OPINI
Meski ibadah Ramadan 1447 Hijriah sudah memasuki hari ke-7, namun berbagai pihak di Indonesia di berbagai ruang tidak henti membincang tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP) yang dalihnya untuk kepentingan dan keuntungan rakyat. Bahkan ada pihak yang sampai diancam dan diteror.
Bila kondisinya demikian, apakah benar, Program MBG dan KMP bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, SDM, dan ekonomi warga melalui pemberdayaan potensi lokal?
Pasalnya, yang didengungkan, ambisi utamanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa (petani/nelayan) dan anak sekolah (penerima gizi). Namun, inisiatif MBG dan KMP ini, oleh berbagai pihak ditemukan indikasi menjadi ladang korupsi. Terlebih bila melihat siapa yang ditugaskan mengelola. Sebab, di dalamnya dipenuhi orang-orang yang dianggap tidak kompeten, tidak profesional. Dan, hanya orang-orang di dalam lingkaran kekuasaan saja.
Sejatinya, niatnya, Koperasi Merah Putih berfungsi sebagai penyalur MBG, di mana produk lokal (petani, nelayan, UMKM) diserap untuk memutar roda ekonomi desa, mengurangi ketergantungan pada pemasok luar.
Lalu, untuk menyiapkan generasi unggul menjelang Indonesia Emas 2045, melalui perbaikan gizi.
Namun, MBG dan KMP sepertinya hanya akal-akalan dan kepentingan pemerintah dan menjadikan infrastruktur untuk penyaluran bantuan sosial dan program prioritas nasional yang sangat kental kepentingan politisnya.
Karena itu, ada studi yang menyoroti risiko kebocoran anggaran besar (korupsi) jika tidak diawasi dengan ketat, serta potensi menjadi beban ekonomi, sebab kental aroma politis.
Singkatnya, program ini rancangannya untuk kepentingan rakyat (ekonomi lokal & kesehatan), tetapi tata kelolanya sangat diragukan dan nampak terang-terangan menjadi lahan untuk korupsi dan keuntungannya hanya dinikmati oknum tertentu.
Kata pengamat ekonomi
Dr. Werner R. Murhadi pengamat ekonomi dari Universitas Surabaya (Ubaya) menyebut, proyek nasional MBG) dan KMP ada indikasi kuat kental dengan aroma politis ketimbang pemenuhan gizi murni. Hal itu terlihat dari siapa saja pelaksana proyek tersebut, yang melibatkan unsur dari partai politik hingga ormas.
“Yang pertama terkait MBG. MBG kan kita sudah bukan rahasia umum ‘siapa sih yang melaksanakan proyek-proyek MBG’. Hampir semua terkait dengan partai politik dan ormas-ormas. Nah, kita sangat menyayangkan hal tersebut. Sehingga di situ bagaimana makanan sampai ke siswa-siswa itu sangat tidak berkualitas,” ucap Werner saat on air dalam program Wawasan Suara Surabaya, Senin (26/1/2026).
Selain MBG, Werner juga mengkritisi ambisi pemerintah membangun 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dalam waktu singkat. Dengan target suntikan dana Rp3 miliar per koperasi, ia khawatir ini hanya akan menjadi pengulangan kegagalan program-program sebelumnya.
“Jangan sampai ini menjadi kemudian program bagi-bagi uang yang tidak produktif. Dan kita belajar dari BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Di mana banyak yang masih belum berjalan dengan baik. BUMDes kan peninggalan Jokowi. Sementara koperasi Merah Putih ini diharap menjadi legasinya Prabowo,” tuturnya.
Pada akhirnya, nampak jelas bahwa Program MBG dan KMP dapat kita pahami bukan lagi sekadar masalah kesehatan dan ekonomi semata, tetapi kental dengan masalah politik dan hukum.
Dari persoalan MBG dan KMP, di mana letak nilai-nilai pendidikannya? Sebab, dalihnya untuk rakyat, tetapi sebenarnya MBG dan KMP kendaraan “mereka” untuk memenuhi kepentingan dan keuntungan, bagi-bagi di lingkaran “mereka”. Bila benar, bukankah jahat sekali?
Akibat MBG berapa rakyat kecil menjadi korban karena warung kecilnya jadi tutup. Padahal warung kecilnya untuk menyambung hidup.
Tapi pernahkah Presiden Prabowo membahas warung kecil dan kantin-kantin sekolah yang tutup. MBG dijadikan ladang kepentingan dan keuntungan, tetapi “membunuh” rakyat kecil.
Lihat bagaimana entengnya seorang menteri yang bicara, karena demi KMP, warung yang “mart” harus digulung. Belum lagi akan ada berapa UMKM dan koperasi yang sudah ada juga diganggu keberadaannya.
Saya merasakan betul, bahwa Prabowo sangat memaksakan ambisinya untuk “bagi-bagi” di lingkarannya dengan kendaraan programnya, dengan dalih untuk kepentingam rakyat. Tetapi rakyat mana yang dapat untung dan dapat korupsi? Dapat sejahtera dan sehat. Apakah rakyat jelata dapat untung dan bisa korupsi? Bisa sehat dan sejahtera?
Lihat, MBG yang dipaksa lahir oleh Prabowo, apa tidak memakan korban lain? Guru honorer menjadi korban
Menjadi anak tiri.
Betapa sulitnya guru honorer mendapat kesejahteraan selama ini. Tetapi, begitu mudahnya “pasukan MBG” dibuat sejahtera. Maaf, ini sama dengan tidak punya nurani. Tenaga pendidik justru diabaikan demi MBG yang memang menjadi program bagi-bagi demi kepentingan dan keuntungan.
Terkait MBG dan KMP, di mana DPR? Jawabnya, mereka satu paket. Lalu, bisa apa rakyat? Sengsara dan menderita di negerinya sendiri. Hanya jadi ladang akal-akalannya “mereka”. Sampai kapan?
Terakhir, saya serius bertanya kepada Presiden Indonesia: MBG dan KMP, Menyehatkan dan Mensejahterakan Siapa?”
Amanah, bisu, tuli, buta
Apakah amanah Pembukaan UUD 1945 akan dapat terpenuhi, bila Indonesia dipimpin oleh orang-orang “bisu, tuli, dan buta”?
Pemimpin yang bisu, tuli, dan buta adalah kiasan untuk pemimpin yang mengabaikan suara, aspirasi, dan penderitaan rakyat. Hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Otoriter, tidak inklusif, dan gagal menciptakan dampak positif. Padahal seharusnya, pemimpin ideal memiliki empati dan inklusivitas.
Alih-alih melayani, tipe kepemimpinan ini menghambat kemajuan rakyat, menciptakan kesenjangan, dan lebih fokus pada keuntungan pribadi atau kelompok.
Pemimpin yang baik seharusnya memiliki empati tinggi, mendengar secara aktif, memiliki kesadaran diri terhadap lingkungan, dan bermental pelayan rakyat (bukan feodal).
Seorang pemimpin yang efektif seharusnya memiliki karakter yang jujur, memiliki pandangan jauh ke depan, memberi inspirasi, dan cakap.
Drs. Supartono, M.Pd. (Supartono JW)
Pengamat pendidikan nasional dan humaniora
