Swara Pendidikan (Bojongsasri, Depok) — Di tengah dinamika agenda nasional, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) kembali meneguhkan komitmennya dalam memperjuangkan kesetaraan pendidikan. Musyawarah Nasional (Munas) XII yang digelar di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Bojongsari, Kota Depok, Senin-Rabu (24-26 November 2025) menjadi panggung kehormatan bagi para pejuang pendidikan swasta yang selama ini tak kenal lelah mencerdaskan kehidupan bangsa.
Munas XII yang mengusung tema “Meneguhkan Komitmen BMPS untuk Pendidikan Bermutu, Merata, dan Berkeadilan” bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang penyatuan visi, perumusan langkah strategis, dan konsolidasi nasional untuk memastikan sekolah swasta tetap menjadi pilar pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Dari forum ini, terajut benang merah aspirasi seluruh provinsi: Perjuangan untuk keadilan, pemerataan mutu, dan keberlanjutan sekolah rakyat.
Aspirasi Daerah: Penguatan Advokasi dan Kolaborasi Nasional
Sejumlah perwakilan daerah menyampaikan harapan besar terhadap penguatan peran advokasi BMPS pasca-Munas.
- Kalimantan Selatan melalui Sekum Sugian Noor menekankan pentingnya momentum Munas untuk memperkuat kolaborasi nasional serta regulasi yang berpihak pada sekolah swasta.
- Lampung menyoroti perlunya peningkatan posisi tawar, kemitraan strategis, serta advokasi kebijakan, termasuk proporsionalitas Dana BOS bagi sekolah swasta.
- Sulawesi Utara melalui Ketum Dr. Ardiyanto menegaskan pentingnya perjuangan BMPS dalam peningkatan sarana prasarana dan kesejahteraan guru melalui kebijakan pendanaan yang berkeadilan.
Ketua Umum BMPS Pusat Ki Saur Panjaitan menyatakan bahwa Munas kali ini merupakan pertemuan hati dan pikiran untuk merayakan ketangguhan pendidikan swasta di Indonesia.
“Di balik setiap sekolah swasta, terdapat napas perjuangan panjang para guru, yayasan, dan tenaga kependidikan yang tulus mengabdi. Munas ini adalah wadah kita menyatukan visi dan memastikan tidak ada satu pun satuan pendidikan swasta yang merasa ditinggalkan dalam peta jalan pendidikan nasional,” ujar Ki Saur.
Isu Guru dan Pendanaan Masih Jadi Pekerjaan Besar
Beberapa provinsi menyoroti persoalan yang paling krusial: nasib guru dan ketimpangan pembiayaan pendidikan.
- Maluku Utara (Ketum Oscar Kelly) mendorong agar alokasi 20% APBN untuk pendidikan benar-benar direalisasikan secara adil, tanpa membedakan negeri dan swasta.
- Papua (Ketum Silvester Lobya) menyoroti isu penarikan guru ASN, penempatan guru P3K, dan peningkatan kesejahteraan guru swasta.
- Gorontalo (Ketum Syafryanto) meminta skema pendanaan yang lebih inklusif bagi sekolah swasta yang melayani masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara itu, Banten melalui Sekum Mukhasin melihat Munas sebagai “titik kebangkitan” untuk mengatasi ketimpangan layanan antara Pantura dan Selatan, serta memperkuat perlindungan dan pendanaan bagi guru swasta.
Konsolidasi untuk Menguatkan Posisi Tawar
Semangat konsolidasi nasional mengemuka dari berbagai provinsi:
- NTT (Ketum Winston Neil Rondo) berharap peningkatan posisi tawar sekolah swasta agar bisa “naik kelas”.
- Jawa Timur (Ketum Abdul Sani) menilai Munas sebagai momentum konsolidasi nasional untuk memperkuat peran sekolah swasta dalam kebijakan pendidikan.
- Kalimantan Tengah (Ketum Muh. Rochamdi) menekankan pentingnya hasil Munas dirasakan hingga pelosok, memutus kesenjangan mutu, dan memastikan akses fasilitas yang merata di “Bumi Tambun Bungai”.
Dari Bali, Ketum Gede Ngr Ambara Putra menyuarakan aspirasi tegas: menghentikan pembangunan sekolah baru, menghentikan Ujian Nasional sepenuhnya, serta mendorong distribusi guru ASN/P3K yang lebih adil.
Sementara itu, Jakarta melalui Sekum Ujang menegaskan bahwa Munas XII menjadi wadah silaturahim, pemilihan pimpinan BMPS nasional yang berintegritas, sekaligus ruang memperkuat sinergi BMPS dengan pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang tuntas dan berkualitas.
Harapan Lahirnya Kepengurusan yang Visioner dan Amanah
Munas XII BMPS diharapkan melahirkan kepengurusan nasional yang visioner, inklusif, dan amanah — organisasi yang solid, adaptif, serta memiliki daya tawar kuat untuk menjamin keberlanjutan dan peningkatan mutu pendidikan swasta sebagai garda terdepan pencerdasan bangsa. (Gus JP)
