Ir. Edi Sitorus: Herry Pansila memiliki visi yang kuat tentang pendidikan yang menjadi keinginan masyarakat Depok untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Swara Pendidikan.co.id (Kota Kembang, Depok) — Pencopotan Herry Pansila Prabowo sebagai Kepala Dinas Pendidikan kota Depok sangat disesalkan beberapa anggota dewan, salah satunya ketua fraksi Partai Demokrat, Ir. Edi Sitorus. Edi menilai, Herry Pansila memiliki visi yang kuat tentang pendidikan yang menjadi keinginan masyarakat Depok untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
“Herry Pansila sosok kepala dinas yang memiliki visi yang kuat tentang pendidikan. Dia memiliki inovasi yang luar biasa, disaat animo masyarakat terhadap sekolah negeri begitu tinggi sementara pemerintah kota terkendala persoalan aksesibilitas, Herry Pansila mampu memberikan solusi apa yang menjadi keinginan masyarakat,” ujar ketua fraksi Partai Demokrat, Edi Sitorus usai sidang paripurna di gedung dewan, Senin (22/8/16).
Menurut dia, Herry memiliki gagasan cemerlang untuk memajukan pendidikan di kota Depok. Seperti Gerakan Depok Belajar dengan membuka kelompok belajar (Kejar) Paket A, B, dan C sebanyak-banyaknya diseluruh kecamatan secara gratis baik yang dikelola pemerintah maupun swasta, program sekolah satu atap, penggunaan tablet sebagai media belajar (desabak) di sekolah dasar dan lanjutan, pemberian buku, seragam dan sepatu gratis, dan lain-lain.
“Itu semua patut kita acungi jempol, terlepas masih adanya kelemahan dalam implementasinya, tetapi itu menunjukkan komitmen Herry Pansila terhadap pendidikan,” kata Ketua F-PD itu.
Edi menyayangkan jika pencopotan Herry Pansila dikait dengan persoalan PPDB. Justru dia menilai, walikota terlalu ‘over’ dalam menyikapi pelaksanaan PPDB tahun ini. Sehingga harus dibuat pakta integritas. “Bahwa sekolah tidak boleh melanggar memang sudah ada aturannya didalam juklak-juknis,” tandas Edi.
Dia menambahkan, yang terjadi saat mereka menandatangani pakta integritas, ada ketakutan dikalangan kepala sekolah. Disatu sisi mereka harus mensukseskan wajib belajar 12 tahun karena itu merupakan amanah UUD 1945 yang harus di implementasikan, sementara disisi lain terkendala dengan persoalan sarana dan prasarana yang kurang memadai.
Kedepan, pria berkepala plontos itu berharap, pemerintah kota tidak perlu lagi harus membuat pakta integritas. Karena nomenklaturnya jelas, bahwa Pemerintah daerah punya kewajiban untuk melaksanakan UUD 1945 terkait pendidikan.
“Dan implementasinya adalah dengan diterbitkannya perda yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Depok, dimana salah satu prioritas utama dalam RPJMD adalah pendidikan. Begitu juga dengan UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang terkait dengan urusan pelayanan dasar pendidikan 12 tahun. Jadi sesuai dengan turunan itu ada perda pendidikan yang mewajibkan pendidikan 12 tahun bagi masyarakat kota depok, artinya ketika wajib belajar itu dituangkan di dalam perda maka kewajban pemerintah melakukan dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan terkait pendidikan,” papar Ketua fraksi Partai Demokrat yang dikenal humoris itu.
“Jadi yang harus dikedepankan pemerintah adalah memberikan solusi kepada masyarakat, bukan lagi bicara kaya atau miskin, sebab pendidikan itu bukan hanya untuk orang kaya atau miskin, tetapi pendidikan itu wajib untuk seluruh rakyat Indonesia,” sambung dia.
Dia mencontohkan, kalau ada sekolah di diwilayah A misalnya, lantas disekitar situ ada warga kurang mampu, tapi NEM nya rata-rata 7, karena keterbatasan sekolah mengakibatkan dia tidak diterima. Sementara orang tuanya khawatir kalau anaknya sekolah diluar wilayahnya.
“Bagaimana orangtuanya akan mengawasi si anak karena jauh dari lingkungan tinggalnya? bukankah lebih baik jika dia bisa sekolah dilokasi yang terdekat? Ini kan jadi persoalan,” kata Edi.
Sebab itu dirinya berharap agar pemerintah kedepan tidak lagi menjustifikasi atau mendiskriminasi kaya atau miskin, NEM jelek atau bagus. Tapi ini merupakan suatu upaya pemerintah memberikan solusi setiap warga negara bisa mencicipi pendidikan. Apalagi untuk masyarakat kota depok sendiri. Karena pemerintah sendiri sudah menyiapkan UU dan mengatur kebutuhan anggaran 20 persen.
“Dua puluh persen itu bukan hanya dari APDB kota depok, tetapi juga dari pemerintah daerah dan pusat, yang kalaupun itu terbagi, tetap itu harus direalisasikan,” tandasnya.
“Jadi saya menilai bahwa persoalan kisruhnya PPDB ini bukan pada masalah titip menitip. Yang menjadi persoalan adalah kebutuhan masyarakat terkait pendidikan, tetapi terkendala sarana dan prasarananya, dan itu harus diakui oleh Pemerintah Kota Depok,” katanya.
Menurut Edi yang juga anggota Komisi C itu mengatakan, DPRD kota Depok juga telah meminta Pemda fokus untuk pencarian lahan dan Pembangunan Ruang kelas baru, sehingga kedepan tidak ada lagi masalah kisruh PPDB terulang.
“Persoalannya mau tidak pemerintah konsen mencari. Itu saja. Anggaran kita siapkan, dewan akan memfasilitasi untuk mendorong. Yang penting pemerintah dalam hal ini dinas segera tunjuk lokasinya, lihat surat-suratnya lalu usulkan kepada dewan, dewan akan segera menganggarkan. Selesaikan,” tandasnya. Karena menurut Edi, dewan juga punya kewajiban untuk mendorong pemerintah menanggulangi masalah pendidikan,” terang Edi lagi.
Kepada Kepala Dinas Pendidikan yang baru, Edi sitorus berharap, dinas pendidikan melakukan evaluasi dan menginventarisasi terkait persoalan-persoalan yang terjadi selama ini. Setelah itu difikirkan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan yang terjadi di pendidikan, sehingga kedepan pelan-pelan ini akan menjadi sesuatu yang indah, bukan hanya untuk pemerintah tetapi juga bagi semua warga depok, sehigga masyarakat tidak lagi dipusingkan dan dibebankan dengan pikiran-pikiran yang kalut untuk pendidikan anaknya. Anak juga bisa belajar dengan tenang, nyaman dan orangtuanya juga bisa mendorong anaknya untuk lebih giat belajar. Masyarakat juga akan berterimakasih kepada pemerintah, ditengah keterbatasan ekonomoni, ternyata pemerintah sudah memberilan fasilitas yang luar biasa bagi warganya. Semoga (gus)
