Swara Pendidikan (Depok) – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat peran pers dalam mengawal kebijakan pendidikan, khususnya program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) di Kota Depok. Tokoh pendidikan Depok sekaligus Ketua Dewan Pengawas Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), H. Acep Azhari yang lebih suka disapa Jiacep, menegaskan bahwa keterlibatan pers sangat diperlukan guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pendidikan.
Menurutnya, pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memastikan setiap program pemerintah berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Pers memiliki tanggung jawab untuk mengawal kebijakan publik, memberikan informasi yang akurat, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pendidikan yang dijalankan,” ujar Jiacep, Senin (09/02/2026).
Dalam momentum HPN 2026 yang mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, Jiacep menilai keberadaan media yang profesional, independen, dan berintegritas menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung kemajuan pendidikan di daerah.
Ia menekankan pentingnya peran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok dalam mengawal implementasi program RSSG. Program tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan dinamika sosial ekonomi yang terus berkembang di Kota Depok.
Selain membuka akses yang lebih luas, lanjutnya, RSSG juga diharapkan mampu meningkatkan mutu layanan pendidikan melalui kemitraan antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan swasta secara inklusif dan berkelanjutan.
Jiacep juga menilai PWI Depok dapat berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, organisasi profesi, dan masyarakat. Melalui pemberitaan berbasis data, edukasi publik, serta fungsi kontrol sosial, pers diharapkan mampu mendorong evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program tersebut.
Lebih jauh, ia mendorong sinergi antara pers, BMPS, Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kota Depo, dan komunitas literasi untuk memperkuat budaya belajar sepanjang hayat di tengah masyarakat perkotaan.
“Ekosistem pendidikan yang kuat tidak hanya dibangun di sekolah formal, tetapi juga melalui peran komunitas, pendidikan nonformal, serta dukungan informasi yang mencerdaskan,” jelasnya.
Jiacep berharap HPN 2026 dapat menjadi titik konsolidasi seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Kota Depok. Dengan dukungan pers yang konstruktif dan profesional, program Sekolah Swasta Gratis diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus menjadi model kebijakan pendidikan perkotaan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi masa depan.
“Jika pers dan dunia pendidikan berjalan beriringan, maka kepercayaan publik akan tumbuh dan kualitas pendidikan akan semakin meningkat,” pungkasnya. (Gus JP)
