Swara Pendidikan (Depok) – Komisi X DPR RI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen), serta Dinas Pendidikan Kota Depok, menggelar Workshop Pendidikan bertajuk “Kualitas Data Pokok Pendidikan untuk Bantuan Tepat Sasaran” di Hotel Santika Depok. Senin (16/6/2025)
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Mahfudz Abdurrahman, Anggota Komisi X DPR RI sebagai keynote speaker, Hj. Siti Chaerijah Aurijah, S.Pd., M.Pd., Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Ade Supriyatna, ST, anggota DPRD Kota Depok, serta narasumber profesional seperti Katrina, Syaiful Anwar, MM, dan Nafis Khoirul Huda. Para kepala sekolah dari berbagai jenjang di Kota Depok turut hadir dalam kegiatan ini.
Workshop ini menggarisbawahi pentingnya kualitas Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang adil dan efektif. Mahfudz Abdurrahman menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama perencanaan pendidikan, termasuk untuk penyaluran dana BOS, PIP, dan pembangunan sarana prasarana sekolah.
“Data Dapodik memegang peran jitu untuk membangun pendidikan yang bermutu,” ujarnya penuh optimisme.
Sementara itu, Dr. Eko Susanto, Sekretaris Ditjen PAUD Dikdasmen, mengungkapkan bahwa dari hasil verifikasi terhadap 10.440 satuan pendidikan, hampir 40% menunjukkan ketidaksesuaian data hanya dalam satu tahun. Ia mencontohkan perubahan mendadak dalam data kerusakan ruang kelas atau ketersediaan perpustakaan, yang berdampak besar pada ketepatan penyaluran bantuan.
Dr. Eko juga menyampaikan rencana pemerintah dalam mendistribusikan SmartBot, internet satelit, panel interaktif (IFP), dan memperkuat konten digital lewat platform Rumah Belajar. Namun, ia menegaskan bahwa semua itu akan sia-sia bila data sekolah tidak akurat dan guru belum mendapat pelatihan.
“Kami targetkan pelatihan pemanfaatan perangkat digital menjangkau lebih dari 300.000 guru tahun ini,” tambahnya.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Hj. Siti Chaerijah Aurijah menyatakan bahwa Dapodik bukan sekadar alat pelaporan, melainkan bentuk tanggung jawab.
“Dengan data yang sahih, kebijakan akan lebih presisi dan bantuan akan sampai kepada yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pembinaan operator sekolah, penguatan sistem verifikasi berjenjang, dan peningkatan integritas pengelolaan data di semua jenjang pendidikan.
Ade Supriyatna, dari DPRD Kota Depok, menambahkan bahwa Dapodik harus menjadi dasar pemetaan kebutuhan infrastruktur dan revitalisasi pendidikan. Ia mendukung distribusi perangkat digital dari pemerintah pusat namun menekankan bahwa keakuratan data harus menjadi prioritas.
“Sekolah yang seharusnya dibantu bisa terlewat jika datanya tidak benar. Ini harus kita jaga bersama,” tegasnya.
Workshop ini juga memperkenalkan Indeks Kualitas Dapodik, alat ukur baru yang menilai kelengkapan, validitas, dan kemutakhiran data. Kota Depok berhasil mencatat skor di atas 80%, capaian yang menggembirakan namun tetap menyisakan tantangan, terutama dalam pembaruan data siswa per semester yang masih kurang optimal.
Kegiatan ini menjadi wadah refleksi dan penguatan komitmen lintas pemangku kepentingan dalam membangun sistem pendidikan yang adil, efisien, dan berintegritas.
“Mari kita jadikan workshop ini sebagai momentum membangun pendidikan yang lebih baik, dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Kadisdik Kota Depok.
Dengan berakhirnya kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan pendidikan di Kota Depok semakin memahami pentingnya pengelolaan data pendidikan yang jujur dan akurat. Sebab, hanya dengan data yang benar, akan lahir kebijakan yang benar. Dan dari kebijakan yang tepat, masa depan pendidikan Indonesia akan lebih cerah. **
Editor: Gus JP
