap kepentingan warga, terutama warga desa.
“Ini penting, sebab pemanfaatan TI tak hanya berfungsi pada efisiensi kerja birokrasi semata. Tapi juga jadi wadah yang menampung semangat transparansi serta tanggung jawab birokrasi sebagai pelayan publik,” tandas pegiat kebijakan publik ini. (gus)
