SWARA PENDIDIKAN (JAKARTA) – Apakah Kurikulum Merdeka itu sudah oke? Apa hal-hal yang perlu dikritisi dalam uji coba dan implementasi Kurikulum Merdeka? Berapa besar anggaran untuk uji coba Kurikulum Merdeka pada 2021?
Pemerhati pendidikan yang juga penulis buku, peneliti dan konsultan pendidikan, serta Ketua Dewan Pengarah Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI), Doni Koesoema A, STF, Med mengkritisi implementasi Kurikulum Merdeka dalam akun Youtube Pendidikan Karakter Utuh, yang diunggahnya pada 19 April 2022.
Di akun Youtubenya, Doni Koesoema sepakat bahwa pendidikan nasional perlu ditransformasi. Transformasi ini bisa terjadi dalam banyak hal, termasuk perubahan kurikulum. Namun menurutnya, apakah perubahan kurikulum ditengah situasi pemulihan belajar dimasa pandemi Covid-19 ini sudah cukup tepat?
Doni Koesoema mengatakan bahwa beberapa waktu lalu, dia diminta untuk memberikan masukan kepada anggota Komisi X DPR RI terkait implementasi Kurikulum Merdeka.
Catatan tersebut, kata Doni, menjadi masukan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendesain kurikulum menjadi lebih baik dan transformatif dan bisa diterapkan diseluruh Indonesia secara adil dan merata.
Berikut sepuluh kritik atas implementasi Kurikulum Merdeka yang diunggah Doni Koesoema di akun Youtube Pendidikan Karakter Utuh.
1. Evaluasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat
Dari hasil kajian di Kemendikbudristek, disimpulkan bahwa Kurikulum 2013 terlalu luas dan terlalu banyak materinya serta muatannya juga berat, bahkan buku-buku teksnya banyak dan administrasinya berat. Sementara Kurikulum Darurat dari hasil kajian Kemendikbudristek dikatakan, hasilnya baik, karena dapat mengurangi learning loss selama masa pandemi.
Yang menjadi pertanyaan, kata Doni, seandainya Kurikulum Darurat itu baik, kenapa bukan Kurikulum Darurat itu yang dilanjutkan? Kalau Kurikulum 2013 itu sangat banyak isi, materi muatan, dan beban administrasinya.
“Kenapa solusinya harus menawarkan kurikulum alternatif, bukan menata kembali isi kurikulum, menata muatan materi dan kemudian menyederhanakan administrasi yang harus dilakukan oleh bapak-ibu guru,” tandasnya.
Menurut Doni, penawaran Kurikulum Merdeka kurang tepat dalam situasi sekarang. Pasalnya, dari hasil evaluasi kementerian, persoalan K13 selain pada isi materi, dan muatannya yang terlalu luas. Juga persoalan sosialisasi dalam proses pelaksanaan K13.
“Jadi seharusnya sosialisasi dan pelatihan itu yang diintensifkan bukan merubah kurikulum,” ujarnya.
2. Uji coba Kurikulum Merdeka
Doni mengatakan, awalnya adalah Kurikulum Prototype yang diujicobakan secara terbatas di sekolah-sekolah penggerak. Namun sampai sekarang belum ada evaluasi menyeluruh tentang keampuhan Kurikulum Merdeka untuk mengatasi learning loss.
Doni menyebut, bahwa Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang diterapkan terbatas di Sekolah Penggerak yang sebelumnya disebut Kurikulum Prototype, tetapi kemudian saat ini diresmikan sebagai Kurikulum Merdeka.
“Tahapan uji coba secara terbatas ini di dalam naskah kajiannya belum menyeluruh, karena kami melihat pembelajaran berbasis proyek, dokumennya baru muncul setelah semester awal, sehingga di sekolah-sekolah penggerak, mereka belum memiliki panduan yang utuh dan lengkap untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka. Bahkan hasil dari Kurikulum Merdeka ini tidak ada, kecuali bahwa ada hasil dari survei persepsi yang dilakukan terhadap bapak ibu guru,” paparnya.
Jadi terkait hasil implementasi Kurikulum Merdeka, kita belum melihat sebenarnya kekurangannya dimana, kelebihannya dimana, dan seandainya sudah ada dalam proses pengembangan kurikulum.
“Semestinya ketika sudah ada catatan terhadap implementasi sebelumnya, maka harus sudah diperbaiki dan diujicobakan lagi secara terbatas satu tahun untuk kemudian diuji kembali, apakah sudah efektif, baru kemudian diterapkan di dalam skala besar. Tapi yang kami lihat, kurikulum ini diujicobakan secara terbatas dan hasilnya belum begitu meyakinkan, tapi sudah diterapkan dalam skala besar,” katanya.
3. Tidak ada bukti ilmiah untuk membuktikan Kurikulum Merdeka itu efektif
Klaim bahwa Kurikulum Merdeka efektif, menurut Doni tidak meyakinkan. Pasalnya tidak ada bukti-bukti ilmiah argumentatif yang diperoleh melalui metode penelitian ilmiah yang meyakinkan.
Ada tiga alasan yang dikemukakan Doni. Pertama metode untuk membuktikan bahwa Kurikulum Merdeka itu efektif masih dipertanyakan karena dilakukan melalui survei persepsi dan studi etnografis.
“Kalau Efektivitas dinilai dari hasil belajar, maka asesmen tentang hasil belajar yang berkelanjutan dari proses Kurikulum Merdeka ini belum dilakukan, sehingga kita sebenarnya belum tahu. Kenapa tiba-tiba ditawarkan Kurikulum Merdeka secara nasional, ini tentu saja mengkhawatirkan dan patut di pertanyakan,” ujarnya.
Kedua, kami meneliti bahwa sasaran-sasaran sebagian besar sekolah. Sebagaimana yang disampaikan Romo Darmin Mbula OFM (Ketua Majelis Nasional Pendidikan Katolik), adalah sekolah-sekolah yang sudah bagus. Sekolah berakreditasi A dan B.
“Ada satu sekolah berakreditasi C di Papua yang menjadi sekolah penggerak, tapi itukan sekolah baru. Sementara sarana prasarananya dan kualifikasi gurunya, semuanya bagus.
Beberapa sekolah yang dikutip di dalam naskah kajian akademik di Nusa Tenggara Timur, di Lampung, di kalimantan, itu semua sekolah-sekolah yang bagus. Bahkan kami lihat muridnya itu di atas seribu, artinya ini memang sekolah-sekolah unggulan,” katanya.
Alasan yang ketiga, proses pendampingan Kurikulum Merdeka yang menurut Doni bagus. Karena kementerian memiliki struktur dan instruktur terpilih dari orang-orang yang non kementerian bukan widyaiswara seperti biasanya tetapi membuka kepada semua orang yang biasa melatih. Lalu diberi materi, kemudian ada pendampingan intensif selama 9 bulan in-on di hotel maupun di sekolah. Juga ada panduan-panduan yang didampingi secara intensif, ada pendampingnya selama 9 bulan dan itu disebut dalam total waktu 57 jam pelatihan.
“Maka pertanyaannya adalah apakah yang membuat Kurikulum Merdeka itu bagus adalah iniheren di dalam struktur kurikulumnya sendiri atau proses pelatihannya,” tanya Doni.
Jadi katanya lagi, memaksakan kurikulum ini kepada semua sekolah tanpa pendampingan dan proses pelatihan yang sama akan menjadi bencana bagi sekolah-sekolah.
4. Pembelajaran berbasis proyek
Pembelajaran berbasis proyek yang diintegrasikan di dalam keseluruhan kurikulum ini mengandalkan adanya pelatihan-pelatihan dan penguatan-penguatan, karena itu tidak akan mudah bagi guru seandainya dia tidak pernah melakukan pelatihan yang disebut pembelajaran berbasis proyek.
Jadi masalah pembelajaran berbasis proyek ini terkait dengan kesiapan guru, kesiapan sekolah. Lalu kemudian uji coba pembelajaran berbasis proyek di sekolah penggerak.
Kalau dilihat dari laporan-laporan didalam naskah kajian yang diterbitkan Kementerian, sebagian besar sekolah penggerak yang pada tahap pertama, baru sebatas pada tahap merancang tim. Jadi untuk membuat proyek itu, harus ada perencanaan, dan membentuk tim.
“Nah dalam laporan itu hampir sebagian besar baru sebatas merancang tim. Di beberapa sekolah sudah melaksanakannya tetapi disebagian besar sekolah yang lain belum. Sehingga kami belum tahu apakah pembelajaran berbasis proyek ini akan efektif dan efisien tanpa pelatihan,” ujar Doni.
5. Adanya persoalan tunjangan sertifikasi guru
Ada beberapa sekolah seperti di Salatiga misalkan yang menjadi sekolah penggerak ternyata ketika mereka menerapkan model pembelajaran sekolah penggerak dengan adanya mata pelajaran peminatan, ada beberapa guru tidak mendapatkan siswa, tidak mendapatkan kelas sehingga jam mengajarnya di bawah 24 jam. Kemudian mereka bertanya, bagaimana dengan tunjangan sertifikasi kami. Lalu di sekolah penggerak itu langsung menghubungi Pusat di kementerian dan kemudian dibereskan secara internal.
“Nah menurut kami pemerintah sebaiknya mempersiapkan mitigasi seperti ini. Jangan karena dia sekolah penggerak, ada laporan gurunya tidak memperoleh sertifikasi lalu dibereskan. Jadi ini bukan sebuah sistem tetapi intervensi satu persatu, dan itu bukan sebuah sistem pendidikan dan bukan sebuah sistem kurikulum,” katanya.
6. Konsep tentang capaian pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka
Kalau kami lihat di dalam dokumen-dokumen ternyata tidak seragam. Ada yang memiliki isi, elemen, sub elemen dan capaian pembelajaran. Lalu yang lain hanya element saja, lalu capaian pembelajaran dan proses penjelasannya masih sangat rumit, muatannya sangat banyak.
Yang kami pertanyakan, sebenarnya capaian pembelajaran ini yang disederhanakan apanya. Kalau misalkan di dalam Kurikulum Merdeka itu mereka menyatakan ada penyederhanaan. Kemudian dikatakan bahwa dalam K13 itu materinya terlalu berat. Ternyata setelah kami analisis di dalam struktur isi kompetensi yang ada sekarang ini, tema-temanya dijadikan satu.
Kalau sebelumnya K1 K2 K3 K4 itu dibeda-bedakan dibentuk di dalam kolom tabel sehingga kelihatannya banyak dan panjang. Sementara di dalam format Kurikulum Merdeka dibuat koma, dan menyamping. Perbedaannya hanya pada penulisannya. Yang satu tabel yang satu menyamping tetap isinya sebenarnya sama beratnya. Jadi penyederhanaannya itu tidak begitu banyak.
7. Konsep tentang fase pembelajaran
Ini yang menarik, kata Doni. di DKI Jakarta sekarang ini ada pelatihan-pelatihan untuk Kurikulum Merdeka. Tampaknya DKI ingin semua sekolah melaksanakan Kurikulum Merdeka. Tetapi ada kebingungan dilapangan terkait dengan fase-fase pembelajaran yang ada di dalam Kurikulum Merdeka. Karena dikatakan nantinya sudah tidak ada naik kelas lagi, yang ada naik fase. ini kan jelas membingungkan.
8. Penyederhanaan isi muatan pembelajaran
Dalam standar isi dan capaian pembelajaran di dalam format biologi untuk SMA misalkan, ternyata isinya hampir sama dengan Kurikulum 2013. Proses pembelajaran pasti akan tetap sama beratnya.
9. Administrasi yang disederhanakan
Memang sejak awal Mas Nadiem mengatakan RPP yang disederhanakan. RPP satu lembar. tetapi disatu sisi, jika diperhatikan, Kurikulum Merdeka ini malah memberikan banyak pekerjaan baru bagi bapak-ibu guru yang menyita waktu dan energi, terutama dalam membuat pembelajaran berbasis proyek. Karena mereka harus membuat tim, membuat modul pembelajaran, mereka bertemu dan lain-lain.
Seandainya mereka ini tidak diberi pelatihan-pelatihan yang bagus, mereka tidak akan bisa mendesain kurikulum operasional sekolah (KOSP). Walaupun dikatakan administrasi disederhanakan, tetapi di sisi lain, sebenarnya administrasinya menjadi semakin banyak.
Dan menurut kami, administrasi yang disederhanakan itu tidak berkorelasi secara langsung dengan peningkatan kualitas mutu pembelajaran. lalu apa yang meningkatkan mutu pembelajaran?
10. Kurikulum harusnya fokus pada pembelajaran
Kalau ada pada pembelajaran, maka ada di dalam penguatan guru melalui pelatihan dan pengembangan. faktanya pelatihan dan pengembangan guru hanya dilakukan disekolah-sekolah penggerak dengan mekanisme dan pembiayaan yang tinggi karena ada proses seleksi tadi di sekolah sekolah penggerak dan pelatihan-pelatihan secara intensif.
Doni Koesoema juga menyoroti terkait pemilihan nomenklatur Kurikulum Merdeka yang menurutnya menunjukkan motivasi jangka pendek dalam transformasi pendidikan.
“Kementerian ini kan mau berusaha menghilangkan nomenklatur-nomenklatur, tetapi mereka sendiri melestarikan nomenklatur didalam program-programnya, ini ironis,” tandasnya.
“Jadi nomenklatur kurikulum Merdeka ini tidak netral, kental dengan program kementerian, dan saya yakin itu tidak akan panjang umurnya. kalau merdeka adalah spirit, sebaiknya spirit itu ditata dalam filosofinya, bukan di dalam nomenklatur. maka penamaan ini janganlah mengulangi kesalahan Kurikulum 2013,” katanya.
“Saya pernah mengusulkan sebaiknya pemerintah menamai kurikulum ini, kurikulum Indonesia, bukan Kurikulum Merdeka. Sehingga nanti proses perubahan kurikulum itu tidak gaduh. karena kurikulum itu kan selalu berkembang terus menerus. Jadi kita tata substansinya, sehingga tidak akan lagi terjadi kurikulum sebelumnya itu jelek semuanya,” katanya.
Doni Koesoema dalam akun Youtubenya juga bertanya begini. “Berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk implementasi Kurikulum Merdeka?”
Ternyata kata Doni, beberapa anggota dewan menyebut bahwa biaya kurikulum Merdeka ini sangat besar. Seperti yang diungkap Dewi Kurniati dari Fraksi Partai amanat nasional daerah pemilihan Bengkulu.
Dewi Kurniati mengatakan, pemerintah berdalih Kurikulum Merdeka ini telah berhasil saat diuji coba di implementasikan di sekolah-sekolah penggerak yang mendapatkan pendampingan intensif dari Kemendikbudristek.
“Saya melihat angka yang dikeluarkan untuk pendampingan uji coba Kurikulum Merdeka pada 2021 oleh 2500 Sekolah Penggerak dan 18800 Guru Penggerak, menghabiskan dana Rp2,86 T. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan anggaran uji coba Kurikulum 2013 yang hanya Rp1,46 T.
Jadi dari angka yang hanya 2500 sekolah, kemudian ini yang 6326 angkanya jomplang begitu. Apakah kemudian tadi disampaikan oleh salah satu narasumber kita keberhasilan dari uji coba pada Guru Penggerak ini karena pendampingan apa emang karena kurikulumnya oke banget atau tidak, itu ya,” tanya Dewi Kurniati saat sidang RDPU Panja Kebijakan Kurikulum seperti yang diunggah di akun Youtube Pendidikan Karakter Utuh . (gus)
