Swara Pendidikan.co.id (JAKARTA) – Setelah menunggu cukup lama akhirnya 53.041 tenaga honorer kategori 2 (K2) yang dinyatakan lolos seleksi pada 2019 lalu bisa bernafas lega. Pasalnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) bakal menerbitkan surat keputusan pengangkatan tenaga honorer (K2) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai 1 Januari 2021.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama BKN Paryono yang menyebut proses pemberkasan sudah dimulai bulan ini.
“Pemberkasan NIP (nomor induk pegawai) bisa dimulai Desember dan SK PPPK bisa terhitung mulai 1 Januari 2021,” beber Paryono dikutip dari CNNIndonesia.com, Kamis (3/12/2020).
Dikatakan Paryono, lembaganya telah menerbitkan Peraturan BKN No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan BKN No. 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK.
Nantinya, 53.041 tenaga honorer yang sudah dinyatakan lolos seleksi pada 2019 lalu akan diangkat PPPK pada 2021. Mereka akan mengisi kebutuhan formasi di 371 instansi dan 1 kementerian.
Usai pemberkasan oleh BKN dan instansi terkait, tim teknis akan menetapkan NIP dan mengunggahnya ke sistem digital agar bisa diakses dan digunakan PPPK.
Setelah mendapat NIP dan SK, tenaga honorer resmi menjadi PPPK dan akan mendapat gaji sesuai pegawai negeri sipil (PNS) seperti yang dijanjikan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.
Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), tertundanya tenaga honorer menjadi PPPK, dikarenakan pemerintah perlu menyelaraskan payung hukum terkait. (gus)
