Swara Pendidikan.co.id (Panmas, Depok) – Sekjen Gerakan Peduli Masyarakat Unggul, Sutrisno menolak tegas rencana bantuan anggaran 2016 untuk sekolah-sekolah swasta, pasalnya menurut Sutrisno yang biasa disapa Mas Tris ini, hanya menguntungkan sekolah-sekolah swasta tertentu. Mas Tris meminta pemerintah kota Depok mengkaji ulang rencana pemberian bantuan tersebut.
“Sekolah-sekolah swasta yang mandiri justru seharusnya mengeluarkan dana CSR (Crisis Social Responsibility) bukan malah ikut-ikutan meminta “jatah” karena selain mendapatkan bayaran dari siswa, mereka juga menerima dana BOS,” ujar Sutrisno kepada SP diseketariat GPMU, Kamis (4/8/2016).
Ditambahkan Tris, kriteria sekolah swasta yang diajukan untuk mendapatkan bantuan dari APBD kota Depok harus diperjelas,
”Jangan sampai bantuan pendidikan untuk sekolah swasta tidak tepat sasaran. Intinya sekolah swasta yang nanti mendapatkan bantuan yang anggarannya berasal dari APBD itu harus jelas kriterianya. Misalnya sekolah mandiri dengan standar yang disepakati pemerintah melalui Dinas Pendidikan kota Depok, BMPS dan DPRD. Sebab selama ini yang dimaksud sekolah mandiri belum jelas kriterianya,” tandasnya.
“Jumlah murid diswasta juga harus menjadi pertimbangan untuk menghindari mark up bantuan sehingga pencairan dana bantuan bisa terserap sesuai kebutuhan,” sambung Sekjen GPMU lagi.
Sutrisno juga mempertanyakan dana CSR yang dikelola swasta peruntukannya untuk apa, “apakah untuk subsidi sekolah swasta yang belum mandiri atau untuk kegiatan kemasyarakatan?” tanya Tris.
“Seharusnya peran perkumpulan sekolah swasta bukan hanya mencari bantuan, tetapi perlu membangun sikap gotong royong yang berdampak bagi perkembangan sekolah lainnya secara lebih terorganisir,” ujar Mas Tris.
Kedepannya Sekjen GPMU berharap implementasi pendidikan tidak lagi dikotomis antara swasta dan negeri, ”hanya label saja yang membedakan akan tetapi spirit pendidikan tetap sama dan berkompetitif dalam meningkatkan mutu pendidikan,” pungkasnya.(Syah)
