Wali Kota Depok Mohammad Idris menghadiri deklarasi sekolah dan Pondok Pesantren ramah anak di Aula Teratai, Kantor Wali Kota Depok, Selasa (19/3/19).
Swara Pendidikan.co.id (DEPOK) – Wali Kota Depok Mohammad Idris menghadiri deklarasi sekolah dan Pondok Pesantren ramah anak di Aula Teratai, Kantor Wali Kota Depok, Selasa (19/3/19). Kegiatan tersebut juga dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen para guru untuk melindungi anak dalam rangka mewujudkan Depok kota layak anak yang juga disaksikan Kepala Dinas Pendidikan Mohammad Thamrin dan Kepala Dinas Perlindungan Anak Nessy Hapsari.
Dalam sambutan singkatnya, Walikota Depok, M. Idris menyampaikan bahwa ini merupakan bagian dari strategi bangsa. Berbeda dengan urusan perut.
“Persoalan-persoalan anak, terkadang membuat kita para orang tua mengelus dada. Tapi kita harus tetap berusaha untuk mengurus anak kita,” katanya.
“Pemerintah sebagai fasilitator yang memberikan hak kepada anak akan memberikan dampak yang positif, sehingga dirasakan oleh anak kita sebagai kota layak anak ada dampaknya,” lanjut Idris.
Ditambahkan Idris, untuk mewujudkan Depok sebagai kota layak anak, infrastruktur yang ada di sekolah, baik negeri maupun swasta dan juga pesantren, harus ditingkatkan.
“Terutama kualitas anak-anak agar ke depan bisa berhasil dalam bidang pendidikan,” imbuhnya.
Ditempat sama, Kepala Dinas Pendidikan, Mohammad Thamrin mendukung penuh terwujudnya sekolah ramah anak, baik disekolah formal maupun non formal. Termasuk juga Pondok Pesantren yang ada diwilayah Depok.
“Sekolah ramah anak penting bagi pembentukan karakter, karena itu perlu dimulai sejak dini. Terutama dijenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), TK, sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Karena sekolah bagi siswa harus menjadi rumah kedua. Sehingga ia merasa nyaman selama mengikuti kegiatan belajar,” pungkasnya. (gus)
Mohammad Idris menyaksikan pendanda tanganan komitmen para guru untuk melindungi anak dalam rangka mewujudkan Depok kota layak anak yang juga disaksikan Kepala Dinas Pendidikan Mohammad Thamrin dan Kepala Dinas Perlindungan Anak Nessy Hapsari.
