Kebijakan Sekolah Rakyat: Wujud Negara Kesejahteraan dalam Arus Transformasi Sosial ala Prabowo

A. Pendahuluan

Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Sosial RI meluncurkan inisiatif penting bernama “Sekolah Rakyat.” Program ini dirancang untuk menjangkau mereka yang tercecer dan terpinggirkan dari sistem pendidikan formal, termasuk anak-anak putus sekolah, pekerja anak, warga miskin perkotaan, hingga kelompok rentan lain seperti penyandang disabilitas dan lansia yang tak berpendidikan. Sekolah Rakyat menjadi penanda lahirnya wajah baru negara kesejahteraan di Indonesia, di mana pendidikan dipandang sebagai hak dasar, bukan barang komoditas.

Konsep negara kesejahteraan merujuk pada model negara yang bertanggung jawab aktif terhadap kesejahteraan seluruh warganya melalui jaminan sosial, pelayanan publik, redistribusi ekonomi, dan perlindungan hak-hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan tempat tinggal. Sekolah Rakyat adalah perwujudan dari amanat konstitusional dalam UUD 1945, khususnya Pasal 34 Ayat (1) yang menyatakan, “Fakir, miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Pemeliharaan ini tidak sekadar bantuan, tetapi juga pemenuhan hak-hak dasar, termasuk pendidikan.

Sekolah Rakyat tidak menunggu rakyat datang ke sekolah, melainkan negara yang harus hadir ke tengah rakyat. Model ini mencerminkan pendekatan sosial-komunitarian yang menjadikan pendidikan sebagai ruang pemberdayaan. Sekolah Rakyat merupakan bentuk konkret pergeseran paradigma pembangunan sosial dari bantuan karitatif ke pemberdayaan partisipatif. Sekolah Rakyat adalah wajah baru dari negara kesejahteraan. Program ini menegaskan bahwa fungsi negara bukan hanya melindungi, tapi juga memberdayakan warga melalui pendidikan yang dekat, relevan, dan dapat diakses.

Program Sekolah Rakyat ini juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), dan SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan). Sekolah Rakyat adalah bukti bahwa Indonesia bisa menjawab tantangan global dengan pendekatan yang kontekstual dan berpihak. Sekolah Rakyat memperlihatkan bahwa kita bisa menjawab tujuan pembangunan universal dengan pendekatan lokal yang peka terhadap kemiskinan, budaya serta aspirasi masyarakat.

Sekolah Rakyat merupakan bentuk ekspresi keadilan sosial dalam praksis sebagaimana diamanahkan dalam sila kelima Pancasila. Model sekolah ini hadir bukan karena belas kasihan negara, tetapi karena kesadaran konstitusional atas hak setiap warga untuk mengakses pendidikan bermutu. Program ini merupakan bentuk intervensi struktural negara dalam mengentaskan kemiskinan dan keterpinggiran. Sekolah Rakyat tentu saja sangat bermanfaat walaupun dalam pelaksanaannya program ini dihadapkan pada beberapa tantangan seperti keterbatasan SDM, validasi legalitas terhadap lulusan, dan risiko birokratisasi. Namun, dengan dukungan sinergis dari unsur pemerintahan, baik pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa, serta keikutsertaan komunitas, organisasi sipil, kaum cendikiawan, dan kelompok profesional, program ini diharapkan mampu menjadi pendorong dalam membangun ekosistem pendidikan yang berkeadilan dan berakar dari bawah, atau yang dikenal sebagai pendidikan berbasis masyarakat.

B. Sekolah Rakyat: Harapan Baru bagi Masyarakat Pesisir dan Nelayan Buruh

Program Sekolah Rakyat hadir membawa angin-segar bagi komunitas pesisir, khususnya para nelayan buruh yang seringkali terpinggirkan dari akses pendidikan formal. Di tengah kerasnya kehidupan melaut dan terbatasnya kesempatan belajar, inisiatif ini menjadi jembatan penting untuk memutus lingkaran kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Masyarakat pesisir dan keluarga nelayan buruh kerap bergulat dengan berbagai persoalan yang menyebabkan putus sekolah. Faktor ekonomi yang menekan, akses pendidikan yang jauh dan sulit, serta tuntutan untuk segera bekerja membantu keluarga seringkali menjadi penghalang utama. Tak jarang, anak-anak di wilayah ini harus memilih antara mengejar pendidikan atau mencari nafkah, bahkan terpaksa menjadi pekerja anak diusia yang sangat muda.

Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menjawab tantangan-tantangan ini. Dengan pendekatan yang relevan dan kontekstual, program ini menawarkan solusi nyata, memastikan bahwa pendidikan berkualitas dapat dijangkau oleh mereka yang paling membutuhkannya. Ini adalah sebuah harapan baru, membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda di wilayah pesisir.

C. Desain Program yang Adaptif untuk Komunitas Pesisir

Implementasi Sekolah Rakyat di wilayah pesisir perlu dirancang secara fleksibel dan komunitarian, menyesuaikan dengan ritme kehidupan nelayan. Proses belajar-mengajar dapat diselenggarakan di balai desa pesisir, pusat komunitas, atau bahkan di rumah ibadah, dengan waktu yang disesuaikan agar tidak mengganggu aktivitas melaut para orang tua dan tidak memberatkan anak-anak yang mungkin harus membantu pekerjaan rumah tangga.

Kurikulum Sekolah Rakyat bagi masyarakat pesisir harus difokuskan pada keterampilan dasar (literasi dan numerasi), yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari dan transaksi ekonomi. Selain itu, penguatan karakter dan pendidikan vokasional bisa menjadi pilar utamanya. Pelatihan keterampilan vokasional yang diberikan sangat relevan dengan kebutuhan lokal, seperti:

1. Pengolahan hasil laut: Membekali keluarga nelayan dengan kemampuan mengolah ikan menjadi produk bernilai tambah (misalnya kerupuk ikan, abon ikan, atau pengeringan ikan yang higienis) untuk meningkatkan pendapatan.
2. Perbaikan alat tangkap ikan: Keterampilan dasar memperbaiki jaring, mesin perahu, atau alat tangkap lainnya.
3. Pariwisata bahari berbasis komunitas: Jika memungkinkan, mengajarkan dasar-dasar pelayanan wisata, menjaga kelestarian ekosistem laut, atau menjadi pemandu lokal.
4. Literasi keuangan sederhana: Mengedukasi tentang pengelolaan uang hasil melaut, menabung, dan menghindari praktik rentenir.
5. Kesehatan dan sanitasi pesisir: Pengetahuan dasar tentang menjaga kebersihan diri dan lingkungan laut yang penting bagi kesehatan komunitas.

D. Wujud Nyata Kehadiran Negara Kesejahteraan

Sekolah Rakyat adalah manifestasi nyata dari negara kesejahteraan yang berpihak pada rakyatnya. Program ini tidak sekadar memberikan bantuan, melainkan memberdayakan individu dan komunitas melalui pendidikan. Dengan menanggung seluruh biaya (asrama jika ada, pakaian, perlengkapan, hingga kebutuhan lainnya), negara memastikan bahwa tidak ada lagi anak nelayan yang putus sekolah hanya karena keterbatasan biaya.

Seperti yang ditegaskan, “Kami tidak menunggu rakyat datang ke sekolah. Negara yang harus hadir ke tengah rakyat.” Filosofi ini sangat relevan untuk komunitas pesisir yang seringkali terisolasi. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi wadah di mana anak-anak dan bahkan lansia di pesisir dapat belajar, mengembangkan diri, dan pada akhirnya menjadi subjek yang mandiri serta berdaya, tidak lagi terpinggirkan dari arus pembangunan bangsa. Ini adalah langkah konkret untuk memastikan bahwa masa depan Indonesia yang berdaulat, mandiri, maju, dan sejahtera dapat dirasakan oleh seluruh rakyatnya, termasuk mereka yang hidup di garis pantai.

E. Sinergitas antara Kementerian

Kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam program Sekolah Rakyat memegang peran kunci untuk secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan buruh.

Keterlibatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam program Sekolah Rakyat sangat krusial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Berikut adalah beberapa aspek sinerginya:

1. Kurikulum Vokasional Maritim: KKP dapat merancang materi pelatihan khusus di bidang kelautan dan perikanan, seperti teknik penangkapan ikan berkelanjutan, budidaya, pengolahan hasil laut, hingga navigasi dasar, membekali peserta didik dengan keterampilan praktis.
2. Instruktur Ahli: Para ahli dari KKP, seperti penyuluh perikanan dan teknisi, dapat menjadi pengajar atau mentor, berbagi pengetahuan dan pengalaman langsung yang sangat berharga.
3. Akses Fasilitas Pendukung: KKP bisa memfasilitasi penggunaan balai pelatihan, kapal latih, atau laboratorium kelautan, memperkaya pengalaman belajar dengan praktik langsung.
4. Integrasi Program Pemberdayaan: Sekolah Rakyat dapat menjadi jalur bagi masyarakat pesisir untuk mengakses program pemberdayaan KKP yang sudah ada, seperti bantuan alat tangkap atau permodalan usaha perikanan.
5. Data Komunitas Pesisir: KKP dapat berbagi data komunitas nelayan dan potensi sumber daya laut, memastikan program Sekolah Rakyat tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan lokal.
6. Pengembangan Ekonomi Biru: Melalui Sekolah Rakyat, KKP dapat memperkenalkan konsep ekonomi biru yang fokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, tidak hanya meningkatkan pendapatan tetapi juga melestarikan ekosistem.

Sinergi kedua kementerian dapat menjadikan Sekolah Rakyat sebagai pusat pengembangan keterampilan spesifik, meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi nelayan buruh, serta mendukung visi Indonesia sebagai negara maritim yang kuat.

F. Tantangan dan Solusi

Program Sekolah Rakyat, meskipun memiliki potensi besar untuk memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat pesisir, dihadapkan pada beberapa tantangan utama yang harus diatasi demi mencapai potensi penuhnya.

Pertama, ada kebutuhan mendesak untuk penyetaraan dan pengakuan mutu agar lulusan memiliki kedudukan yang setara dengan jalur pendidikan formal. Tanpa ini, kesempatan mereka di masa depan bisa terbatas. Penyetaraan dan pengakuan mutu dapat dilakukan dengan

1. Membuat perumusan standar kurikulum nasional adaptif
2. Membuat mekanisme ujian dan sertifikasi bersama
3. Pembentukan lembaga akreditasi khusus.

Kedua, sumber daya yang memadai merupakan sebuah keniscayaan. Solusi yang dapat ditawarkan yaitu:

1. Pastikan alokasi anggaran yang memadai dan berkelanjutan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Libatkan peran CSR perusahaan dan pendanaan filantropi.
2. Lakukan rekrutmen pengajar dan pembina dari berbagai latar belakang (guru purna tugas, mahasiswa KKN, profesional, aktivis sosial) yang punya dedikasi tinggi. Berikan pelatihan intensif tentang metodologi pengajaran yang adaptif, psikologi anak dan dewasa putus sekolah, serta pengembangan karakter.
3. Sediakan insentif yang layak dan tunjangan yang memadai bagi pengajar dan pembina Sekolah Rakyat untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik.

Ketiga, program ini harus membangun konektivitas timbal balik antara masyarakat dan ekonomi. Pendidikan di Sekolah Rakyat harus dirancang untuk memberdayakan peserta agar siap terjun ke dunia kerja atau wirausaha. Ini berarti kurikulum harus terhubung dengan pelatihan vokasional dan peluang pasar kerja lokal. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan, antara lain:

1. Bangun kerjasama erat dengan perusahaan, industri, dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) di tingkat lokal dan regional. Ini bisa berupa program magang, kunjungan industri, atau rekrutmen langsung setelah lulus.
2. Identifikasi kebutuhan keterampilan di pasar kerja lokal (misalnya, di daerah pesisir: pengolahan ikan, reparasi mesin kapal; di kota: menjahit, IT dasar, kuliner). Sesuaikan program pelatihan vokasional dengan kebutuhan tersebut.
3. Bagi lulusan yang berminat wirausaha, sediakan akses ke modal awal atau skema pinjaman mikro, serta pendampingan dalam mengelola usaha. Manfaatkan program permodalan dari kementerian terkait (misalnya Kementerian Koperasi dan UKM).

Keempat, yang terakhir, namun tidak kalah penting, adalah adaptasi kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan daerah/komunitas. Kurikulum Sekolah Rakyat harus dinamis, mengadopsi pendekatan multikultural, partisipatif, dan berbasis lokal. Hal ini dapat dilakukan melalui:

1. Survei Kebutuhan Komunitas. Lakukan survei mendalam di setiap lokasi Sekolah Rakyat untuk mengidentifikasi kearifan lokal, budaya setempat, dan tantangan hidup yang dihadapi masyarakat. Libatkan tokoh masyarakat dalam perumusan kurikulum.
2. Pengembangan Modul Pembelajaran Tematik. Buat modul pembelajaran yang tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta. Misalnya, pelajaran matematika bisa dihubungkan dengan perhitungan hasil tangkapan ikan atau biaya produksi kerajinan lokal.
3. Fokus pada Life Skills Prioritaskan pengembangan keterampilan hidup seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, kerjasama, literasi digital dasar, dan manajemen keuangan pribadi. Keterampilan ini penting untuk bertahan di era modern.

Mengatasi beragam tantangan dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat memang bukan perkara mudah, namun dengan solusi terencana dan kolaborasi kuat dari berbagai pihak, inisiatif ini berpotensi besar menjadi wahana transformasi sosial yang efektif dan berkelanjutan bagi rakyat miskin di Indonesia. Mari terus kobarkan semangat membangun negeri demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, maju, dan sejahtera secara merata bagi seluruh rakyat, sejalan dengan Visi Presiden ke-8 kita, Bapak Prabowo. Dengan mengucap “Bismillahirrahmanirrahim”, kita mulai cita-cita besar ini, memohon ridha Ilahi. Merdeka! **