Swara Pendidikan (Jakarta) – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 yang memberikan relaksasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Melalui kebijakan ini, sekolah untuk sementara diizinkan menggunakan Dana BOSP Tahun Anggaran 2026 untuk membayar honor guru honorer dan tenaga kependidikan non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN).
Kebijakan tersebut diterbitkan sebagai langkah transisi guna memastikan proses pembelajaran di satuan pendidikan tetap berjalan dengan baik. Pemerintah menilai bahwa dukungan pembiayaan bagi guru dan tenaga kependidikan sangat penting agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu, terutama di daerah yang masih menghadapi keterbatasan anggaran.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa relaksasi penggunaan Dana BOSP ini bertujuan menjaga keberlangsungan layanan pendidikan bagi peserta didik di seluruh Indonesia.
Menurutnya, prioritas utama pemerintah adalah memastikan sekolah tetap mampu menyelenggarakan proses pembelajaran secara optimal. Oleh karena itu, kebijakan ini memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk sementara memanfaatkan Dana BOSP sebagai dukungan pembiayaan bagi guru honorer dan tenaga kependidikan yang terlibat langsung dalam kegiatan pendidikan.
Meski demikian, pemerintah daerah yang ingin menerapkan kebijakan tersebut tetap diwajibkan mengajukan permohonan resmi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pengajuan itu harus dilengkapi dengan sejumlah dokumen pendukung, antara lain keterangan mengenai kondisi fiskal daerah, analisis kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang telah diverifikasi, serta komitmen untuk memperkuat penganggaran pendidikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun berikutnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memfasilitasi penyesuaian rencana kegiatan dan anggaran di tingkat satuan pendidikan serta memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan ini tidak mengurangi kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik.
Relaksasi penggunaan Dana BOSP ini bersifat sementara dan hanya berlaku pada Tahun Anggaran 2026. Kebijakan tersebut juga ditujukan untuk membantu daerah yang belum sepenuhnya mampu mengalokasikan pembiayaan honor guru dan tenaga kependidikan melalui APBD secara optimal.
Melalui langkah ini, pemerintah berharap kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat terus berjalan tanpa hambatan, sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat dukungan anggaran pendidikan secara berkelanjutan di masa mendatang. (SP)
