Ketika penulis berbincang dengan salah satu kepala SMP swasta di Sukmajaya, terungkap kegelisahan yang nyata: jumlah peserta didik di sekolahnya terus mengalami penurunan drastis dalam beberapa tahun terakhir. Padahal, dulunya sekolah tersebut selalu kebanjiran peminat saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Salah satu penyebab utama yang ia sampaikan adalah meningkatnya jumlah SMP Negeri di wilayah tersebut — dari semula 2 menjadi 5 sekolah.
Memasuki tahun pelajaran 2025/2026, Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pendidikan telah merilis regulasi pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Regulasi ini diharapkan mampu menciptakan proses seleksi yang tertib, adil, dan bebas dari intervensi eksternal seperti praktik “titip-menitip” yang selama ini menjadi sorotan.
Namun, ada isu yang tak kalah penting untuk dibahas bersama: bagaimana menjaga keseimbangan ekosistem pendidikan antara sekolah negeri dan sekolah swasta.
Sekolah Swasta: Pilar yang Sering Terlupakan
Sekolah swasta memegang peran vital dalam sistem pendidikan kita. Di Kota Depok, ratusan lembaga pendidikan swasta telah menjadi mitra pembangunan sumber daya manusia: mencetak lulusan unggul, menyediakan ruang inovasi pembelajaran, dan membuka akses bagi siswa dari berbagai latar belakang.
Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekolah swasta kini kesulitan bertahan karena minimnya jumlah siswa baru. Salah satu sebabnya adalah penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri yang melebihi daya tampung ideal. Ini mendorong peralihan besar-besaran siswa dari swasta ke negeri, terutama karena pertimbangan biaya.
Ketidakseimbangan yang Mengancam
Jika tren ini dibiarkan tanpa pengaturan yang adil dan terukur, dampaknya bisa sangat serius:
- Sekolah swasta kecil gulung tikar, terutama yang tidak memiliki sokongan dana besar.
- Overload di sekolah negeri, yang dapat menurunkan kualitas pembelajaran karena kekurangan guru, ruang, dan fasilitas.
- Minimnya pilihan pendidikan bagi masyarakat jika sekolah swasta tumbang dan sekolah negeri kewalahan.
Peran Pemerintah: Menata, Bukan Menguasai
Pemerintah Kota Depok punya tanggung jawab strategis untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat dan berkelanjutan. Beberapa langkah nyata yang bisa ditempuh antara lain:
- Membatasi jumlah rombel di sekolah negeri agar tidak melampaui kapasitas ideal.
- Memberi dukungan afirmatif kepada sekolah swasta, misalnya melalui bantuan operasional daerah, subsidi untuk siswa kurang mampu, atau pelatihan guru.
- Menjaga integritas proses SPMB, agar masyarakat memilih sekolah berdasarkan kualitas dan kebutuhan anak, bukan tekanan luar.
- Membangun forum komunikasi antar sekolah negeri dan swasta, sebagai ruang diskusi kebijakan yang partisipatif dan responsif terhadap kondisi di lapangan.
Peran Masyarakat: Bijak dalam Memilih
Orang tua dan masyarakat memiliki peran kunci dalam menjaga keseimbangan ini. Memilih sekolah tidak semata soal status negeri atau swasta, melainkan soal kualitas pembelajaran, nilai-nilai yang diajarkan, dan partisipasi orang tua dalam mendampingi proses belajar anak.
Banyak sekolah swasta di Depok yang sudah terbukti unggul, baik secara akademik maupun non-akademik. Memberikan kepercayaan kepada sekolah swasta adalah langkah konkret untuk membangun sistem pendidikan yang adil, beragam, dan inklusif. **
