Swara Pendidikan (Jepara) – Inti Solidaritas Buruh (ISB) bekerja sama dengan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar Multistakeholder Dialogue bertema “Sinergi dan Implementasi Pentingnya TPA/Daycare bagi Anak Pekerja”, yang berlangsung di Gedung Shima, Lingkungan Setda Kabupaten Jepara, pada Rabu (8/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga DPRD Kabupaten Jepara Padmono Wisnugroho, SH, serta unsur dari Setda, Bappeda, DP3AP2KB, Disdikpora Kabupaten Jepara, dan sejumlah perwakilan pabrik di wilayah industri Jepara.
Dalam dialog tersebut, Ketua ISB, Domin Dhamayanti, menekankan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan anak-anak pekerja, terutama perempuan yang menghadapi beban ganda antara pekerjaan dan pengasuhan anak.
“Banyak perempuan bekerja bukan karena karier, tetapi karena keterpaksaan ekonomi. Akibatnya muncul tekanan psikologis yang bisa berdampak pada anak. Karena itu, daycare bukan hanya tempat fisik, tapi harus menjadi daycare ramah anak dan ramah buruh,” ujar Domin.
Menurutnya, konsep daycare yang diperjuangkan ISB bukan sekadar tempat penitipan anak, tetapi juga harus menjamin pemenuhan hak dasar anak, seperti hak hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan.
“Negara harus hadir, bukan hanya lewat anggaran, tapi juga kebijakan yang menjamin anak pekerja mendapat pengasuhan yang berkualitas,” tegasnya.
Domin menambahkan, sekitar 90 persen lembaga PAUD dikelola swasta, sehingga pengawasan mutu perlu diperketat agar tidak berorientasi bisnis semata. Ia mencontohkan bahwa pengelolaan daycare profesional membutuhkan biaya operasional hingga Rp500 juta per tahun tanpa mengambil keuntungan karena melibatkan psikolog, tenaga pengasuh terlatih, serta fasilitas memadai.
“Guru pengasuh tidak bisa digaji murah karena tanggung jawabnya besar. Jangan sampai dituntut seperti psikolog tapi dibayar satu juta. Kita ingin daycare yang profesional dan manusiawi,” imbuhnya.
Domin juga menegaskan pentingnya sinergi antara serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah daerah untuk menjamin keberlanjutan program daycare.
“Perusahaan butuh pekerja yang stabil dan produktif, buruh membutuhkan ketenangan karena anaknya diasuh dengan baik, dan pemerintah wajib hadir melalui kebijakan serta dukungan anggaran,” ucapnya.
Dukungan terhadap gagasan tersebut datang dari Kepala Bidang PAUD dan PNF Disdikpora Kabupaten Jepara, Aries, yang menilai kebutuhan akan tempat penitipan anak di kawasan industri semakin mendesak.
“Kami sangat mendukung karena masyarakat sangat membutuhkan program ini. Di Jepara sebenarnya sudah ada sekitar 22 lembaga yang berfungsi seperti tempat penitipan anak di beberapa kecamatan, seperti Nalumsari dan Mayong,” ungkapnya.
Menurut Aries, Dinas Pendidikan telah memiliki standar layanan dasar untuk PAUD, namun sistem daycare memiliki cakupan yang lebih luas dan menuntut profesionalisme tinggi.
“Kalau daycare, sistemnya lebih besar dan kompleks. Tantangannya adalah bagaimana memastikan keamanan, kesehatan, dan kenyamanan anak-anak terjamin, karena ini menyangkut kepercayaan orang tua,” jelasnya.
Ia berharap, kolaborasi lintas sektor dapat segera diwujudkan agar daycare bagi anak pekerja bisa berjalan berkelanjutan.
“Kami dari dunia pendidikan sangat mendukung agar para buruh, terutama perempuan, bisa bekerja dengan tenang karena anak-anak mereka dititipkan di tempat yang aman dan berkualitas,” pungkas Aries.**
