Swara Pendidikan (Jepara) — Penutupan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Dasar (SRD) 1 Kabupaten Jepara, Senin (13/10/2025), mendapat perhatian istimewa. Hadir langsung dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abdul Wachid, melakukan kunjungan masa reses untuk meninjau pelaksanaan pendidikan yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kunjungannya, Abdul Wachid menyampaikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Jepara yang dinilainya memiliki kesiapan matang dan potensi besar untuk dikembangkan lebih luas.
“Kami sedang dalam masa reses dan turun langsung ke lapangan untuk melihat pelaksanaan program hingga ke tingkat desa. Di daerah pemilihan saya, baru Jepara yang sudah menjalankan Sekolah Rakyat, dan hasilnya luar biasa,” ujar Wachid.
Politisi asal Jepara itu menegaskan bahwa Jepara akan menjadi salah satu daerah prioritas pembangunan Sekolah Rakyat pada awal tahun 2026, dari total 104 kabupaten/kota yang akan mendapat program serupa di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Jepara pun telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di kawasan Bumi Perkemahan Pakisaji sebagai lokasi pembangunan fasilitas baru, yang nantinya mencakup jenjang pendidikan hingga tingkat menengah atas.
“Insyaallah, nanti Menteri Sosial akan saya ajak langsung ke sini untuk meninjau lokasi pembangunan Sekolah Rakyat,” tambahnya.
Wachid juga mengaku terkesan dengan suasana belajar di SRD 1 Jepara. Ia menilai fasilitas yang tersedia cukup lengkap dengan pendekatan pendidikan yang kreatif dan menyentuh sisi kemanusiaan.
“Ini kunjungan saya yang ke-11, dan baru di sini saya menemukan Sekolah Rakyat setingkat SD dengan konsep seperti ini. Saya sangat terharu, karena dibutuhkan kesabaran dan kreativitas tinggi untuk mendidik anak-anak, apalagi yang harus berpisah sementara dari orang tuanya,” ungkapnya.
Selain meninjau fasilitas, ia juga berkomitmen membantu pemenuhan kebutuhan tambahan di luar dukungan kementerian.
“Kami akan berusaha membantu kebutuhan seperti Al-Qur’an, dan saya juga punya program khitan massal untuk anak-anak. Nantinya akan dikomunikasikan dengan para orang tua,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Jepara Witiarso Utomo menyampaikan bahwa pelaksanaan pendidikan di SRD 1 berjalan baik, meski sempat mengalami dinamika di awal.
“Ada 12 siswa yang mengundurkan diri, tapi kami sudah menyiapkan cadangan delapan orang. Empat sudah masuk kembali, dan sisanya segera kami lengkapi agar kuota 75 anak terpenuhi,” tuturnya.
Menurutnya, sebagian besar kendala disebabkan oleh faktor adaptasi anak-anak yang masih rindu keluarga.
“Ini soal kebiasaan saja. Kadang ketika ada kunjungan keluarga, anak-anak ingin ikut pulang. Namun setelah jadwal kunjungan diatur dua minggu sekali, kami harap mereka bisa beradaptasi lebih baik,” tambahnya.
Salah satu siswa kelas 3, Yova, mengungkapkan rasa betahnya selama belajar di SRD 1 Jepara.
“Saya senang di sini, fasilitasnya lengkap, makanannya juga enak,” ujarnya polos.
Dengan berakhirnya kegiatan MPLS, Pemerintah Kabupaten Jepara berharap keberadaan Sekolah Rakyat Dasar dapat menjadi model pendidikan berbasis sosial yang menanamkan nilai kemandirian, tanggung jawab, dan karakter kuat bagi generasi muda.
Lebih dari sekadar tempat belajar, Sekolah Rakyat di Jepara kini menjadi simbol gerakan pendidikan yang berpihak pada rakyat kecil — menghadirkan harapan baru bahwa setiap anak Indonesia berhak atas pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan berkeadilan sosial.**
