Swara Pendidikan (Cibinong, Bogor) – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bogor untuk segera mengisi sejumlah jabatan kosong baik untuk jabatan tinggi pratama atau eselon II maupun eselon di bawahnya.
“Terlalu banyak jabatan kosong dibiarkan dampaknya membuat kurang optimal kerja birokrasi, dan tentunya ini menghambat karir ASN,” ujar Rudy Susmanto, Rabu (5/4/23).
Rudy menambahkan, pada tahun ini akan ada lagi kepala dinas yang pensiun, sementara sejumlah jabatan eselon II yang mengalami kekosongan sebelumnya, sampai hari ini juga belum terisi.
Belum lagi jabatan kosong di eselon III dan IV yang bersentuhan langsung dengan persoalan teknis pelayanan kepada masyarakat.
“Jadi jumlahnya (jabatan kosong) itu sudah ga’ kehitung jari, terlalu banyak,” katanya.
Sementara untuk melaksanakan seleksi terbuka, Pemkab Bogor yang saat ini masih dijabat oleh Plt Bupati harus menempuh proses persetujuan dari Pemerintah provinsi dan Kemendagri yang memerlukan waktu tidak sebentar.
“Tahun ini setahu saya ada dua kepala dinas yang pensiun, Kadisdukcapil dan Kepala Dinas Arsip dan Perpustkaan, sementara yang kosong kemarin juga belum diisi. Jadi kebutuhan pengisian jabatan sudah sangat mendesak,” imbuhnya.
Rudy menambahkan, jabatan kosong harus segera diisi agar kerja birokrasi berjalan optimal. ASN yang memenuhi persyaratan, kata dia, bisa mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II dengan menempuh proses seleksi terbuka atau open bidding.
“Dan bagi ASN yang memenuhi syarat, harus diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi. Semakin cepat, tentu semakin baik untuk karir mereka,” katanya.
Rudy merasa yakin, jika diberi kesempatan dan perlakuan yang adil, ASN di Kabupaten Bogor banyak yang berkualitas dan kompeten untuk menempati jabatan tertentu. Karena itu, kesempatan tersebut harus dibuka selebar-lebarnya.
“Jangan terlalu dibawa ke ranah politik praktis, politik dukung mendukung calon di pemilu atau di pilkada. ASN kita harus diberi kesempatan yang sama, sesuai dengan kemampuan dan kepangkatannya,” kata Rudy.
Selain itu, proses pengisian jabatan memang harus dilakukan segera mengingat masa jabatan kepala daerah periode 2018-2023 akan segera berakhir, pada akhir Desember tahun ini. Sementara kepala daerah menjabat tidak boleh mengeluarkan kebijakan strategis mengutak-atik ASN, pada enam bulan sebelum masa jabatan berakhir.
Kepemimpinan daerah, pada awal hingga akhir 2024, lanjut Rudy akan dijabat oleh Pj atau penjabat sementara yang kewenanangannya juga terbatas.
“Jangan sampai kepemimpinan yang sekarang meninggalkan terlalu banyak jabatan kosong dan membuat karir ASN kita menjadi macet,” tegasnya.
Sekedar diketahui, saat ini sejumlah jabatan eselon II terpaksa diisii oleh Plt yakni, Kepala Dinas Tanman Holtikultura dan Perkebunan (Distanhorbun), Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Asisten Adminitrasi, dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang).
Tahun ini, Disdukcapil dan Dinas Arsip dan Perpustakaan, juga akan mengalami kekosongan karena dua kepala dinas yang saat ini menjabat akan pensiun, yakni Bambang Setiawan dan Tb Luthfi Syam akan pensiun. (*)
