Babai Suhaemi saat menjadi nara sumber di Forum Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok tahun 2025
Swara Pendidikan (Depok)- Anggota Komisi D DPRD Depok, Babai Suhaemi merasa prihatin dunia pendidikan, khususnya di Kota Depok mengalami dekadensi moral yang sangat mengkhawatirkan. Kritikan itu disampaikan Babai Suhaemi saat menjadi nara sumber di Forum Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok tahun 2025 di Pesona Square Depok lt 4 pada Jum’at, 23 Februari 2024.
Babai Suhaemi, mantan Cawali Depok itu menuturkan, masyarakat merasa prihatian atas menurunnya etika dan sopan santun serta sikap individual para pelajar SMP di Depok sekarang. Sebagai contoh, lanjut Babai, ketika di suatu lokasi terdapat sejumlah orangtua tengah berkumpul di lorong, dan tiba-tiba ada anak sekolah melewati beberapa orangtua.
“Mereka cuek aja tanpa permisi dan tanpa membungkukan badan melewati para orangtua,” ucapnya. “Para orangtua bilang, anak-anak sekarang gak seperti kita zaman dulu yang selalu hormat pada orang-orang yang lebih tua,” imbuh Babai prihatin.
Anggota Komisi D yang membidani pendidikan itu mempertanyakan, apakah pendirian SMP negeri yang saat ini berjumlah 34 sekolah sudah merata di seluruh wilayah kelurahan? sebab kenyataan di lapangan, menurut Babai, ada kelurahan yang begitu padat penduduknya, namun tidak tersedia SMP negeri. Sementara ada kelurahan yang penduduknya tidak padat memiliki SMP negeri sampai dua sekolah.
Soal mutu pendidikan dan pemerataan dengan melihat kondisi SMP negeri tersebut, lanjut Babai, perlu kita pikirkan bersama, solusi bagaimana sehingga mutu pendidikan dan pemerataan SMP negeri betul-betul dapat dirasakan keadilannya oleh masyarakat.
“Belum lagi adanya kebijakan Kemendibud Ristek soal sistem Zonasi pendaftaran peserta didik baru (PPDB),” sebutnya, Tentu, kata babai hal ini pun bagi masyarakat awam yang rumah jauh dari SMP negeri langsung putus asa, anak tidak bisa bersekolah di SMP negeri.
“Timbul pertanyaan sesungguhnya, siapa yang bersekolah negeri dengan keterbatasan jumlah SMP negeri dan sistem zonasi tersebut?” tanya Babai. (Jaya).
