OPINI
Saat libur sekolah, Makan Bergizi Gratis ((MBG) tetap berjalan, saat Ramadan pun MBG tetap berjalan. Berbagai pihak pun berpendapat: “Ini jelas sekali akal-akalannya”.
Apa nilai pendidikannya? MBG tetap berjalan? Karena MBG adalah Program untuk makan siang anak, tetapi diubah untuk berbuka puasa? Bahkan, ada pihak yang menyampaikan di media massa, bahwa Program MBG yang tetap berjalan di bilan Ramadan, seperti mendidik anak muslim untuk tidak berpuasa.
Mirisnya, meskipun memicu perdebatan mengenai urgensinya, Badan Gizi Nasional (BGN), malah dengan entengnya mengeluarkan pernyataan “tidak ada paksaan bagi siswa untuk mengambil makanan tersebut”.
Dari pernyataan tersebut, sepertinya, BGN memang menganggap masyarakat dan berbagai pihak di Indonesia yang menyoroti BGN di bulan Ramadan, bodoh.
Lebih dari itu, sikap BGN pun nampak melecehkan. Mereka seolah berpegangan kepada peribahasa: “Anjing menggonggong, kafilah berlalu”. Menganggap diri mereka kafilah (rombongan/gerombolan). Lalu, mengabaikan omongan, cemoohan, atau gunjingan orang lain saat berusaha mencapai tujuan. Tujuannya apa? Ada kepentingan dan keuntungan di baliknya yang diincar, dikejar, dan diperoleh.
Maka, “gerombolan” ini pun, tetap melangkah maju dan fokus pada cita-cita, meski ada suara sumbang atau rintangan yang mencoba menghalangi/menjatuhkan, tidak perlu memasukkannya ke dalam hati.
Dalih tetap berjalan
Selain tetap “ngenyel” berpegang teguh pada tujuan mulia MBG, yaitu mencegah stunting dan menjaga gizi anak secara konsisten. Kebijakan ini bersifat fleksibel/sukarela, opsional, dan diatur berdasarkan kesepakatan dengan sekolah.
BGN berargumen bahwa periode emas perkembangan anak tidak mengenal libur, dan jeda gizi harus dihindari.
Di bulan Ramadan 2026, ada penyesuaian MBG, di antaranya:
(1) Sistem Dibawa Pulang Makanan dibagikan di sekolah namun dibawa pulang untuk berbuka.
(2) Bentuk Makanan Menggunakan menu kering (telur asin, abon, kurma, susu).
(3) Pengemasan
Menggunakan tote bag khusus dan menghindari produk Ultra Processed Food (UPF).
(4) Jadwal
Tidak dibagikan saat sahur, melainkan di siang hari untuk berbuka.
Padahal, di berbagai media massa dan media sosial ) medsos), wali murid hingga pengamat mengkritik menu kering, menganggapnya kurang protein dan tinggi natrium/pengawet.
Ada kekhawatiran makanan basi, terutama jika dibawa pulang dalam jangka waktu lama sebelum berbuka, meski menu kering.
Lebih dari itu mengenai potensi inefisiensi anggaran miliaran hingga triliunan rupiah. Sebab,
dapur MBG tidak terpakai, karena makanan berupa keringan.
Kebijakan ini pun dianggap berpotensi hanya untuk menghabiskan anggaran, tidak tepat sasaran, dan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitasnya.
Namun, meski kritikan datang dari berbagai arah, BGN tetap “tahan banting tambeng”, bahkan tanpa merasa malu dan tanpa merasa kebijakannya hanya akal-akalan, malah membuat pernyataan yang justru menegaskan bahwa “mereka” memang memaksakan MBG tetap berjalan di bulan Ramadan karena ada kepentingan dan tidak mau rugi. Harus tetap meraup keuntungan dengan pernyataan:
“BGN menegaskan tidak ada paksaan bagi siswa untuk mengambil makanan tersebut”.
Artinya apa? Program tetap jalan, anggaran triliunan tetap dikucurkan untuk mereka. Persoalan makanan diambil atau tidak itu sukarela. Luar biasa bukan?
Meski bulan Ramadan, yang punya ide MBG hingga yang mengurusnya, sepertinya orang-orang yang telah dibutakan mata hatinya, nuraninya, ternyata tetap tidak terketuk hatinya untuk melakukan kegiatan yang maslahat. Tetapi justru tetap kukuh untuk berbuat mudarat.
Kritik lembaga
Lembaga nonpemerintah yang konsen memantau program MBG, yaitu MBG Watch, melalui anggotanya Galau D. Muhammad, mengkritik pemberian menu makan bergizi di bulan Ramadan berupa makanan kering selama bulan puasa tidak berdasar pada kajian tentang standar gizi.
Kepada awak media, Galau pun mengungkapkan menagih hasil kajian pemerintah mengenai pemilihan menu MBG selama Ramadan. “Harus disampaikan dulu kepada publik, apa basis empirisnya, pendekatan ahli gizi, dan ahli kesehatan dalam meninjau formulasi menunya sehingga seperti ini,” kata Galau, Senin, 2 Februari 2026.
Galau mempertanyakan fungsi dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ketika hampir seluruh item makanan yang akan diberikan kepada penerima berupa makanan kering. “Jadinya kan tidak perlu diolah dapur. Jadi, insentif untuk dapur harusnya bisa dihentikan dalam hal ini,” kata dia.
Galau menilai konsep menu MBG selama Ramadan ini juga tidak responsif dan tidak menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Sebab, umumnya makanan kering tinggi gula dan natrium. Makanan itu tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Apalagi biasanya makanan pelengkap atau komplementer seperti kurma sudah tersedia di rumah masing-masing anak saat bulan puasa.
Senada dengan Galau, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melalui koordinator Nasionalnya, Ubaid Matraji menilai keputusan BGN tersebut tidak sejalan dengan prinsip pemenuhan gizi. Kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi siswa.
Ubaid mengatakan BGN tidak perlu mengurusi distribusi menu makan bergizi seperti abon atau telur asin secara terpusat. Menurut dia, kantin sekolah jauh lebih memahami selera dan kebutuhan gizi peserta didik.
“Menu telur asin dan abon itu sangat tinggi natrium dan pengawet. Ini justru kontradiktif dengan tujuan pemenuhan gizi,” kata Ubaid.
Berdasarkan informasi per awal 2026, sosok utama yang memastikan program MBG tetap berjalan selama bulan Ramadan adalah Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Kebijakan ini didukung oleh pendukung Presiden Indonesia ke-7 mau pun Presiden ke-8 yang masyarakat pun tahu, arahnya apa dan ke mana. Seperti Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang memastikan keberlanjutan program untuk menjaga gizi masyarakat. Rakyat pun bertanya: Apa betul Pak Zul?
Pertanyaan lainnya, siapa rakyat yang dapat mencegah “nafsu” para pemimpin Indonesia sekarang? Semua Program yang “mereka” buat, sudah dapat dibaca untuk kepentingan siapa dan untuk keuntungan siapa?
“Mereka” berpikir, Program MBG sangat bermaslahat bagi rakyat. Padahal di baliknya, melalui MBG, itu adalah perbuatan mudarat bagi rakyat. Sebab, anggaran MBG inefisiensi dan beban APBN yang besar (biaya tinggi). Selalu ada risiko keracunan makanan dan masalah logistik di lapangan. Dan, masalah keadilan, karena potensi salah sasaran dan ajang bancakan uang rakyatnya justru terang-terangan. Banyak pihak, MBG adalah Program Korupsi Terang-Terangan (PKTT)
Pada akhirnya, kembali ke judul artikel ini: “Siapa Diuntungkan, MBG di Bulan Ramadan Tetap Berjalan?” Jawabnya, apakah bila MBG ikut “puasa” alias dihentikan selama Ramadan, masyarakat akan protes? Siapa yang tetap “ngeyel” MBG tetap berjalan? Karena ada apanya?
Drs. Supartono, M.Pd. (Pengamat pendidikan nasional dan humaniora)
