Swara Pendidikan (Bojongsari, Depok) — Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Nasional menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) ke XII (24-26 November 2025) di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Bojongsari, Kota Depok.
Munas yang mengusung tema “Meneguhkan Komitmen BMPS untuk Pendidikan Bermutu, Merata, dan Berkeadilan” dibuka oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamen Dikdasmen) Fajar Riza Ul Haq, turut hadir Wali Kota Depok Supian Suri.
Ketua Umum BMPS Nasional, Ki Saur Panjaitan, menegaskan bahwa Munas kali ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan visi dalam memperjuangkan kesetaraan antara sekolah negeri dan swasta.
“Kita perjuangkan kesetaraan antara sekolah negeri dan swasta. Lembaga pendidikan swasta juga merupakan mitra pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan,” ujar Ki Saur. Senin (24/11/25).
Menurutnya, masih terdapat kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pelosok. Melalui Munas XII, BMPS akan merumuskan langkah konkret guna menjembatani kesenjangan tersebut.
“Kalau ada kebijakan pemerintah, kami ingin bisa menjembatani ke sekolah swasta,” tambahnya.
Belum Optimalnya Pelaksanaan Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025
Dalam Munas kali ini, BMPS juga menyoroti minimnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap sekolah swasta. Ki Saur menyebutkan bahwa hingga kini banyak pemerintah daerah yang belum melaksanakan Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) secara optimal.
Padahal, aturan tersebut telah memberikan ruang kesetaraan antara sekolah negeri dan swasta.
“Implementasi di daerah tidak mudah. Banyak daerah menerjemahkan berbeda. Rekomendasi kami adalah pemerintah pusat perlu memperkuat kerja sama dengan Kemendagri, gubernur, bupati, dan wali kota,” tegasnya.
Wamen Dikdasmen: Sekolah Swasta Harus Diposisikan Setara
Wamen Dikdasmen, Fajar Riza Ul Haq, dalam kesempatan tersebut kembali menegaskan bahwa sekolah swasta harus diposisikan sejajar dengan sekolah negeri. Pesan itu selalu ia sampaikan dalam pertemuan dengan kepala daerah maupun dinas pendidikan di berbagai wilayah.
“Kami selalu menekankan posisi sekolah swasta harus sama tinggi dengan sekolah negeri. Negara harus hadir dan tidak boleh bersikap diskriminatif,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat eksistensi sekolah swasta yang merupakan bagian tak terpisahkan dari ekosistem pendidikan nasional.
“Kita ingin memperkuat dan mempertegas posisi sekolah swasta,” tutupnya. (Gus JP)
