Komisi V DPRD Jawa Barat Monitoring Pelaksanaan Belajar Era AKB di KCD 13

by Redaksi
0 Komentar 381 Pembaca

Ketua Komisi V DPRD Propinsi Jawa Barat, Dadang Kurniawan

Swara Pendidikan.co.id (Pangandaran) – Komisi V DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) provinsi Jawa Barat memonitoring pelaksanaan pembelajaran di masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) di Kantor Cabang Dinas (KCD) pendidikan Wilayah 13.

Rombongan Komisi V DRPR Jabar yang dipimpin Ketua Komisi V , H Dadang Kurniawan di sambut Kepala Cadisdik 13, Herry Pansila, Kasubag 13, Arso Budiriyadi, Ketua MKKS SMK/SMA serta Kepala Sekolah SMKN/SMAN se Pangandaran diaula SMKN 1 Pangandaran. Kamis (17/9/2020).

Komisi V DPRD Jawa Barat Monitoring Pelaksanaan Belajar Era AKB di KCD 13

“Kunjungan kerja ke KCD wilayah 13, selain untuk memonitoring pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di lingkungan pendidikan SMA, SMK, dan SLB juga sharing antara wakil rakyat dengan para kepala sekolah terkait penerapan adaptasi kebiasaan baru di lingkungan pendidikan,” terang Ketua Komisi V , H Dadang Kurniawan.

Dalam pertemuan tersebut sejumlah kepala sekolah mengungkapkan permasalahan besarnya biaya operasional untuk melaksanakan adaptasi kebiasaan baru di sekolah, hal ini disebabkan jumlah rombongan belajar yang cukup banyak.

Selain itu, kurangnya guru di SMA LB yang memiliki kemampuan mengajar anak berkebutuhan khusus.

Menyikapi permasalahan tersebut, Komisi V DPRD Jabar berjanji akan segera mencarikan solusinya agar permasalah tersebut bisa segera ditindak lanjuti.

Ditempat sama, Kepala Cadisdik 13, Herry Pansila mengucapkan terimakasih atas kunjungan Komisi V dan dukungannya dari wakil rakyat.

Komisi V bersama KCD 13 dan Kepala Sekolah

Dikatakan Herry, monitoring yang dilakukan Komisi V ini merupakan bentuk kepedulian anggota dewan terhadap permasalahan pendidikan di wilayah 13, sekaligus menjalin sinergitas dalam rangka mewujudkan SDM yang berkualitas, serta pendidikan yang berkarakter di propinsi Jawa Barat, sesuai arahan Gubernur Jawa Barat.

Herry berharap, DPRD provinsi sebagai mitra pemerintah ikut mendorong pemerintah daerah, kabupaten dan kota memperhatikan mutu pendidikan agar terjadi pemerataan pendidikan. (AIS)

Baca juga

Tinggalkan Komentar