Swara Pendidikan (Tapos, Depok)– Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Jatijajar yang digelar pada Kamis, 23 Januari 2025, warga setempat mendesak Pemerintah Kota Depok untuk segera membangun Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri.
Permintaan tersebut mengemuka karena kelurahan Jatijajar saat ini tidak memiliki fasilitas pendidikan SMP dan SMA negeri, sementara kebutuhan akan pendidikan tingkat menengah sangat tinggi.
Lurah Jatijajar, Mudjahidin, mengungkapkan bahwa permintaan pembangunan SMP dan SMA negeri di wilayah tersebut sangat mendesak. “Di Kelurahan Jatijajar tidak ada SMP dan SMA negeri, sementara warga sangat membutuhkan fasilitas tersebut. Banyak anak yang terhambat untuk melanjutkan pendidikan karena terbentur dengan aturan zonasi yang membatasi mereka untuk mendaftar ke sekolah di luar wilayah,” kata Mudjahidin.
Musrenbang Kelurahan Jatijajar ini mendapatkan perhatian besar dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok. Biasanya musrenbang tingkat kelurahan hanya dihadiri oleh satu anggota dewan, namun kali ini dihadiri oleh empat anggota DPRD dari fraksi yang berbeda, yaitu H. Muhamad Taufik, SE, Ir. H. Abd Khoir, Gery Wahyu, MM, dan H. Syamsul Maarif, MM. Kehadiran para anggota dewan ini disambut baik oleh Lurah Jatijajar.
“Saya merasa senang dan berterima kasih karena banyak anggota dewan yang hadir. Ini memberi kesempatan kepada mereka untuk mendengar langsung aspirasi dan usulan warga, terutama yang terkait dengan pendidikan,” ungkap Mudjahidin.
Acara Musrenbang ini dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Camat Tapos, Suhendar, SP, dan menghadirkan beberapa narasumber dari instansi terkait, di antaranya Bappeda Kota Depok, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AP2 KB), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok.
Peserta Musrenbang Kelurahan Jatijajar turut dihadiri oleh berbagai pihak yang berperan dalam pembangunan wilayah, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Ketua TP PKK Kelurahan Jatijajar, Ketua TP PKK Kecamatan Tapos, Forum Anak, Pokja Sehat, Babinsa, Babinkamtibmas, LPM, para Ketua RW se-Kelurahan Jatijajar (14 RW), perwakilan Ketua RT, tokoh masyarakat (TOMAS) dan tokoh agama (TOGA), MUI, Puskesmas Jatijajar, serta PLKB.
Dalam Musrenbang tersebut, selain pendidikan, berbagai isu pembangunan lain juga dibahas, termasuk kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Warga berharap, dengan adanya dukungan dari para anggota dewan dan instansi terkait, usulan pembangunan SMP dan SMA negeri dapat segera terealisasi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak di Kelurahan Jatijajar. (Jaya)
