Swara Pendidikan.co.id (Depok) – Pemerintah kota Depok melalui Dinas Pendidikan Kota dalam waktu dekat segera mencairkan anggaran Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp14,3 miliar untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta se-kota Depok yang anggarannya berasal dari APBD kota tahun 2016. Demikian disampaikan Kepala Dinas pendidikan Kota Depok, M. Thamrin, Rabu (19/10/16), di ruang kerjanya.
“Total penerima BOSDA untuk sekolah swasta tingkat SMA sebanyak 45 sekolah, dan untuk sekolah swasta tingkat SMK sebanyak 120 sekolah. Besarannya Rp.30.000 X jumlah siswa X 12 bulan,” terang M. Thamrin.
Kadisdik juga menjelaskan, Kemungkinan BOSDA untuk sekolah SMA/K Ini merupakan yang pertama sekaligus yang terakhir, pasalnya kata M. Thamrin, mulai tahun 2017, administrasi pengelolaan SMA/SMK diambil alih Pemerintah Provinsi. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang (UU) No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti UU No 32/2004, dimana pemerintah kabupaten/kota hanya menangani Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sementara SMA dan SMK, kewenanganya oleh Pemprov.
“Pengambilan alihan wewenang ini termasuk penggajian guru, pengangkatan kepala sekolah, sarana prasarana, mutasi guru dan lain-lain. Pemindahan kewenangan itu bertujuan untuk memudahkan Pemprov menyeragamkan kebijakan pengelolaan sekolah,” kata Thamrin lagi.
“Karena sudah menjadi kewenangan Pemprov, maka tidak boleh lagi dianggarkan dalam APBD Kab/Kota. Jadi kemungkinannya pada 2017 nanti sudah tidak ada lagi anggaran untuk SMA/K,” sambung Thamrin.
Namun Thamrin berharap, apa yang sudah diberikan oleh Pemkot Depok terkait pendidikan gratis dari tingkat SD sampai SMA, dapat terus dilanjutkan oleh Pemprov Jabar.
“Syukur-syukur besarannya sama seperti yang diberikan oleh pemkot Depok, sehingga tidak ada lagi gejolak yang timbul saat pelaksanaan alih kelola ini nantinya,” imbuhnya.
Sementara itu untuk Kesra guru SMA/K, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok menjamin akan tetap diperhatikan.
“Kalau untuk kesra guru SMA/K, insyaAlloh tetap diperhatikan. Jika disini dapat Rp1 juta, insyaAlloh dari provinsi juga Rp1 jt,” katanya.
Lebih jauh Kepala Dinas Pendidikan kota Depok mengatakan bahwa untuk bantuan pendidikan ke sekolah swasta, mekanismenya melalui hibah. Berbeda dengan sekolah negeri yang anggarannya berasal dari disdik, sementara untuk sekolah swasta, anggarannya ada di DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset).
Karena anggarannya berasal dari APBD, maka sekolah yang menerima dana hibah itu harus sudah terpenuhi persyaratannya, misalnya terkait dengan status sekolah dan perizinannya serta jumlah siswanya dan lain-lain. Katanya.
“Prosesnya setelah surat diajukan ke Walikota, berikut nama penerima serta alamatnya, termasuk besaran uangnya, kemudian dibuatkan SK Walikota. Selanjutnya dibuat naskah perjanjian/MoU antara Walikota dengan penerima hibah. Setelah itu baru uangnya langsung dicairkan ke rekening sekolah. Tidak melalui dinas pendidikan, atau DPPKA, atau memberikan uang cash. Tapi transfer langsung ke rekening sekolah. karena itu sekolah wajib menyerahkan nomor rekening bank asal sekolah yang bersangkutan,” papar Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, M. Thamrin. (gus)
