Swara Pendidikan (Sumut) – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) Sumatera Utara mengeluarkan seruan tegas kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar segera mempercepat pembangunan hunian layak bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di provinsi ini. Berdasarkan pemantauan lapangan dan laporan resmi pemerintah daerah, ribuan warga terpaksa mengungsi setelah rumah mereka rusak diterjang banjir bandang. Kawasan pesisir dan bantaran sungai menunjukkan tingkat kerentanan yang semakin tinggi akibat sedimentasi, tata ruang yang tidak adaptif, serta dampak perubahan iklim.
Ketua DPD GAMKI Sumut, Swangro Lumbanbatu, menegaskan bahwa organisasi ini hadir bukan hanya untuk memberikan bantuan sesaat, tetapi juga menawarkan solusi jangka panjang. Banjir yang melanda Sumatera Utara menjadi peringatan bahwa sistem tata ruang dan mitigasi risiko bencana harus ditata ulang secara serius. Hunian yang aman dan layak menjadi kebutuhan mendesak, sehingga pemerintah diharapkan menjadikannya prioritas utama dalam pemulihan pascabencana. GAMKI menekankan semangat Ora et Labora — berdoa dan bekerja, yang tercermin dalam Kolose 3:23, “Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.” Semangat ini mendorong komitmen organisasi memperjuangkan keadilan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak, sebagai wujud nyata iman yang diwujudkan melalui tindakan.
Dalam seruannya, GAMKI juga menegaskan desakan khusus agar PKP dan PU mempercepat pembangunan hunian layak sambil memperkuat ketahanan infrastruktur serta mengintegrasikan strategi adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan tata ruang. Organisasi ini telah menyiapkan rekomendasi tertulis yang memuat analisis risiko banjir berbasis data ilmiah, kajian kerentanan wilayah, serta konsep hunian tahan bencana sebagai kontribusi pemikiran untuk mendorong kebijakan yang lebih komprehensif dan berkeadilan.
Data terverifikasi menunjukkan dampak bencana banjir dan longsor di Sumatera cukup parah. Per 7 Desember 2025, tercatat sekitar 105.900 rumah mengalami kerusakan di wilayah terdampak, sementara total rumah rusak di 51 kabupaten diperkirakan mencapai 121.500 unit. Laporan lain menunjukkan bahwa 10.400 rumah hancur akibat banjir dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, dengan rincian sekitar 5.200 di Aceh, 2.800 di Sumatera Barat, dan 2.400 di Sumatera Utara. Kerusakan juga meluas ke fasilitas umum dan infrastruktur publik, termasuk sekitar 270 fasilitas kesehatan, 405 jembatan, dan 509 fasilitas pendidikan, gedung, serta kantor lainnya. Korban jiwa akibat bencana ini mencapai 916 orang meninggal, 274 hilang, dan lebih dari 4.200 luka-luka. Sementara itu, sekitar 570 ribu orang mengungsi, dan total warga terdampak diperkirakan mencapai 1,5 juta orang.
Berbagai laporan menunjukkan perbedaan angka kerusakan rumah, dari 105.900 hingga 121.500 unit, tergantung periode pelaporan dan metode verifikasi. Kategori “rusak” juga bervariasi, mulai dari ringan, sedang, hingga berat, sementara beberapa laporan tidak merinci per kategori. Infrastruktur publik yang terdampak signifikan menunjukkan bahwa pemulihan harus meliputi perbaikan hunian sekaligus fasilitas vital lainnya.
GAMKI menekankan bahwa pemulihan masyarakat tidak boleh berhenti pada bantuan darurat semata. Negara harus hadir sampai warga dapat hidup dalam kondisi layak dan aman. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat sipil, pemulihan Sumatera Utara diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberi harapan baru bagi korban banjir.**
Editor: Gus JP
