Swara Pendidikan (Jakarta) – Pengadaan sarana prasarana (sarpras) komputer fiktif oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI semakin terkuak. Pihak vendor SMF yang dicatut nama secara blak-blakan memberi penjelasan pada awak media.
“Untuk Tahun Anggaran (TA) 2024 pihak SMF hanya digunakan secara kamuflase terkait dengan pengadaan sekitar 700-san unit komputer,” kata Panca selaku Manager Electric (ME) dari vendor SMF.
Bahkan, dijelaskan oleh Panca yang sangat paham permainan Disdik. “Sudah jadi rahasia umum terkait Disdik dengan anggaran yang super besar itu maka pengadaan sarpras fiktif jelas merugikan negara,” papar Panca.
Memorinya melayang saat masih bermain dengan Disdik. “Sebelum saya di SMF sudah malang melintang di lapangan sehingga paham dengan permainan pengadaan barang dan jasa (barjas) dinas itu,” ungkap Panca.
Kronologi hingga vendor SMF diseret oleh DISDIK Jakarta, Panca tidak bisa menjelaskan.
Intinya sebagai ME dari vendor SMF tidak pernah melihat dokumen Memorandum of Understanding (MoU).
“Saya pertegas bahwa kerjasama atau istilahnya MoU antara Disdik dengan SMF untuk pengadaan komputer hingga 700-san unit itu tidak ada,” papar Panca.
Terkait kasus ini, Hadi Fathurrohman selaku pengamat pendidikan angkat bicara. M. Hadi Fathurrohman, S.Pd “Ironis, keterlibatan Disdik dengan pengadaan komputer fiktif membuat Sudin tidak dapat menjaga attitude akademisi,” ungkap Hadi yang juga sebagai alumni UNJ Rawamangun, Jakarta. “Anggaran APBD diserap bidang pendidikan 25% itu terbesar maka sangat vulgar oleh Disdik dengan pengadaan sarana prasarana yang fiktif,” ungkapnya saat ditemui jurnalis SWARA PENDIDIKAN di kantornya Utan Kayu, Jakarta.
Atas kasus ini juga tersebar berita yang santer di kalangan tokoh pendidikan telah membawa korban pejabat di lingkungan Disdik. Bahkan cek ricek kabar tersebut bisa dibuktikan dan valid.
“Santer beredar kabar bahwa pejabat Disdik telah dimutasi ke Dinas Sosial Jakarta, dan ini A-1,” pungkas Hadi merasa miris. (Romo Kosasih)
