Swara Pendidikan (Depok) — Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Depok tahun 2026 menunjukkan perkembangan kuantitatif yang cukup signifikan, namun masih menghadapi tantangan struktural yang serius, terutama terkait minimnya keterlibatan pemerintah daerah secara langsung. Dari total 1.351 satuan PAUD yang tersebar di 11 kecamatan, hanya dua lembaga yang berstatus negeri, selebihnya dikelola oleh swasta/masyarakat.
Dari data yang dihimpun Tim Kajian Litbang Swara Pendidikan berdasarkan rujukan Dapodik dan Portal Data Kemendikdasmen, menunjukkan bahwa layanan PAUD di Kota Depok hingga kini masih sangat bergantung pada peran swasta, di tengah meningkatnya kebutuhan akses pendidikan anak usia dini yang merata dan terjangkau.
PAUD Negeri Masih Sangat Terbatas
Dua satuan PAUD negeri yang saat ini beroperasi di Kota Depok adalah TK Negeri Pembina Kecamatan Sawangan dan TK Negeri 2 Kota Depok di Kecamatan Limo.
TK Negeri Pembina Sawangan berstatus akreditasi A (47 peserta didik) dengan 5 orang guru. Sementara, TK Negeri 2 Kota Depok berakreditasi B (80 peserta didik) dengan 6 orang guru.
Jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan kebutuhan layanan PAUD yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan kawasan permukiman di Kota Depok. Litbang Swara Pendidikan menilai keterbatasan PAUD negeri ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama dalam konteks pemerataan akses pendidikan sejak usia dini.
Jumlah dan Sebaran PAUD Kota Depok 2026
Sebaran PAUD: Tapos Terbanyak
Berdasarkan Data Referensi Kemendikdasmen/Data Satuan Pendidikan, sebaran PAUD menjangkau seluruh kecamatan dengan variasi yang cukup mencolok.
Kecamatan Tapos tercatat dengan jumlah PAUD terbanyak, yakni 201 satuan, terdiri atas 74 Taman Kanak-kanak (TK), 37 Raudhatul Athfal (RA), 1 Tempat Penitipan Anak (TPA), 21 Satuan PAUD Sejenis (SPS), 52 Kelompok Bermain (KB), dan 16 PAUD Keagamaan (PAUDQ).
Berikutnya Pancoran Mas dengan 167 satuan PAUD, disusul Cimanggis (148) dan Sukmajaya (145). Sementara, Kecamatan Sawangan memiliki 141 satuan PAUD, sedangkan wilayah lain seperti Cipayung (108), Cilodong (102), dan Bojongsari (103) juga mencatat jumlah PAUD di atas seratus satuan.
Adapun kecamatan dengan jumlah PAUD relatif lebih sedikit antara lain Beji (95), Limo (76), dan Cinere (51), dengan Cinere tercatat tidak memiliki layanan TPA. Secara umum, TK dan KB masih menjadi layanan PAUD yang paling dominan di hampir seluruh kecamatan.
Jumlah Peserta Didik PAUD: Hampir 48 Ribu
Dari sisi peserta didik, hingga Januari 2026 jumlah peserta didik PAUD di Kota Depok mencapai 47.958 anak, di luar satuan PAUDQ. Rinciannya meliputi TK (19.277 siswa), KB (12.743 siswa), RA (8.357 siswa), SPS (7.087 siswa), dan TPA (494 siswa)
Secara kewilayahan, Pancoran Mas mencatat jumlah peserta didik PAUD tertinggi dengan 6.210 anak, terdiri atas TK (3.679), KB (1.567), TPA (173) , dan SPS (791).
Kecamatan Tapos berada di posisi kedua dengan 6.138 peserta didik, didominasi oleh TK (4.041 anak), KB (1.375), SPS (685), dan TPA (37).
Jumlah peserta didik yang juga tergolong tinggi tercatat di Sawangan (5.611 anak), Cimanggis (5.576 anak), dan Sukmajaya (5.495 anak). Sementara itu, kecamatan dengan jumlah peserta didik PAUD relatif lebih rendah antara lain Beji (3.275 anak), Limo (2.623 anak), dan Cinere (1.848 anak).
Di seluruh wilayah, TK sederajat tetap menjadi layanan dengan jumlah peserta terbanyak, sedangkan TPA menjadi layanan dengan peserta paling sedikit.
Jumlah Peserta Didik PAUD Kota Depok 2026
5.461 Pendidik PAUD, 94 Persen Perempuan
Sektor PAUD di Kota Depok ditopang oleh 5.461 pendidik dan tenaga kependidikan, dengan komposisi yang sangat timpang secara gender. Sebanyak 5.136 orang atau 94,05 persen merupakan perempuan, sementara hanya 325 orang atau 5,95 persen merupakan laki-laki.
Dominasi tenaga perempuan ini mencerminkan karakteristik sosial-budaya pendidikan anak usia dini yang masih lekat dengan fungsi pengasuhan. Di sisi lain, kondisi ini menegaskan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan, perlindungan kerja, dan peningkatan kompetensi pendidik PAUD, yang menjadi tulang punggung layanan bagi puluhan ribu anak usia dini di Kota Depok.
Data GTK Perbandingan Laki dan Perempuan
BOSP PAUD Capai Rp 23,6 miliar
Dominasi PAUD swasta menjadi ciri utama penyelenggaraan PAUD di Kota Depok. Litbang Swara Pendidikan menilai kondisi ini tidak serta-merta menjadi persoalan, selama pemerintah hadir melalui kebijakan pembiayaan dan pengawasan mutu yang memadai.
Pada tahun 2025, pemerintah menyalurkan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD sebesar Rp 690.000 per siswa kepada 34.276 peserta didik, dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp 23,6 miliar.
“Persoalan utama bukan semata soal penegerian PAUD, tetapi bagaimana pemerintah memastikan seluruh anak, khususnya dari keluarga ekonomi lemah, tetap mendapatkan akses PAUD yang berkualitas melalui skema pembiayaan yang adil,” demikian catatan Litbang Swara Pendidikan.
Harapan Kepada Pemerintah Daerah
Mengacu pada kebijakan nasional Kemendikdasmen, PAUD diposisikan sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Strategi yang ditekankan meliputi perluasan akses, peningkatan mutu melalui akreditasi, serta penguatan tata kelola dan regulasi.
Litbang Swara Pendidikan mendorong agar Pemerintah Kota Depok dan Bunda PAUD Kota Depok tidak hanya fokus pada penambahan jumlah lembaga, tetapi juga memperkuat peran pemerintah daerah dalam menjamin akses, mutu, dan keberlanjutan layanan PAUD, termasuk peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
Dengan potret tersebut, PAUD di Kota Depok diharapkan dapat berkembang tidak hanya secara kuantitatif, tetapi juga mampu menjawab tantangan pemerataan dan keadilan pendidikan sejak usia dini.
(Tim Litbang Swara Pendidikan)
Sumber data ini diperbarui terakhir pada 11 Januari 2026 dari Portal Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
