SWARA PENDIDIKAN.CO.ID, KOTABARU (KALSEL) – Menindaklanjuti tuntutan demo warga Desa Bangkalaan Dayak yang menuntut dilaksanakannya segera Pilkades pada 2 Mei 2016 lalu, DPRD Kotabaru hari ini menggelar Rapat Dengar Pendapat / Hearing antara Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan perwakilan warga masyarakat Desa Bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu serta dari perwakilan warga yang menginginkan penundaan Pilkades Desa Bangkalaan Dayak.
Hearing yang digelar di Gedung DPRD Kotabaru dipimpin oleh Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Alpisah serta anggota dewan dari Komisi 2 dan anggota dewan yang berasal dari Dapil 2 berjalan buntu. Karena ketidakhadiran Bupati atau Wakil Bupati ataupun yang diberi mandat oleh Bupati untuk mengikuti acara hari ini. Meskipun DPRD sudah menyampaikan undangan untuk pemerintah kabupaten namun tidak ada satupun pihak dari Pemkab yang hadir.
Pimpinan rapat, Hj. Alpisah bahkan sempat beberapakali meminta yang memiliki mandat atau kapasitas yang mewakili Pemkab untuk dapat segera duduk didepan, namun tidak ada satu pun yang maju. Hal ini sempat membuat gerah anggota dewan, karena undangan ini secara resmi untuk mencari solusi atas surat edaran Bupati yang menunda Pilkades di Desa Bangkalaan Dayak. Setelah sidang diskor untuk menunggu konfirmasi dari pihak Pemkab akhirnya sidang ditunda karena tidak ada satupun yang dapat hadir dalam acara hearing hari ini.
Perwakilan warga Desa Bangkalaan Dayak, M. Jayadi mengatakan sangat kecewa dengan sikap pemerintah daerah, atas ketidakhadiran Bupati atau Wakil Bupati dalam acara hearing hari, dia juga menyatakan jangan sampai ini membuat ragu dan bimbang warga masyarakat Desa Bangkalaan Dayak. Padahal pada pertemuan saat demo tanggal 2 Mei yang lalu dengan Wakil Bupati, beliau menyatakan akan hadir untuk duduk bersama dalam mencari solusi terbaik bagi warga desa Bangkalaan Dayak. Namun Kenyataan hari ini sangat membuat kecewa warga masyarakat Desa Bangkalaan Dayak yang sudah datang jauh – jauh dari seberang dengan biaya dan tenaga.
Ketua BPD yang memberikan usulan untuk penundaan pilkada mangatakan alasan penundaan tersebut berkaitan dengan tidak adanya penyampaian visi misi dari para calon Kepala Desa, hal ini sangat bertolak belakang dengan surat edaran dari Bupati yang menyatakan bahwa penundaan ini dengan alasan keamanan, Bahkan PLT Kepala Desa Bangkalaan Dayak menyatakan saat ini kondisi di sana kondusif. Namun Pernyataan dari Ketua BPD ini sangat bertolak belakang juga dengan surat permohonan yang mereka ajukan kepada Bupati Kotabaru untuk penundaan Pilkades tersebut sampai tahun depan. Dalam surat tersebut disebutkan alasan penundaan itu berkenaan kondisi kamtibmas yang berhubungan dengan pengelolaan Sarang Burung Walet di daerah itu. Dan BPD juga dalam surat tersebut meminta Bupati agar kembali melantik PLT Kepala Desa Bangkalaan Dayak yang lama yakni Sdr. Adin Simanunggal menjadi PLT Kades lagi.
Nosriyono, anggota DPRD Kotabaru dari Komisi II dari fraksi Demokrat yang juga berasal dari Dapil 2 ( Kelumpang Hulu termasuk Dapil 2) mengatakan kepada swarapendidikan.co.id, bahwa permasalahan PIlkades Bangkalaan Dayak ini mereka menginginkan pemerintah desa yang baru, PLT yang ada sekarang sudah menjabat 1 tahun. Setelah tahapan-tahapan dilaksanakan, tapi tiba-tiba setelah tinggal 2 hari pelaksanaan Pilkades keluar surat edaran Bupati yang menunda Pilkades. Nosriyono juga menyatakan bahwa pengelolaan Sarang Burung Walet dengan pelaksanaan Pilkades sebenarnya tidak ada kaitannya, hal ini senada dengan yang dikatakan oleh perwakilan masyarakat yang dikoordinir oleh M. Jayadi, namun di tambahkan Nosriyono bila ada oknum yang mempertahankan kekuasaan untuk menikmati hasil sarang burung Tamuluang kemungkinan ada , ada kepentingan tegas Nosriyono. Ketika disinggung adanya tambang batubara yang beroperasi disitu dengan keterkaitan penundaan Pilkades, Anggota DPRD ini membenarkan hal itu dan juga mengatakan orang bodoh sekalipun mengerti bahwa itu pasti ada kaitannya. (deddyamier)
