Swara Pendidikan (Jakarta) – Setelah melalui pemilihan yang ketat, DR. Hj. Ade Jubaedah, SSiT., MM., MKM terpilih menjadi Ketua Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Periode 2023-2028, pada Kongres Nasional (KORNAS) ke 17 IBI dan PIT Bidan 2023, menggantikan Emi Nurjasmi yang telah memimpin organisasi IBI selama 2 priode.
Kornas yang mengusung tema “Satukan Langkah Dalam Transformasi Kesehatan Untuk Penguatan Pelayanan Kebidanan Berkesinambungan Berbasis Bukti” di ikuti perwakilan IBI dari 34 Provinsi. Kegiatan digelar selama 5 hari (31 Oktober – 5 November 2023 ) di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
Pada pemilihan ini, mencuat 15 calon ketua umum IBI, setelah dilakukan penghitungan suara secara manual dan elektronik disaksikan oleh perwakilan Pengurus Daerah. Hasilnya, terpilih DR.Hj.Ade Jubaedah, SSiT., MM., MKM sebagai Ketua terpilih Periode 2023-2028, menggantikan Emi Nurjasmi.
Pada Kornas Ke 17 IBI dan PIT Bidan 2023, hadir pada pembukaan pameran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, SE, M.Si dan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin.
Dalam kesempatan itu, Menteri KPPPA sebagai pembicara utama “Optimalisasi Peran Bidan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak” turut mengapresiasi kerja keras dan komitmen bidan dalam menjaga kehidupan ibu dan anak utamanya dalam optimalisasi 1000 HPK anak.
“Bidan sebagai tenaga kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat berperan penting dalam menjaga kesehatan ibu dan anak indonesia. Tidak hanya berperan sebagai tenaga kesehatan, namun juga penasehat, pendidik dan sahabat bagi para ibu dan keluarga mereka terkait kesehatan anak,” papar I Gusti Ayu Bintang Darmawati, dilansir dari halaman resmi IG PPIBI.
Sementara itu Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa bidan adalah profesi yang penting dan diakui secara global. Peran bidan dalam Pelayanan kesehatan ibu dan anak saat ini ada di puskesmas. Namun, puskesmas baru sampai batas Kecamatan dan Kelurahan.
“Dalam upaya percepatan penurunan AKI dan AKB di Indonesia, dibutuhkan perluasan akses layanan sampai tingkat desa.” ujarnya
Budi menambahkan, pemerintah akan menempatkan 1 bidan dalam 1 desa untuk memberikan pendidikan dan pelayanan yang berkualitas bagi perempuan dan ibu hamil, serta anak di Desa. Total bidan yang dibutuhkan sebanyak jumlah desa yang ada saat ini yaitu 85.000 desa.
“Lebih lanjut saya akan berdiskusi dengan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PPIBI) terpilih, Dr. Ade Jubaedah, SSiT, MM, MKM untuk membahas peningkatan kompetensi dan kualitas bidan di Indonesia,” pungkasnya. (NJ)
