Swara Pendidikan (Sukmajaya, Depok)– Anggota Komisi B DPRD Kota Depok, Mohamad Nur Hidayat menyoroti persoalan ketenagakerjaan yang semakin mengkhawatirkan di Kota Depok. Jumlah pencari kerja terus meningkat dari tahun ke tahun, namun tidak diiringi dengan pertumbuhan lapangan kerja yang memadai.
Menurut Hidayat, kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan serius antara jumlah pencari kerja dengan daya serap tenaga kerja yang tersedia, serta menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi Depok belum menyentuh akar kebutuhan masyarakat, khususnya generasi muda.
“Kondisi ini harus dibaca secara cermat oleh pemerintah daerah. Dengan semakin banyaknya pencari kerja, sementara lapangan kerja yang tersedia sangat terbatas, maka ini bisa menjadi bom waktu sosial. Isu ketenagakerjaan harus jadi perhatian utama dalam RPJMD ke depan,” tegas Hidayat saat menerima audiensi dari sejumlah anggota KNPI Kecamatan Sukmajaya di Fraksi PKS DPRD Depok, Selasa (23/7/2025).
Dia menegaskan, kesenjangan ini harus diposisikan sebagai isu strategis utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok yang akan datang. Tanpa penanganan yang serius, persoalan ini berpotensi memperlebar jurang ketimpangan sosial dan ekonomi.
“Saat ini, kota Depok menghadapi tekanan ganda: di satu sisi, pertumbuhan penduduk usia produktif terus meningkat; namun di sisi lain, kesempatan kerja tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja baru yang masuk ke pasar.
Di saat bersamaan, sektor informal seperti UMKM juga masih tertekan akibat melemahnya daya beli masyarakat serta minimnya dukungan dan insentif nyata dari pemerintah,” paparnya.
Pasar-pasar tradisional lesu, sambung Hidayat, pedagang UMKM mengeluh omzet turun, sementara lulusan SMA dan perguruan tinggi terus bertambah setiap tahun. Tanpa intervensi serius dari pemerintah, ketimpangan ini bisa melebar dan memperburuk ketimpangan ekonomi.
“Depok tidak boleh abai. Fenomena nasional ini bisa menjalar sewaktu-waktu jika ekonomi daerah tidak adaptif terhadap dinamika global dan nasional,” katanya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Hidayat mendesak agar Pemkot Depok menyusun strategi konkret jangka menengah yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja baru dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang dia usulkan, antara lain:
- Mengembangkan program pelatihan keterampilan kerja sesuai kebutuhan industri saat ini dan masa depan;
- Mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan dunia pendidikan (link and match);
- Memberdayakan UMKM secara nyata, bukan sekadar seremoni atau pencitraan;
- Membuka pusat-pusat ekonomi baru berbasis potensi lokal, khususnya di wilayah pinggiran Depok.
“Kami di DPRD siap mendorong anggaran dan kebijakan untuk membuka ruang kerja baru, tapi eksekusinya harus hadir dari Pemkot. Jangan sampai anak muda kita justru harus ke luar kota atau jadi pengangguran terselubung di kampung sendiri,” pungkasnya. (Jaya)
