Swara Pendidikan (Tapos, Depok) – SDN Tapos 02 resmi dikosongkan sejak Senin (8/9/2025) lalu, akibat kondisi bangunan yang sudah tidak layak digunakan. Kini, 352 siswa untuk sementara melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) di SDN Tapos 01 pada siang hari.
Menurut Kepala SDN Tapos 02, Ajeng Fitriani, kerusakan ada di delapan ruang, dan yang akan direhabilitasi mencapai 80–90 persen. Kondisi terparah terdapat pada empat ruang kelas dan satu ruang kepala sekolah.
“Kalau dipaksakan untuk belajar sangat mengkhawatirkan. Bahkan sebelum dikosongkan, sudah ada dua kelas yang hampir delapan bulan tidak dipakai karena eternitnya runtuh,” jelas Ajeng saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kamis (18/9/2025).
SDN Tapos 02 akan mendapatkan perbaikan melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola Dinas Perumahan dan Permukiman (Rumkim). Namun hingga kini, pihak sekolah masih menunggu kepastian waktu pelaksanaan.
“Ketika kami konfirmasi ke Sarpras maupun Rumkim, katanya belum ada pemenang tender yang akan mengerjakan rehab. Jadi kami hanya bersiap-siap, takutnya tiba-tiba dikabari pengerjaan dimulai. Untuk membereskan ruangan dan menyimpan meubel saja butuh waktu,” terang Ajeng.
Meski sempat menimbulkan berbagai respon dari orang tua maupun siswa, keputusan untuk menginduk sementara ke SDN Tapos 01 akhirnya dapat diterima semua pihak.
“Alhamdulillah, orang tua maupun siswa bisa memahami. Ini keputusan demi keselamatan dan kelancaran kegiatan belajar,” ucap Ajeng.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Raden Mokhamad Zakky Fauzan, membenarkan bahwa SDN Tapos 02 masuk dalam daftar sekolah penerima program rehabilitasi tahun ini.
“Tahun 2025 terdapat 16 sekolah di Kota Depok yang masuk program rehabilitasi, termasuk SDN Tapos 02 dan SDN Tapos 04,” ujar Zakky saat ditemui Swara Pendidikan usai kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) SDN se-Cimanggis di SDN Tugu 10, Kamis siang (18/9/2025).
Zakky menjelaskan, meski siswa sudah dipindahkan, proses perbaikan bangunan belum bisa dimulai karena masih menunggu hasil lelang.
“Kalau pembangunan fisik sementara ditangani Sarpras, tapi pelaksanaannya di bawah Rumkim. Karena anggarannya cukup besar, harus melalui lelang di Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa (BLP). Harapannya bisa dieksekusi tahun ini. Waktu efektif tinggal tiga bulan, semoga selesai sebelum akhir tahun,” terangnya. (Nurjaya. SP)
