Swara Pendidikan (Sawangan, Depok) – Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi V bidang Pendidikan dan Kesehatan, H. Hasbullah Rahmad S.Pd, M.Hum melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di Lapangan Sederhana dan Serbaguna, Kelurahan Sawangan Baru, RT 03/04, Kecamatan Sawangan, Minggu (14/12/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat, di antaranya Mahfudin, Ustaz Solihin, jajaran pemerintah lingkungan RT 03/04 Abdul Hamid, Ketua RW 04 Iwan, Ketua MUI Kelurahan Sawangan Baru Ustaz Rahmat Mulyadi, aparat keamanan kepolisian dan TNI serta warga Kecamatan Sawangan.
Dalam paparannya, Hasbullah Rahmad menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membangun 165 ruang kelas baru (RKB) di tiga SMK dan tiga SMA negeri dengan anggaran sebesar Rp14,5 miliar.
Pembangunan ini merupakan tindak lanjut kebijakan Gubernur Jawa Barat yang tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
“Melalui Kepgub tersebut, sekolah negeri diperbolehkan membuka hingga 12 rombongan belajar, serta SMA dan SMK negeri dapat menerima siswa hingga 50 orang per kelas pada tahun ajaran 2025/2026,” ujar Hasbullah.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut dikeluarkan karena sekitar 25 persen lulusan SMP di Jawa Barat terancam tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Hal ini disebabkan keterbatasan daya tampung sekolah negeri dan ketidakmampuan orang tua membayar biaya pendidikan di sekolah swasta.
“Jika tidak diterima di sekolah negeri, banyak anak akhirnya putus sekolah dan menganggur. Karena itu, Gubernur mengambil kebijakan darurat agar siswa tetap diterima terlebih dahulu,” jelasnya.
Hasbullah menambahkan, setelah pembangunan ruang kelas baru selesai, jumlah siswa per kelas yang sebelumnya mencapai 50 orang akan dikembalikan ke kondisi ideal, yakni maksimal 36 siswa per rombongan belajar.
“Apakah itu cukup? Tentu masih belum. Tahun depan kami akan memperjuangkan tambahan 96 ruang kelas baru, terdiri dari 40 RKB untuk SMA negeri, 40 RKB untuk SLB negeri, dan 16 RKB untuk SMK negeri, lengkap dengan meja dan kursi,” ungkapnya.
Selain pembangunan infrastruktur pendidikan, Hasbullah juga menyoroti pentingnya penyerapan lulusan SMK ke dunia kerja. Ia menyampaikan bahwa Pemprov Jawa Barat mengalokasikan anggaran lebih dari Rp77 miliar untuk pengadaan alat praktik di sekolah-sekolah kejuruan.
“Jika siswa SMK tidak dibekali keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, meskipun memiliki ijazah, mereka tetap berpotensi menganggur. Karena itu, kami menyelaraskan jurusan SMK dengan lapangan pekerjaan serta melengkapi laboratorium dan alat praktik,” tutupnya.
Dengan berbagai program tersebut, Hasbullah berharap kualitas pendidikan di Jawa Barat semakin meningkat dan mampu menekan angka putus sekolah serta pengangguran lulusan SMA dan SMK. (Amr)
