Swara Pendidikan (Cinere, Depok) – Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Rahmad menyebut ketika Tol Jagorawi Cinere dan Tol Depok Antasari tersambung, kemacetan akan menjadi problem yang akan dihadapi warga Cinere. Oleh karenanya Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Jawa Barat itu meminta agar Pemerintah Kota Depok perlu mencarikan solusi.
“Ketika Tol Jagorawi Cinere dan Tol Depok Antasari tersambung, nanti in out tol dapat mengalami kemacetan di jalan-jalan lingkungan Kota Depok, termasuk di wilayah Cinere,” sebut Hasbullah Rahmad saat melaksanakan reses di wilayah Cinere, Rabu (15/2/23).
Karena itu Pemerintah Kota Depok perlu memikirkan agar ke depan jalan-jalan lingkungan tidak macet atau tidak tersendat.
“Usul atau solusi saya bagi Pemkot Depok, adalah perlunya planning membangun sistem moda transportasi publik yang memadai dan membangun konektivitas infrastruktur jalan yang representative,” ujar Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Jawa Barat, dapil Kota Depok dan Kota Bekasi itu.
“Infrastruktur jalan ini bisa dilakukan berupa pelebaran atau peningkatan jalan, membangun jalan tembus yang berarti ada jalan baru. Saya kira harus mulai dipikirkan karena kalau tidak, di jalan lingkungan akan terjadi overflow akibat bottleneck,” paparnya.
Menurutnya, dari sekarang Pemkot Depok sudah harus menyiapkan blueprint atau cetak biru untuk mengatasi permasalahan kemacetan.
“Misalnya akses keluar masuk tol Kukusan. Itu perlu dilebarkan hingga ke pertigaan PLN sekitar 4 meter, sama ukuran dengan yang di jembatan dengan pintu tol,” jelasnya.
“Mengenai sumber dananya bisa dari Kota Depok dan dari bantuan Provinsi Jawa Barat. Buktinya kan underpass Dewi Sartika bisa. Anggaran pembebasan tanah dari Kota Depok pembangunan fisik dari Provinsi Jawa Barat,” tandasnya.
Sebab, jika hanya mengandalkan anggaran Pemkot Depok tentunya berat dan bisa mengganggu anggaran.
“Kalau dari sekarang tidak dirancang ini bisa repot. Bisa lancar di dalam tol, tapi tersendat di luar tol. Yang penting rancangannya sudah ada, masalah pembangunannya kan bisa tahun 2024, namun perlu disegerakan,” pungkasnya. (abdulhadi)
