Swara Pendidikan.co.id (DEPOK) – Tiga tahun Pemerintahan Walikota Depok Mohammad Idris dan Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna, diakui banyak capaian yang sudah diraih. Salah satunya tiga program prioritas. Hal itu disampaikan Mohammad Idris saat acara jumpa Pers di Aula Teratai Balaikota Depok, Kamis (28/2/19)
“Tiga program prioritas tersebut diantaranya, masalah ketahanan keluarga. Seperti di tahun 2017 masih banyaknya kasus perceraian, KDRT, pelecehan seksual dan lainnya. Soal sampah, kondisi TPA Cipayung melebihi kapasitas atau ketinggian mencapai 23 meter. Sedangkan bidang kesehatan menjadi prioritasnya karena Depok menjadi endemi TBC dan DBD yang salah satu penyebabnya adalah perilaku hidup bersih dan sehat,” paparnya.
“Artinya, jumlah angka perceraian di Depok 2017 menyebutkan dari 9300 pernikahan, 300 diantaranya cerai. Hanya 1 persen yang rujuk. Bahkan di tahun berikutnya menurun 30 persen dan diharapkan targetnya tidak sampai 1000. Kita juga melibatkan polisi, MUI, Ormas, Kemenag dalam ketahanan keluarga,” lanjut Idris.
Terkait persoalan sampah, walaupun pemkot Depok membuat program zero waste city atau Kota Bebas Sampah, diakui Idris, kondisi saat ini sulit dicapai.
“Jadi kalau ditanyakan kenapa kita tidak dapat adipura tahun ini, karena standar nilai dinaikkan. Salah satunya melibatkan masyarakat. Kita tidak mau adipura itu pura-pura saja,” kata Idris.
Dalam bidang Kesehatan, diakui Idris masih ada kendala. Yaitu: dari 11 kecamatan dan 11 puskesmas 24 jam. Namun, untuk rawat inap baru 6 puskesmas. Untuk Kecamatan Limo lahannya masih bermasalah harus direlokasi di tempat lain dengan catatan DED tahun 2020 dan konstruksi 2021.
“Jadi, RSUD di wilayah timur 1 hektar dan tahun ini DED. Sedangkan RSUD Depok saat ini akan ada renovasi di tahun 2019 untuk gedung F tahun yang sebelumnya ada masalah hukum dan sudah tidak ada masalah lagi,” terangnya.
Sementara itu, untuk mewujudkan 1000 los UMKM sampai 2019 sudah 600. Kata Idris. Salah satu penempatannya di pasar modern. “Hanya saja, kendala di lapangan masih adanya pungutan dari pengelola mall,” sesalnya.
“Bahkan rencananya di alun-alun yang sedang kita buat itu, nantinya bisa menampung 100 gerai UMKM. Sisanya 300 lagi akan diselesaikan pada dua tahun mendatang. Meski begitu, permasalahan juga masih ada diantaranya terkait infrastruktur, pendidikan dan lainnya,” pungkas Walikota Depok didampingi Kadiskominfo, Sidik Mulyono. (gus)
