Swara Pendidikan (Depok) – Dalam momentum pelepasan siswa/i angkatan ke-XII SMPIT Ruhama di Gedung Serbaguna Panasonic Gobel, Sabtu, 31 Mei 2025, Haji Bambang Sutopo—anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS sekaligus Pembina Yayasan Pendidikan Ruhama—menyampaikan pidato penting terkait implikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kewajiban negara dalam membiayai pendidikan dasar secara gratis.Acara ini menjadi panggung penyampaian aspirasi strategis untuk masa depan pendidikan dasar di Indonesia.
Beberapa implikasi dan konsekuensi atas putusan Mahkamah Konstitusi dan amanat konstitusi adalah Putusan MK memperkuat Pasal 31 ayat (2) UUD 1945:
“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”
Artinya: pendidikan dasar wajib diberikan secara gratis, baik di sekolah negeri maupun dengan intervensi pendanaan bagi siswa di sekolah swasta.
1. Perluasan Tanggung Jawab ke Sekolah Swasta
Meskipun sekolah swasta dikelola oleh yayasan atau lembaga, negara tetap bertanggung jawab membiayai warga negara yang bersekolah di swasta, terutama jika kapasitas sekolah negeri tidak mencukupi.
MK mendorong pendekatan subsidi kepada peserta didik di sekolah swasta, bukan membiayai operasional lembaga secara langsung.
2. Implikasi Fiskal (Anggaran Daerah)
Bagi Sekolah Negeri
Pemerintah Daerah wajib menanggung seluruh biaya pendidikan dasar di SD dan SMP negeri, termasuk biaya operasional, pembelajaran, kegiatan sekolah, dan pengembangan sarana.
Seluruh pungutan dari peserta didik dilarang, termasuk dalam bentuk “sumbangan sukarela” yang bersifat rutin atau terselubung.
Bagi Sekolah Swasta
Pemerintah Daerah harus menyediakan skema pembiayaan berupa: Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) atau subsidi biaya pendidikan langsung kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu. Beasiswa atau skema bantuan afirmatif bagi siswa di sekolah swasta, terutama dari kalangan miskin. Skema pembiayaan ini perlu diatur dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada) agar sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.
3. Implikasi Manajerial dan Administratif
Bagi Sekolah Negeri
- RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) harus 100% berbasis dana pemerintah, tanpa komponen iuran masyarakat.
- Pengawasan atas BOS, BOSDA, dan sumber pendanaan lainnya harus diperketat.
- Dinas Pendidikan wajib melibatkan pengawas dan inspektorat untuk memastikan tidak ada pungutan liar.
Bagi Sekolah Swasta
- Pemda perlu menyusun mekanisme kerja sama dengan sekolah swasta:
- Penyaluran dana berbasis jumlah siswa miskin yang dididik.
- Monitoring agar tidak terjadi “double counting” atau penyalahgunaan.
- Diperlukan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban khusus bagi bantuan ke swasta.
4. Konsekuensi terhadap Keuangan Daerah
Penambahan beban fiskal yang signifikan, terutama jika sekolah negeri belum mampu menampung seluruh siswa usia SD dan SMP.
Pemda harus:
- Meningkatkan efisiensi belanja daerah, termasuk realokasi dari sektor non-mandatori.
- Mengoptimalkan PAD dan transfer pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan.
- Menyusun perencanaan jangka menengah untuk ekspansi sekolah negeri atau kemitraan sistemik dengan swasta.
5. Konsekuensi Sosial dan Politik
- Peningkatan kepuasan publik jika implementasi berhasil tanpa menurunkan kualitas layanan pendidikan.
- Risiko ketidakpuasan jika sekolah kekurangan anggaran, sarana menurun, atau bantuan ke swasta tidak merata.
Pemerintah Daerah harus siap dengan:
- Sosialisasi luas ke masyarakat.
- Layanan pengaduan transparan.
- Sanksi tegas terhadap pelanggaran, baik di negeri maupun swasta.
Rekomendasi Tindak Lanjut bagi Pemerintah Daerah
- Susun regulasi turunan (Perda atau Perkada) yang mengatur:
- Larangan pungutan di SD–SMP negeri.
- Skema pembiayaan afirmatif bagi siswa miskin di swasta.
- Audit dan proyeksi kebutuhan anggaran 5 tahun ke depan untuk menjamin keberlanjutan.
- Libatkan DPRD dalam pengawasan dan penganggaran untuk menjaga akuntabilitas publik.
- Bangun kerja sama strategis dengan sekolah swasta, terutama yang menampung siswa miskin atau berada di wilayah yang belum terjangkau sekolah negeri.
Di penghujung acara, Haji Bambang menyampaikan pesan penuh haru dan doa untuk para siswa SMPIT Ruhama yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
“Terima kasih atas kepercayaan Bapak/Ibu orang tua siswa. Selamat untuk anak-anakku tercinta, Siswa/i SMPIT Ruhama angkatan XII tahun 2024/2025. Jangan lupakan almamatermu, dan jangan lupakan Bapak/Ibu guru yang telah mendidikmu.”.
(Gus JP)
