Pinjamkan KTP Untuk Pengajuan Kredit, Debitur di Tasikmalaya Dipenjara 1,8 Tahun

by Redaksi
0 Komentar 80 Pembaca

Swara Pendidikan (TASIKMALAYA, JABAR) – Pengadilan Negeri Tasikmalaya menjatuhkan hukuman 1 tahun 8 bulan penjara kepada seorang debitur PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Tasikmalaya.

Akibat perbuatannya, debitur berinisial SDK terpaksa harus mendekam di balik jeruji besi sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Tsm pada Rabu (07/02).

SDK yang merupakan debitur FIFGROUP Cabang Tasikmalaya tercatat telah melakukan pengajuan kontrak kredit sepeda motor Honda tipe vario 125 CBS ISS dengan No Polisi Z 3512 HAA

Namun atas pengajuan kontrak kredit tersebut, sejak awal proses pembayaran angsuran, SDK tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kontrak kreditnya.

Atas keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh debitur tersebut, FIFGROUP Cabang Tasikmalaya telah melakukan penagihan secara persuasif.

Namun, SDK selalu menolak untuk melakukan pembayaran angsuran karena berdalih hanya atas nama bahwa identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik IM hanya dipinjamkan kepada pihak lain dengan inisial RDY untuk pengajuan kredit sepeda motor.

Atas itikad tidak baik tersebut, FIFGROUP Cabang Tasikmalaya melaporkan SDK kepada pihak Kepolisian dan melalui proses penyelidikan yang dilakukan, SDK mengakui bahwa identitas diri miliknya hanya dipinjamkan dengan iming-iming diberikan imbalan sebesar Rp 2 juta.

Tindakan tersebut secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kepala FIFGROUP Cabang Tasikmalaya, Asep Mulyana mengatakan, proses penagihan akan dilakukan kepada konsumen yang secara identitas diri terdaftar pada kontrak kredit.

“Meskipun debitur berdalih bahwa dia hanya meminjamkan identitas diri (atas nama), secara hukum tetap proses penagihan dilakukan kepada debitur yang identitas dirinya terdaftar.

Apabila debitur tidak memiliki itikad baik dalam melakukan pembayaran angsuran, maka secara hukum debitur telah melakukan over alih kredit dan hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar secara hukum,” tutur Asep.

Lebih lanjut, Asep mengimbau kepada masyarakat untuk turut berhati-hati terhadap segala iming-iming imbalan lalu menyerahkan identitas dirinya secara cuma-cuma kepada oknum tidak bertanggung jawab.(*)

Baca juga

Tinggalkan Komentar