Swara Pendidikan (Depok) — Sepanjang tahun 2025, dunia pendidikan di Kota Depok menunjukkan perkembangan yang signifikan, seiring meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun demikian, data Portal dan Referensi Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per November–Desember 2025 mengungkap bahwa dominasi sekolah swasta masih sangat kuat, sementara pemerataan layanan sekolah negeri masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah.
Dari total 1.167 satuan pendidikan dasar dan menengah yang tersebar di 11 kecamatan, mayoritas berada di bawah pengelolaan swasta dan yayasan. Pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs saja, tercatat 927 satuan pendidikan, dengan komposisi 74 persen sekolah swasta dan hanya 26 persen sekolah negeri. Kondisi ini menandakan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap penyelenggara pendidikan nonpemerintah, sekaligus menunjukkan keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Sebaran Sekolah Negeri Belum Merata
Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Kota Depok memiliki 434 sekolah, terdiri atas 206 SD negeri dan 228 SD swasta. Secara kuantitas, komposisinya relatif berimbang, namun dari sisi sebaran wilayah masih belum merata. Kecamatan Pancoran Mas, Sukmajaya, dan Sawangan tercatat memiliki jumlah SD terbanyak, sementara Cinere dan Limo masih tergolong minim layanan sekolah negeri.
Ketimpangan semakin nyata pada jenjang pendidikan menengah. Dari 272 SMP, hanya 34 SMP negeri, sedangkan 238 lainnya dikelola swasta. Pada jenjang SMA, terdapat 15 SMA negeri berbanding 65 SMA swasta, sementara pada SMK, sekolah swasta hampir sepenuhnya menjadi tulang punggung layanan pendidikan kejuruan dengan 120 SMK swasta dan hanya 4 SMK negeri. Kondisi ini menunjukkan bahwa perluasan akses pendidikan menengah negeri masih menjadi agenda penting pemerintah daerah, bersama pemerintah provinsi.
Selain sekolah umum, Kota Depok juga didukung oleh 257 madrasah di bawah naungan Kementerian Agama, terdiri atas 146 MI, 77 MTs, dan 34 MA, yang tersebar di seluruh kecamatan dan memperkaya pilihan layanan pendidikan masyarakat.
Pancoran Mas Terpadat, Cinere dan Limo Terbatas
Secara kewilayahan, Kecamatan Pancoran Mas tercatat sebagai wilayah dengan jumlah satuan pendidikan terbanyak, mencapai 168 sekolah, disusul Sawangan (139) dan Sukmajaya (128). Sebaliknya, Cinere (51 sekolah) dan Limo (64 sekolah) menjadi kecamatan dengan layanan pendidikan paling terbatas. Ketimpangan ini dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, perkembangan kawasan, serta ketersediaan lahan dan kebijakan pembangunan sekolah negeri.
Dominasi swasta juga tercermin dari keberadaan 1.158 yayasan pendidikan di Kota Depok. Kecamatan Tapos menjadi wilayah dengan jumlah yayasan terbanyak, disusul Pancoran Mas dan Cimanggis. Yayasan-yayasan ini menjadi pilar utama penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan PAUD di Depok.
PAUD dan Pendidikan Nonformal Ditopang Masyarakat
Pada sektor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan nonformal, tercatat 1.632 lembaga, terdiri atas 1.349 satuan PAUD dan 283 lembaga pendidikan masyarakat (Dikmas). Sebaran PAUD cukup merata, dengan konsentrasi tertinggi di Tapos, Cimanggis, dan Sukmajaya.
Namun demikian, layanan PAUD negeri masih sangat terbatas. Data mencatat hanya 127 siswa TK negeri, yang seluruhnya berada di Kecamatan Limo dan Sawangan. Tidak terdapat layanan KB, TPA, maupun SPS negeri, sehingga pendidikan usia dini di Kota Depok hampir sepenuhnya ditopang oleh swasta dan masyarakat.
Peserta Didik dan Ketenagaan Pendidikan
Dari sisi peserta didik, sekolah swasta menampung 283.926 siswa, jauh lebih besar dibanding sekolah negeri yang menampung 163.301 siswa. Kecamatan Pancoran Mas menjadi wilayah dengan jumlah siswa swasta terbanyak, sedangkan pada sekolah negeri, Kecamatan Tapos mencatat jumlah siswa tertinggi.
Sementara itu, dari 12.184 guru yang bertugas di Kota Depok, hanya 26 persen berstatus ASN, sedangkan 74 persen lainnya Non ASN. Selain itu, masih terdapat 1.073 guru Non ASN yang belum berkualifikasi S1, mayoritas pada jenjang SD. Ketimpangan serupa juga terlihat pada tenaga kependidikan, di mana 98 persen masih berstatus Non ASN, serta kepala sekolah yang sebagian besar belum berstatus ASN.
Tantangan dan Arah Kebijakan
Secara umum, data pendidikan 2025 menunjukkan bahwa ekosistem pendidikan Kota Depok terus tumbuh berkat peran besar masyarakat. Namun di sisi lain, daya tampung sekolah negeri belum mampu mengimbangi kebutuhan, sehingga persaingan dalam Penerimaan Murid Baru (PMB/) masih ketat dan berpotensi menyulitkan keluarga kurang mampu.
Kaleidoskop Pendidikan Kota Depok 2025 menegaskan perlunya percepatan pembangunan unit sekolah baru negeri, pemerataan guru dan tenaga kependidikan, penguatan PAUD negeri, serta peningkatan kualitas kepemimpinan sekolah.
Dengan perencanaan berbasis data dan kebutuhan wilayah, pemerintah daerah dinilai memiliki peluang besar untuk menghadirkan layanan pendidikan yang lebih merata, terjangkau, dan berkeadilan, tanpa mengurangi peran strategis masyarakat (baca swasta,red) dalam pembangunan pendidikan.**
Data Pendidikan Kota Depok Tahun 2025
