[espro-slider id=8901]Swara Pendidikan.co.id (JAKARTA) – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Dinas pendidikan dan LPMP (Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan) provinsi dan Kab/Kota di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/18).
RDP yang dihadiri Kadisdik Propinsi Jawa Barat, Kadisdik Propinsi Bali, Kadisdik Kota Tegal, Kadisdik Kab Grobokan, dan Kadisdik Kab Malang. Sementara dari unsur LPMP, diantaranya LPMP Propinsi Gorontalo, LPMP Sulawesi Selatan, LPMP Propinsi Aceh, dan LPMP Propinsi Banten ini membahas peningkatan sarana prasarana dan mutu pendidikan. Rapat dipimpin Sutan Adil didampingi oleh Ketua Komisi X, Joko Ujianto.
Dalam kesempatan yang baik itu, Kadisdik provinsi Jawa Barat yang diwakili Kepala Cabang Dinas (KCD) wilayah III, dinas pendidikan Jawa Barat, Herry Pansila menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Dasar & Menengah Provinsi Jawa Barat. Khususnya sekolah kejuruan (SMK).
Diakui Kepala KCD wilayah III, Herry, bahwa sekolah kejuruan (SMK) berorientasi dengan dunia kerja, tetapi kurikulumnya belum disesuaikan dengan dunia industri. Termasuk kompetensi gurunya dan fasilitas serta sarana belajarnya. Karena itu, lanjut Herry. Salah satu upaya peningkatan sarana prasarana dan mutu pendidikan adalah dengan memenuhi kebutuhan, seperti laboratorium sesuai kompetensi dan adanya tambahan ruang kelas baru (RKB). Disamping perlu adanya batasan siswa, 12 rombongan belajar (rombel) per sekolah. Katanya. (Harlis)
