Swara Pendidikan (Depok) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kota Depok menyoroti arah pembangunan di sektor pendidikan yang dinilai belum memiliki perencanaan yang strategis. Ketua F-PKB, Siswanto, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi ini, terutama karena kebijakan yang diambil masih bersifat parsial dan tidak menyentuh persoalan utama di dunia pendidikan.
“Kami belum melihat adanya rencana strategis (renstra) dalam pembangunan pendidikan di Kota Depok. Arah kebijakannya masih parsial,” kata Siswanto, legislator dari Dapil 6, baru-baru ini.
Ia mencontohkan masih banyaknya gedung sekolah yang mengalami kerusakan namun belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Padahal, menurutnya, hal tersebut semestinya menjadi prioritas utama sebagaimana yang pernah disampaikan Wali Kota Depok dalam rapat paripurna DPRD beberapa waktu lalu.
“Saya masih ingat Wali Kota menyebut ada ratusan gedung sekolah yang mengalami kerusakan ringan, puluhan rusak sedang, dan belasan rusak berat. Ini seharusnya jadi PR utama yang perlu segera ditangani,” tegasnya.
Salah satu kasus yang disorot adalah kondisi SDN 29 Sukmajaya yang bangunannya ambruk beberapa bulan lalu. Siswanto mengaku sempat menanyakan perkembangan penanganannya, namun hingga kini belum ada progres perbaikan karena masih menunggu anggaran dari Bantuan Tidak Terduga (BTT).
Yang membuat Siswanto makin prihatin adalah adanya rencana belanja mebel oleh Dinas Pendidikan Kota Depok senilai Rp 17,5 miliar. Data tersebut ia temukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
“Angkanya cukup fantastis. Sayang sekali jika anggaran sebesar itu digunakan untuk pengadaan mebel, padahal masih banyak gedung sekolah yang butuh perbaikan. Atau bisa juga dialihkan untuk program beasiswa bagi siswa dari keluarga prasejahtera,” ujar Siswanto.
Menurutnya, inilah yang menjadi dasar penilaian F-PKB bahwa arah pembangunan pendidikan di Kota Depok tidak strategis. Karena itu, pihaknya berharap pengadaan mebel bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan berdampak langsung.
“Kalau bisa, dialihkan untuk hal-hal yang lebih urgent,” tandasnya.
Meski begitu, ia menyadari bahwa kegiatan yang sudah diunggah ke aplikasi SIRUP biasanya akan terealisasi. Oleh karena itu, F-PKB akan melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan belanja tersebut.
“Kami akan memonitor secara ketat pelaksanaannya, mulai dari harga, merek mebel, hingga kelayakan sekolah penerima bantuan. Semua akan dicek langsung di lapangan,” tutupnya. (CP)
