Swara Pendidikan.co.id (DEPOK) – Unjuk rasa sejumlah relawan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) di depan gedung DPRD Kota Depok dan kantor Balaikota Depok, Kamis (19/09/19) yang menuntut warga miskin kota dibebaskan dari iuran BPJS Kesehatan mendapat dukungan Ketua LSM KAPOK.
“Saya mendukung langkah DKR kota Depok agar warga miskin kota di gratiskan dari iuran BPJS Kesehatan,” ujar Kasno yang ikut dalam aksi tersebut.
“Bahkan seharusnya BPJS Kesehatan menjadi program utama pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan gratis,” tandasnya.
Kasno sendiri merasa heran, mengapa Pemkot Depok tidak bisa mengcover tunggakan iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp139 milyar. Padahal menurutnya silpa APBD Kota Depok tahun 2018 lebih dari Rp756 Milyar.
“Kalau silpa itu digunakan untuk membayar tunggakan BPJS Kesehatan, kan masih ada sisa kurang lebih Rp 617 Milyar, lagi,”? kata Kasno.
Kasno di damping Ketua Serikat Tani Nasional (STN) Depok, Pardy Dongkal juga meminta kepada 50 anggota dewan yang baru dilantik untuk mendukung agar program BPJS gratis bagi warga miskin masuk dalam pembahasan raperda.
“Tadi di gedung dewan, saya sudah serahkan rekomendasinya yang diterima oleh Qurtifa dari fraksi PKS dan Elmanto, Fraksi PDIP,” ungkapnya.
Kasno berharap, siapapun Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih nanti, akan lebih peduli terhadap warga miskin kota. (gus)
