Swara Pendidikan (Depok) — Rencana Pemerintah Kota Depok untuk membangun Flyover Margonda dengan skema pinjaman daerah sebesar Rp275 miliar kembali menjadi sorotan publik. Proyek ini dinilai penting untuk mengurai kemacetan, namun juga harus dikaji secara hati-hati agar tidak membebani fiskal daerah.
Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Dr. H. Bambang Sutopo, SEI, MM, menegaskan bahwa pembangunan memang kebutuhan warga. Namun, kemampuan keuangan daerah tetap harus menjadi pertimbangan utama.
“Pembangunan harus maju, tetapi fiskal daerah juga harus waras. Setiap rupiah yang dipinjam harus benar-benar berbuah manfaat dan tidak mengancam layanan publik dasar,” tegas Bambang Sutopo. Rabu (19/11/25)
Depok Memang Butuh Infrastruktur Besar, Tapi Harus Sesuai Prioritas
Menurutnya, Kota Depok membutuhkan infrastruktur besar, terutama di jalur-jalur utama seperti Margonda. Namun, sebelum flyover dibangun, ada sejumlah pertanyaan penting yang harus dijawab:
- Apakah flyover merupakan solusi paling efektif mengurai kemacetan?
- Bagaimana hasil analisis lalu lintas dan dampak ekonominya?
- Apakah proyek ini memang prioritas dibanding masalah mendesak lain seperti banjir, sekolah, kesehatan, dan pelayanan dasar?
“Pembangunan besar jangan hanya berorientasi proyek, tetapi berorientasi manfaat jangka panjang,” ujarnya.
Pinjaman Daerah Harus Dibatasi dengan Cermat
Bambang menjelaskan, meski PP 38/2025 memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman, hal itu bukan berarti bebas tanpa batas.
DPRD, khususnya Komisi C, wajib memastikan bahwa:
- Rasio utang daerah tetap aman.
- Kemampuan bayar APBD tidak terganggu dalam 5–10 tahun ke depan.
- Tidak ada pengurangan anggaran pelayanan dasar hanya untuk menutup kewajiban cicilan.
“Kita ingin Depok maju, bukan terjebak beban kewajiban finansial jangka panjang,” tegasnya.
Transparansi dan Kajian Teknis adalah Harga Mati
Sebelum pembahasan lebih lanjut, ia meminta Pemkot Depok membuka seluruh dokumen teknis pendukung proyek, seperti:
- Feasibility Study (FS)
- Rancangan teknis dan desain detail
- Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- Skema pembebasan lahan
- Analisis risiko konstruksi
Bambang memastikan Komisi C akan melakukan telaah komprehensif terhadap seluruh dokumen tersebut.
Kami Ingin Depok Maju, Tapi Dengan Cara yang Aman
Menurutnya, Flyover Margonda dapat menjadi proyek strategis yang baik jika seluruh kajian terpenuhi dan tidak mengancam kemampuan fiskal daerah. Namun, jika analisis menunjukkan risiko besar atau manfaat yang tidak sebanding dengan beban APBD, DPRD wajib mengatakan tidak.
“Saya siap mendukung jika terbukti layak, bermanfaat besar, dan aman bagi fiskal kota. Tapi jika risikonya besar, kami harus berdiri di sisi publik untuk mencari solusi lain yang lebih baik,” tegas Bambang.
Ia menutup dengan penegasan bahwa Komisi C DPRD Kota Depok berkomitmen mengawal pembangunan agar tetap sehat secara fiskal, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. (gus JP)
